Perang Tarif Hotel Mengkhawatirkan

Rabu, 9 Januari 2013, 08:29

Gambar Ilustrasi - “Kalau 20 persen saya kira tidak bisa, karena ini akan berimbas dan travel agent berontak. Dampak akan lebih parah, karena travel agent mengalihkan tujuan kunjungan wisatawan. Karena persaingan kita (Bali) bukan hanya di dalam negeri, tetapi negara-negara lain,” jelas Suryawijaya.

MANGUPURA - Sarana akomodasi pariwisata di wilayah Badung terus bertambah. Bahkan proyek pembangunan akomodasi jenis hotel, kondominium hotel (kondotel), city hotel hingga vila terus bertambah. Hal ini memicu kekhawatiran bakal terjadi perang tarif yang cukup berdampak terhadap kualitas pariwisata Bali. Apalagi, jika tidak diimbangi jumlah kunjungan wisatawan, terutama wisatawan manca negara (wisman).

“Perang tarif sangat bisa terjadi, melihat kondisi perkembangan bangunan akomodasi seperti sekarang ini. Pemerintah pada 2013 ini harus menaikkan target kunjungan 10 persen dari 3 juta wisman. Jika tidak maka akan terjadi perang tarif yang lebih parah,” ujar Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung IGN Rai Suryawijaya, Selasa (8/1).

Perang tarif ini disebabkan penambahan akomodasi pariwisata lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan jumlah kunjungan wisman. Pada tahun ini jumlah kunjungan wisman diprediksi akan terjadi tambahan sekitar 9.000 hingga 10.000 ribu wisman. Tambahan jumlah wisman tersebut lebih karena Bali sebagai tuan rumah KTT APEC 2013 dan Miss World. Dia optimistis kenaikan10 persen kunjungan wisman bisa tercapai.
Apalagi Bali masih menjadi destinasi favorit di Asia.

Namun, kata dia, harus ada langkah strategis dari pemerintah. Di antaranya, pembangunan pariwisata secara komprehensif dan berkualitas. Tidak hanya pada pembangunan hotel dan restoran, tetapi meningkatkan promosi, infrastruktur, serta SDM. Juga kondisi kenyamanan dan keamanan di Bali tetap terjaga, kerena isu keamanan sangat rentan bagi dunia pariwisata. Selain itu, sangat penting dilakukan pemerintah bersama pelaku pariwisata menentukan market ke depan.

“Sekarang Amerika dan sebagian negara Eropa masih mengalami krisis ekonomi, sehingga pemerintah harus lebih banyak melakukan promosi dengan menggandeng industri pariwisata. Pembenahan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah daerah saja tetapi pemerintah pusat,” jelas Rai Suryawijaya.

Di sisi lain, harga sewa kamar hotel di wilayah Badung diprediksi akan mengalami kenaikan minimal 5 hingga 10 persen. Hal itu akibat kenaikan harga tarif dasar listrik (TDL) dan upah minimum provinsi (UMP) yang mulai diterapkan per Januari 2013 ini. Rai Suryawijaya, Rabu (2/1), menuturkan, kenaikan TDL dan UMP berdampak terhadap operasional hotel, sehingga harus ditutup dengan menaikkan harga sewa kamar. Selain itu, kenaikan TDL dan UMP berdampak dengan harga barang di pasar, sehingga secara otomotis akan menaikkan harga barang produksi.

“Kalau 20 persen saya kira tidak bisa, karena ini akan berimbas dan travel agent berontak. Dampak akan lebih parah, karena travel agent mengalihkan tujuan kunjungan wisatawan. Karena persaingan kita (Bali) bukan hanya di dalam negeri, tetapi negara-negara lain,” jelas Suryawijaya.

Dijelaskan kenaikan harga sewa kamar sudah diperkirakan per tahun dengan besaran 5 persen. Hal ini sebagai antisipasi kondisi pasar hingga kenaikan barang wajib seperti listrik dan air. Namun dalam realisasinya hanya beberapa persen saja dari awal rencana kenaikan. Dimisalkan harga 100 dolar AS per kamar, maka naik sekitar 110 dolar hingga 150 dolar. Dijelaskan kenaikan ini akan mulai diberlakukan per 1 April mendatang. Hal ini bertepatan dengan habis masa kontrak per tahun mulai 1 April hingga 31 Maret tahun berikutnya dengan masing-masing travel agent.

“Jadi ini kami tidak bisa menaikkan sampai 20 persen misalnya, dampaknya malah tidak ada tamu,” tambah Suryawijaya. Ditegaskan langkah lain atas membengkaknya biaya operasional sebagai dampak kenaikan TDL, UMP, dan barang pasar, pihaknya menempuh langkah efisiensi. Di antaranya dengan menempatkan karyawan sesuai dengan jumlah kamar, atau perbandingan 1 kamar 1 karyawan. Disinggung mengenai kenaikan TDL, UMP, dan harga barang berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), dia menegaskan perihal tersebut merupakan alternatif terakhir. Menurutnya, di Badung sampai sekarang keputusan PHK karyawan belum diberlakukan.

“Itu (PHK) jalan terakhir, dan saya kira kalau di sini masih bisa dibicarakan. Bahkan pascabom Bali silam juga hanya beberapa hotel saja yang menempuh itu (PHK). Yang jelas harus ada perhitungan secara cermat terlebih dulu,” tandas Suryawijaya.

Dre@ming Post______
sumber : NusaBali