 |
| Gubernur Mangku Pastika Lakukan inspeksi mendadak pelaksanaan JKBM |
DENPASAR - Kalangan akademisi soroti aksi ‘boikot’ 7 Bupati/Walikota yang kompak absen saat kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur, Niti Mandala Denpasar, Senin (1/4). Aksi ‘boikot’ ini diduga terkait persaingan Pilgub Bali 2013. Rakyat pun diimbau bersikap dan cerdas dalam memilih pemimpin, agar kelak tidak selalu dikorbankan demi kepentingan politik kelompok.
Akademisi dan pakar hukum tata negara dari Universitas Ngurah Rai Denpasar, Prof Tjokorda Gede Atmaja Karang, menilai mangkirnya 7 Bupati/Walikota se-Bali yang semuanya dari PDIP dalam Musrencang Provinsi hari itu, bukanlah satu kebetulan. Namun, Tjok Atmaja tidak berani menyimpulkan kejadian ini terkait dengan politik Pilgub Bali 2013, lantaran Gubernur Made Mangku Pastika bukan lagi diusung PDIP sebagai Cagub.
“Saya tidak mau menilai dari aroma dan bulan politik,” ujar Tjok Artmaja di Denpasar, Selasa (2/4). “Yang jelas, Musrenbang ini urusannya rakyat. Di sinilah nasib rakyat dibahas. Diajak membahas nasib rakyat, Bupati tidak datang, bagaimana ini? Nanti kalau tidak dapat dana dari pusat, daerah mengeluh tidak dibantu,” lanjut akademisi yang pengamat politik ini. Belajar dari insiden di Musrenbang Provinsi yang dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, namun ‘diboikot’ 7 Bupati/Walikota se-Bali yang diusung PDIP ini, Tjok Atmaja mengingatkan rakyat jangan diam. “Rakyat jangan memilih pemimpin yang mementingkan kelompoknya.
Rakyat harus cerdas menilai. Kalau sudah seperti, ini Anda-anda (rakyat) jadi korban,” ujar tokoh asal Puri Negara, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini. “Sekarang rakyat harus berani menentukan sikap, mau terus jadi korban akibat permainan politik atau kesejahteraan? Yang menentukan itu rakyat. Kalau tahu dan cerdas menilai ini, janganlah pilih pemimpin yang mengorbankan rakyat demi komoditi politik,” lanjut Tjok Atmaja. Akademisi lainnya dari Undiknas Denpasar, Dr Nyoman Subanda, juga senada dengan Tjok Atmaja. Menurut Subanda, Musrenbang itu sangat penting dihadiri semua kepala daerag. Pasalnya, Musrenbang merupakan koordinasi untuk perencanaan pembangunan dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Kalau Bupati di daerah tidak hadir dengan alasan yang tepat, itu boleh saja, tidak masalah. Namun, kalau tidak hadir lantaran terkait kepentingan Pilgub Bali, apalagi yang absen itu seluruh kepala daerah dari PDIP, ini namanya ego sectoral,” ujar Subanda. Subanda menilai, ketidakhadiran 7 Bupati/Walikota di Musrenbang juga merupakan cermin ego kedaerahan karena sistem politik Otonomi Daerah. Menurut Subanda, Otonomi Daerah menumbuhkan sikap opisisi dari kepala daerah yang berbeda pilihan politiknya. “Seharusnya, kita belajar dari Australia. Yang dilakukan di sana adalah oposisi program, bukan partai. Kalau ada partai A dengan programnya yang pro rakyat, partai B akan mendukung, meskipun mereka oposisi. Bukan malah menjelek-jelekkan dan memboikot,” tegas pengamat politik dan sosial kelahiran Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng ini. Karena itu, Subanda mengingatkan harus dewasa dalam bersikap dan politik di bulan Pilgub 2013 ini. Kepala daerah di Bali diminta jangan menggunakan egonya. “Kita di Bali memang belum terbiasa menerima ketika program pihak lain bagus, lalu didukung. Justru sebaliknya, kalau bagus jatuhkan supaya tidak terpilih lagi sebagai kepala daerah. Ini yang terjadi sekarang.
