Selasa, 28/08/2012 09:49
 |
| ist |
Hal itu diungkapkan Gubernur Made Mangku Pasika di Gedung Jayasabha Rumah Jabatan Gubernur, Senin (27/8). Didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kepala Biro Humas Ketut Teneng, Pastika mengatakan setiap tahun pertumbuhan penduduk selalu meningkat. Di Bali angka jumlah penduduk bisa tembus 4 juta.
Apa proteksi yang harus dilakukan mengatasi penduduk yang padat di Bali? Kata Pastika, krama Bali harus meningkatkan daya saing. “Orang Bali harus meningkatkan daya saing. Harus siap kerjas keras supaya jangan ada kecemburuan sosial. Ya tingkatkan kualitas diri,” ujarnya.
Mantan Kapolda Bali ini menegaskan, padatnya penduduk Bali kedepan dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Bali. Ibaratnya, ada gula ada semut. Karena pembangunan di Bali yang begitu cepat dan terus meningkat menimbulkan efek sosial. Terbukanya lapangan kerja membuat semua orang tertarik dan berduyun-duyun datang ke Bali. “Ya tidak apa-apa. Pendatang pasti ke Bali,” tegasnya. Menurut Pastika, pemerintah dan krama Bali tidak bisa dan tidak berhak melarang pendatang ke Bali. Karena Bali adalah NKRI. “Tidak mungkin saya melarang Anda-Anda juga ke Bali. Pendatang tidak boleh ditolak ke Bali, sepanjang tujuannya
jelas. Kalau mau berbuat jahat ya harus ditolak. Ada pengecualiannya,” ujarnya.
jelas. Kalau mau berbuat jahat ya harus ditolak. Ada pengecualiannya,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi adanya kepadatan pendudukan dan efek sosialnya, kata dia, maka kabupaten dan kota harus melakukan upaya-upaya pencegahan. “Itulah gunanya koordinasi, itulah gunanya gubernur dan bupati. Harus ada koordinasi dan tidak boleh ada ego sektoral harus bersama-sama. Kita di Bali krama Bali harus meningkatkan daya saing,” kata pria asal Buleleng ini.
Sementara DPRD Bali meminta antisipasi kepadatan penduduk pendatang di Bali harus segera dilakukan kajian mendalam soal daya dukung Bali. Bukan hanya proteksi pemerintah atau proteksi krama Bali dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia. Ketua Komisi I DPRD Bali, I Made Arjaya secara terpisah menegaskan, perlunya regulasi mengendalikan jumlah penduduk. Di Bali kedapatan penduduk sebenarnya sudah mencapai klimaksnya. Daya tampung Bali sudah kelewatan. “Sudah overload. Harus ada aturan tegas untuk mengendalikan kepadatan penduduk di Bali,” tegas Arjaya. Politisi PDIP asal Sanur Denpasar Selatan ini menyebutkan kasus-kasus kerawanan sosial di Bali semakin tinggi. Perkelahian di tempat hiburan karena rebutan lahan, keamanan masyarakat terganggu, hingga keamanan wisatawan dimana Bali sebagai Pulau Internasional harus dipikirkan. “Makanya seluruh komponen di Bali, wajib memikirkan jalan keluar mengatasi ini,” ajak Arjaya.
sumber : NusaBali
