Bali Bebaskan Biaya Visum Korban KDRT
DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Bali membebaskan biaya visum korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa warga Bali.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Luh Putu Haryani mengatakan, pembebasan biaya visum KDRT tersebut dilakukan untuk mempermudah proses hukum bila terjadi kekerasan terutama
yang menimpa perempuan dan ibu rumah tangga.
"Ini merupakan salah satu komitmen Pemprov Bali melalui BP3A untuk meminimalisir KDRT sehingga proses hukum lebih
dipercepat. Apalagi KDRT tersebut biasanya menimpa masyarakat kecil dan kurang mampu sehingga mereka biasanya tidak memiliki biaya visum untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi," ujarnya di Renon, Denpasar, Minggu
(17/4).
Menurut Haryani, seluruh RSUD yang ada di kabupaten dan kota di Bali sudah diinstruksikan untuk membebaskan biaya visum KDRT tersebut bila ada permintaan pihak penegak hukum untuk melakukan proses hukum. Seluruh biaya visum yang menyangkut dengan kekerasan dalam rumah tangga akan dibiayai oleh APBD kabupaten dan kota berapa pun besarnya. Sedangkan untuk RSUP Sanglah, bila ada korban yang melakukan visum terkait dengan KDRT, maka akan dibayar oleh Pemprov Bali berapa pun besarnya.
"Kita mengharapkan agar seluruh RSUD di kabupaten dan kota dan RSUP Sanglah siap memfasilitasi visum KDRT dan melakukan perhitungan yang jujur, karena seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bali melakukan hal tersebut dengan tujuan agar bila terjadi KDRT maka diharapkan segera melaporkan kasus tersebut untuk dilakukan proses hokum selanjutnya.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Bali Sri Wahyuni mengatakan, jumlah kasus KDRT dan sejenisnya terutama kasus kekerasan terhadap anak di Bali dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Menuru data yang diterima. Kasus-kasus yang dimaksud adalah kekerasan seksual, pelaku pidana anak, perebutan hak asuh anak, perebutan hak perwalian, hak
pendidikan dan KDRT lainnya.
Pada tahun 2009 terjadi 117 kasus seperti penganiayaan, persetubuhan, pedofilia, pencabulan, pencurian, pemerkosaan. Dan yang paling tinggi adalah korban kekerasan seksual sebanyak 41 kasus.
Total kasus tahun 2010 naik menjadi 120 kasus. Dan kasus terbanyak adalah korban kekerasan seksual sebanyak 67 kasus.
"Jumlah ini baru yang terpantau, terdata oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Banyak sekali kasus yang terjadi yang tidak dilaporkan, tidak terdata. Biasanya kasus-kasus ini terjadi di pedesaan atau daerah terpencil. Kemungkinan kasus tersebut terus bertambah setiap tahunnya," ujarnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Luh Putu Haryani mengatakan, pembebasan biaya visum KDRT tersebut dilakukan untuk mempermudah proses hukum bila terjadi kekerasan terutama
yang menimpa perempuan dan ibu rumah tangga.
"Ini merupakan salah satu komitmen Pemprov Bali melalui BP3A untuk meminimalisir KDRT sehingga proses hukum lebih
dipercepat. Apalagi KDRT tersebut biasanya menimpa masyarakat kecil dan kurang mampu sehingga mereka biasanya tidak memiliki biaya visum untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi," ujarnya di Renon, Denpasar, Minggu
(17/4).
Menurut Haryani, seluruh RSUD yang ada di kabupaten dan kota di Bali sudah diinstruksikan untuk membebaskan biaya visum KDRT tersebut bila ada permintaan pihak penegak hukum untuk melakukan proses hukum. Seluruh biaya visum yang menyangkut dengan kekerasan dalam rumah tangga akan dibiayai oleh APBD kabupaten dan kota berapa pun besarnya. Sedangkan untuk RSUP Sanglah, bila ada korban yang melakukan visum terkait dengan KDRT, maka akan dibayar oleh Pemprov Bali berapa pun besarnya.
