Gubernur Turunkan Tim BLH

Minggu, 2 Oktober 2011, 04:29

DENPASAR - Masalah pembangunan Hotel Mulia yang diduga milik buron koruptor BLBI, Joko Soegiarto Tjandra, di kawasan Sawangan, Desa Peminge, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, diatensi Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Made Mangku Pastika langsung meminta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bali turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan apakah hotel itu masuk dalam kawasan strategis yang membutuhkan rekomendasi Pemprov Bali.

Usai melaksanakan kunjungan ke Korea Selatan dalam kegiatan Inter-Island Tourism Policy (ITOP), Gubernur Pastika Sabtu (1/10) kemarin langsung mengumpulkan para pejabat terkait di Gedung Jayasabha Denpasar. Dalam rapat koordinasi terbatas itu, hadir Kepala BLH Bali Anak Agung Alit Sastrawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dewa Punia Asa, dan Kepala Bappeda Cokorda Ngurah Pemayun.

Ditemui usai pertemuan, ketika ditanya soal dugaan buron BLBI Joko Tjandra yang lolos membangun hotel mewah di Bali, Pastika tidak mau berkomentar. Sebab, menurutnya itu bukan urusan Pemprov Bali dan
gubernur. Namun, Pastika mengatakan dirinya sudah meminta BLH untuk turun melakukan pengecekan ke lapangan.

“Saya minta BLH turun mengecek ke lapangan. Urusan siapa yang membangun, itu urusan polisi dan urusan yang mengeluarkan izin,” ujar Pastika. Sementara, BLH diperintahkan turun ke lapangan, menurut Pastika karena untuk mengecek apakah di lokasi pembangunan hotel itu, termasuk dalam kawasan strategis yang memang membutuhkan rekomendasi Pemprov Bali. “Apakah masuk dalam wilayah kerja Pemprov, kalau masuk berarti perlu rekomendasi Pemprov Bali, itu saja kita cek,” ujar Pastika.

Menurutnya tugas Pemprov Bali sekarang adalah melaksanakan aturan dan menegakkan aturan yang berlaku. Kalau ada pelanggaran aturan, tugas Pemprov Bali menegakkan aturan itu. Bagaimana dengan pelanggaran Perda RTRW? Pastika menjawab dengan mengulangi ucapannya sekali lagi bahwa tugas gubernur adalah melaksanakan. “Tugas kita di provinsi melaksanakan aturan yang berlaku, Perda RTRW misalnya ya kita tugasnya melaksanakan. Perda itu dibuat DPRD Bali jauh sebelum saya menjadi gubernur. Nah saya menerima Perda itu ketika menjadi gubernur, ya tugas saya melaksanakan,” ujar mantan Kapolda Bali ini.

Sebelumnya dalam sidak yang dilakukan DPRD Bali pada Kamis (29/9) lalu, selain masalah kepemilikan, terungkap sejumlah dugaan pelanggaran dalam pembangunan hotel mewah dengan 160 unit bangunan vila berisi 1.000 kamar plus Presiden Suite 7 kamar, yang dilengkapi fasilitas Ball Room dan Grand Ball Room ini. Misalnya kerusakan lingkungan akibat pemangkasan tebing dan batu kapur menggunakan alat berat. Juga masalah pelanggaran radius kesucian dimana kawasan suci Pura Geger hanya berada pada radius 2 km dari lokasi pembangunan hotel.

Di sisi lain, pihak DPRD Bali mengaku gerah dengan sikap Badung yang masih saja berkelit. DPRD Bali bahkan menyebut bakal membeber bukti-bukti bahwa ada keterlibatan pejabat yang bertemu dengan pihak pemohon izin Joko Tjandra ke luar negeri.

Bahkan DPRD Bali mengancam akan membeber juga indikasi adanya pelanggaran izin dalam kasus ini. “Saya malah mendapatkan informasi, kalau Badung menuding kita gertak sambal. Ya kita lihat saja,” tegas Ketua Komisi I DPRD Bali, Made Arjaya. Ditambahkannya, usulan Ketua Pansus Penyempurnaan RTRW, agar pihak Bupati Badung dipanggil akan ditindaklanjuti. “Yang memanggil bukan komisi I, lembaga DPRD Bali akan memanggil,” tegas Arjaya.

Sementara di Badung sendiri, proyek pembangunan hotel mewah yang disebut milik buron BLBI inipun juga menggulirkan polemik. DPRD Badung mereaksi temuan Pansus Penyempurnaan Perda RTRW dan Komisi I DPRD Bali terkait dugaan pelanggaran hotel mewah milik Joko Soegiarto Tjandra, buronan kasus BLBI.

Namun reaksi kalangan wakil rakyat Badung ini jauh berbeda dibandingkan dengan kalangan DPRD Provinsi Bali. Bahkan DPRD Badung terkesan pasang badan mendukung langkah eksekutif. Pihak DPRD Badung mendukung sepenuhnya rekomendasi yang diterbitkan Bupati Badung AA Gde Agung.

Selain itu mereka juga tidak mempermasalahkan perizinan yang diterbitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badung seperti Izin Prinsip, UKL/UPL, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini dikatakan Ketua DPRD Badung, Nyoman Giri Prasta, Sabtu (1/10). Menurutnya, secara normatif perizinan hotel berkapasitas 1000 kamar ini tidak bermasalah, dan tidak ada hubungannya dengan Joko Tjandra.

“Kita mendukung sepenuhnya langkah diambil Bupati perizinan secara normatif persoalan izin itu dikeluarkan tahun 2009 lalu,” kata Giri Prasta, kemarin. Menurut Giri Prasta, Hotel Mulia tersebut sudah tidak ada hubungan dengan Joko Tjandra. Dikatakan Joko Tjandra dengan status sebagai buronan Interpol, maka logikanya semua asset yang dimiliki dibekukan. Ia memastikan perizinan yang dikeluarkan Pemkab Badung tidak ada kesalahan.

“Apabila ada pemikiran Joko Tjandra buronan Interpol, maka asset itu dibekukan, tetapi itu bukan domain kita. Urusan berizinan yang mengurus kan Viady dan kalau sesuai dengan peraturan sesuai yang ada maka tidak salah,” tambah politisi dari Pelaga, Petang, Badung ini.

Disebutkan kawasan Pantai Geger termasuk kawasan akomodasi wisata. Selain itu, radius sempadan pantai juga tidak dipermasalahkan karena sudah sesuai aturan yaitu 50 meter. Kata dia, proyek hotel ini sudah melebihi hingga 100 meter. Ia juga mengatakan jika pemangkasan tebing batu kapur dilakukan untuk melakukan penataan bukan pengrusakan. “Untuk memperjelas kita akan mengundang pihak-pihak terkait untuk diajak duduk bersama. Dalam waktu dekat ini,” tandas Giri Prasta.

Sementara itu, secara terpisah Wakil Bupati Badung, Ketut Sudikerta secara singkat juga menyatakan penertiban perizinan proyek hotel ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Itu sudah sesuai dengan aturan,” kata Sudikerta.

Dre@ming Post______

sumber : NusaBali