Sabtu, 30 Juni 2012, 09:19
 |
| Perbekel Desa Kutuh I Nyoman Mesir |
Perbekel Desa Kutuh I Nyoman Mesir, Jumat (29/6), mengemukakan, kesempatan pengajuan pengurangan nilai PBB ini dipergunakan penuh oleh warganya. Bahkan kabarnya dari jumlah keseluruhan warga yang merupakan wajib PBB, sebanyak 90 persen telah mengajukan permohonan pengurangan nilai PBB.
Dijelaskan oleh Mesir, dari 90 persen pengajuan pengurangan nilai PBB yang terkumpul, hampir seluruhnya merupakan pertanian lahan kering. Sangat disayangkannya, sistem pemungutan PBB 2012 ini masih menggunakan sistem blok. Jadi Kutuh yang juga merupakan wilayah pariwisata, seluruhnya dikenakan kenaikan PBB yang serupa. “Soalnya kenaikan PBB sekarang ini terlalu tinggi. Peruntukan lahan dengan kenaikan yang terjadi tidak seimbang,” kata Mesir menjelaskan sikap warga Kutuh yang sebagian besar mengajukan pengurangan nilai PBB. Mesir mengatakan, khusus di wilayah Kutuh peningkatan nilai PBB untuk tahun 2012 ini ada yang mencapai hingga 1.000 persen. “Ya, warga tentunya tak mampu membayar. Kalau
kenaikannya hanya 10 persen, ya pasti warga tidak ada yang mengeluh seperti sekarang,” tambah Mesir.
kenaikannya hanya 10 persen, ya pasti warga tidak ada yang mengeluh seperti sekarang,” tambah Mesir.
Beda halnya dengan di Legian yang dijanjikan diberi jawaban maksimal dalam waktu dua pekan. Untuk di Kutuh, hampir sebulan permohonan sudah diajukan ke KPP Pratama Badung Selatan, namun hingga saat ini belum ada kabar lanjutan yang diterima. “Kalau memang tak ada kabar, warga kami ya tidak bayar pajak. Bukannya tidak mau bayar, tapi warga yang tidak bisa bayar,” ungkap Mesir sembari mengatakan masih akan menunggu kabar lebih lanjut.
Diharapkannya, untuk tahun ini ataupun tahun-tahun mendatang, penentuan pengenaan kenaikan PBB sebaiknya memperhitungkan peruntukan lahan yang dimiliki. Pasalnya, dengan pengkajian seperti ini dirasa warga tidak akan terlalu mempermasalahan jika ada kenaikan.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 386 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB warga Kelurahan Legian, Kuta, dikembalikan ke KPP Pratama Badung Selatan, Rabu (27/6). Perwakilan Warga Legian I Wayan Puspa Negara, mengungkapkan jumlah SPPT tersebut berasal dari tiga wilayah yaitu Legian Kelod, Kaja, dan Tengah. Rata-rata SPPT yang dikembalikan karena mengalami kenaikan mencapai 100 persen hingga 200 persen dari tahun 2011 lalu. Jumlah SPPT yang dikembalikan masih bisa bertambah, karena masih ada warga yang belum mengumpulkan SPPT.
“Ini baru wilayah Legian, dan terus akan bertambah. SPPT itu sudah kami serahkan ke Kantor KPP Pratama Badung Selatan. Rata-rata SPPT naik hingga 100 persen sampai 200 persen sehingga warga keberatan. Iya kalau yang mampu bisa membayar, ini kan rata-rata warga masyarakat biasa. Kalau hotel tidak ada masalah, mereka bisa membayar. Memang nilai jual objek pajak (NJOP) tidak naik tinggi, tetapi sama saja PBB meningkat segitu,” tegas Puspa Negara.
Dalam pertemuan di KPP Pratama, pihaknya meminta agar lonjakan PBB tidak diberlakukan. Pembayaran PBB minimal disamakan dengan tahun sebelumnya pada 2011 lalu. Selain itu, alternatif lain dengan pengurangan pembayaran sebesar 75 persen dari jumlah pembayaran. Menurutnya, pengajuan keberatan ini sesuai dan diatur oleh undang-undang yang berlaku. Dalam aturan juga disebutkan sistem penagihan pajak dilaksanakan secara harmonis. Penetapan besaran PBB tidak bisa sepihak dari kantor pajak, tetapi melibatkan masyarakat. Dari pertemuan itu, pihak KPP Pratama akan memberikan jawaban dalam tenggang waktu dua bulan ke depan.
“Akan diproses lebih dulu dua bulan ini. Kami tunggu bagaimana hasilnya. Yang jelas kami keberatan kenaikan yang fantastis ini. Kami berharap sistem penagihan pajak bisa harmonis. Apalagi tahun depan sudah dikelola pemerintah daerah, sehingga pasti tidak sampai seperti sekarang ini besaran PBB,” tandas Puspa Negara yang juga anggota Komisi C DPRD Badung.
sumber : NUSABALI