"Kita mengharapkan agar seluruh RSUD di kabupaten dan kota dan RSUP Sanglah siap memfasilitasi visum KDRT dan melakukan perhitungan yang jujur, karena seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bali melakukan hal tersebut dengan tujuan agar bila terjadi KDRT maka diharapkan segera melaporkan kasus tersebut untuk dilakukan proses hokum selanjutnya.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Bali Sri Wahyuni mengatakan, jumlah kasus KDRT dan sejenisnya terutama kasus kekerasan terhadap anak di Bali dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Menuru data yang diterima. Kasus-kasus yang dimaksud adalah kekerasan seksual, pelaku pidana anak, perebutan hak asuh anak, perebutan hak perwalian, hak
pendidikan dan KDRT lainnya.
Pada tahun 2009 terjadi 117 kasus seperti penganiayaan, persetubuhan, pedofilia, pencabulan, pencurian, pemerkosaan. Dan yang paling tinggi adalah korban kekerasan seksual sebanyak 41 kasus.
Total kasus tahun 2010 naik menjadi 120 kasus. Dan kasus terbanyak adalah korban kekerasan seksual sebanyak 67 kasus.
"Jumlah ini baru yang terpantau, terdata oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Banyak sekali kasus yang terjadi yang tidak dilaporkan, tidak terdata. Biasanya kasus-kasus ini terjadi di pedesaan atau daerah terpencil. Kemungkinan kasus tersebut terus bertambah setiap tahunnya," ujarnya.
Stok Beras Bali Aman untuk Dua Bulan
DENPASAR - Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Made Putra Suryawan mengatakan, stok beras di Bali aman untuk dua bulan ke depan.
Jaminan keamanan stok tersebut diketahui berdasarkan jumlah stok gabah yang ada dan stok beras yang saat ini masih ada di gudang yang akan dipakai untuk beras di seluruh Bali. Menurutnya, saat ini stok gabah kering yang ada di gudang sebanyak 869 ribu ton.
"Jumlah ini menyebabkan kebutuhan gabah kering di Bali terjadi surplus sebanyak 69 ribu ton, yang kalau diberaskan menjadi 52 ribu ton beras. Kelebihan tersebut saat ini sudah ada di gudang. Belum lagi stok gabah yang saat ini masih berada di gudang kelompok tani, KUD di masing-masing kabupaten dan di rumah tangga para petani," ujarnya saat ditemui di Gedung Balai Proteksi Pertanian Tanaman Provinsi Bali, Renon, Minggu (17/4).
Menurut Suryawan, jaminan keamanan beras di Bali selama dua bulan ke depan tersebut diketahui berdasarkan perhitungan jika kebutuhan beras di Bali sebanyak 40 ribu ton perbulan. Sedangkan stok yang ada sekarang berjumlah 52 ribu ton dan belum termasuk stok yang ada selain yang ada di gudang yakni di rumah tangga petani.
"Panen padi di Bali hampir terjadi setiap hari yang terjadi di Tabanan, Badung dan Gianyar dan belum lagi beberapa
lahan yang ada di kabupaten lainnya. Sedangkan panen raya terjadi pada bulan Maret hingga Mei setiap tahunnya. Untuk itu saya menjamin jika stok beras di Bali aman untuk dua bulan ke depan dan bahkan untuk seterusnya tidak akan terjadi penurunan stok secara signifikan," ujarnya.
Jumlah ini hanya diketahui serapan padi lokal dari petani di Bali. Belum lagi jika Bulog Bali mendatangkan beras dari luar Bali untuk kebutuhan beras miskin (raskin) dan stok untuk berjaga-jaga jika terjadi krisis panen.
Suryawan menjelaskan, kebutuhan beras di Bali sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan lokal Bali. Secara nasional, lahan untuk produksi padi di Bali memang sempit. Namun tingkat produktifitas, Bali telah melewati perhitungan secara nasional. Bila secara nasional yakni 5,5 ton per hektar per panen, maka Bali sudah melewati angka tersebut yakni 5,85 ton per hektar
per panen. Bahkan pernah sebelumnya mencapai 6 ton per hektar.
Walau demikian, Suryawan juga mengakui jika akibat perubahan iklim terjadi penurunan produktifitas padi di Bali. Produksi tahun 2009 misalnya sebesar 876 ribu ton namun saat ini menurun sebesar 8 ton sehingga tinggal 868 ribu ton gabah kering.