Inilah jeleknya Pilkada langsung, bikin kita terkotak-kotak, rakyat tetap sebagai korban,” tegas Subanda. Subanda kemudian mencontohkan kasus program Jaminan Kesehatan Bali Mandara yang dijalankan Gubernur Pastika. “Itu program yang mau tidak mau harus diakui sangat dirasakan masyarakat. Karena Gubernur yang meluncurkan JKBM kebetulan sekarang tidak lagi maju dari PDIP, ya programnya dihabisi. Kasihan rakyat jadi korban,” ujar Subanda. Sementara itu, Ketua DPD PDIP Bali AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat membantah instruksikan para Bupati/Walikota dari partainya untuk absen dalam Musrenbang di kantor Gubernur. "Semua penting. Urusan masing-masing Bupati penting, Musrenbang juga penting," ujar Cok Rat seusai memimpin sidang paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Selasa kemarin.
Sebagai Ketua DPD PDIP Bali, Cok Rat sama sekali tidak tahu menahu soal ketidakhadiran 7 Bupati/Walikota se-Bali dari partainya di Musrenbang. "Saya tidak tahu menahu soal ketidakhadiran para Bupati dari PDIP. Apalagi, kalau dikakatan saya yang menginstruksikan khusus agar mereka tidak hadir. Memangnya saya ini Kopassus bagi para Bupati itu?" tegas Cok Rat yang juga Ketua DPRD Bali. Cok Rat pun meminta ketidakhadiran para Bupati/Walikota dari PDIP di Musrenbang jangan dipolitisasi. "Ada kemungkinan mereka sibuk dengan urusan yang juga berhubungan dengan rakyat pada saat yang sama. Yang jelas, tidak ada unsur politik, PDIP tidak pernah menginstruksikan untuk tidak hadir di acara Musrenbang, apalagi memboikot program pembangunan Pemprov Bali,” tandas sesepuh PDIP dari Puri Satria Denpasar ini.
Sebelumnya, dalam Musrenbang Pemprov Bali di gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur, Senin lalu, tercatat hanya dua kepala daerah dari Golkar yang hadir, yakni Bupati Karangasem Wayan Geredeg dan Bupati Badung AA Gde Agung. Sedangkan 7 kepala daerah lainnya dari PDIP tidak hadir, yakni Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Mangli Made Gianyar, Bupati Jembrana Putu Artha, Bupati Klungkung Wayan Candra, Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata, dan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra. Mereka hanya mengutus para Sekretaris Kabupaten (Sekkab)/Kepala Bappeda. Karena kebetulan para kepala daerah yang ‘mangkir’ semuanya dari PDIP, maka aroma persaingan Pilgub Bali 2013 pun terasa.
Dalam Pilgub Bali, 15 Mei 2013 mendatang, Golkar-Demokrat bersama parpol-parpol Koalisi Bali Mandara mengusung pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta sebagai Cagub-Cawagub. Sedangkan PDIP diback-up PKS usung pasangan AA Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan sebagai Cagub-Cawagub. Para Bupati yang absen kala itu rata-rata mengaku tidak ada niat untuk boikot acara Musrenbang. Bupati Bangli Made Gianyar, misalnya, berdalih sudah disposisi kepada Wakil Bupati dan Kepala Bappeda Bangli. Sedangkan Bupati Klungkung Wayan Candra dengan tegas menyatakan mendukung setiap program Pemprov Bali yang tujuan demi kepentingan masyarakat. Kalau toh tidak hadir ke Murenbang, menutut Bupati Candra, karena dirinya sibuk persiapkan segala sesuatu berkaitan dengan lomba Posyandu dan Toga Tingkat Nasional di Desa Besan, Kecamatan Dawan, Klungkung, yang dijadwalkan berlangsung Selasa kemarin. “Ini persiapan lomba tingkat nasional,” ujar Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Klungkung ini saat dikonfirmasi di Semarapura, Senin siang.
sumber : NusaBali