Sekalipun terjadi surplus gabah, Pemprov Bali tetap melakukan proteksi terhadap para petani dengan membelinya di atas harga penetapan pemerintah (HPP).
Bila HPP sebesar Rp 2640 per kilo gabah kering, maka Pemprov Bali saat ini membelinya dengan harga Rp 2800 perkilo gabah kering dan bahkan sebelumnya pernah membeli dengan harga Rp 3200 perkilogram. Proteksi harga gabah ini dilakukan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).
Melalui LUEP, Pemprov Bali telah menggelontorkan dana sebesar Rp29 miliar untuk memproteksi harga gabah tetap tinggi minimal di atas HPP sekalipun sedang panen raya.
Jaminan keamanan stok tersebut diketahui berdasarkan jumlah stok gabah yang ada dan stok beras yang saat ini masih ada di gudang yang akan dipakai untuk beras di seluruh Bali. Menurutnya, saat ini stok gabah kering yang ada di gudang sebanyak 869 ribu ton.
"Jumlah ini menyebabkan kebutuhan gabah kering di Bali terjadi surplus sebanyak 69 ribu ton, yang kalau diberaskan menjadi 52 ribu ton beras. Kelebihan tersebut saat ini sudah ada di gudang. Belum lagi stok gabah yang saat ini masih berada di gudang kelompok tani, KUD di masing-masing kabupaten dan di rumah tangga para petani," ujarnya saat ditemui di Gedung Balai Proteksi Pertanian Tanaman Provinsi Bali, Renon, Minggu (17/4).
Menurut Suryawan, jaminan keamanan beras di Bali selama dua bulan ke depan tersebut diketahui berdasarkan perhitungan jika kebutuhan beras di Bali sebanyak 40 ribu ton perbulan. Sedangkan stok yang ada sekarang berjumlah 52 ribu ton dan belum termasuk stok yang ada selain yang ada di gudang yakni di rumah tangga petani.
"Panen padi di Bali hampir terjadi setiap hari yang terjadi di Tabanan, Badung dan Gianyar dan belum lagi beberapa
lahan yang ada di kabupaten lainnya. Sedangkan panen raya terjadi pada bulan Maret hingga Mei setiap tahunnya. Untuk itu saya menjamin jika stok beras di Bali aman untuk dua bulan ke depan dan bahkan untuk seterusnya tidak akan terjadi penurunan stok secara signifikan," ujarnya.
Jumlah ini hanya diketahui serapan padi lokal dari petani di Bali. Belum lagi jika Bulog Bali mendatangkan beras dari luar Bali untuk kebutuhan beras miskin (raskin) dan stok untuk berjaga-jaga jika terjadi krisis panen.
Suryawan menjelaskan, kebutuhan beras di Bali sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan lokal Bali. Secara nasional, lahan untuk produksi padi di Bali memang sempit. Namun tingkat produktifitas, Bali telah melewati perhitungan secara nasional. Bila secara nasional yakni 5,5 ton per hektar per panen, maka Bali sudah melewati angka tersebut yakni 5,85 ton per hektar
per panen. Bahkan pernah sebelumnya mencapai 6 ton per hektar.
Walau demikian, Suryawan juga mengakui jika akibat perubahan iklim terjadi penurunan produktifitas padi di Bali. Produksi tahun 2009 misalnya sebesar 876 ribu ton namun saat ini menurun sebesar 8 ton sehingga tinggal 868 ribu ton gabah kering.
Sekalipun terjadi surplus gabah, Pemprov Bali tetap melakukan proteksi terhadap para petani dengan membelinya di atas harga penetapan pemerintah (HPP).
Bila HPP sebesar Rp 2640 per kilo gabah kering, maka Pemprov Bali saat ini membelinya dengan harga Rp 2800 perkilo gabah kering dan bahkan sebelumnya pernah membeli dengan harga Rp 3200 perkilogram. Proteksi harga gabah ini dilakukan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).
Melalui LUEP, Pemprov Bali telah menggelontorkan dana sebesar Rp29 miliar untuk memproteksi harga gabah tetap tinggi minimal di atas HPP sekalipun sedang panen raya.
sumber : MICOM
