 |
| Wagub Sudikerta enteng saja menyebutkan gaji kecil tidak masalah. Pasalnya menurut Disel Astawa, gubernur dan wakil gubernur dapat tambahan dari upah pungut. “Upah pungut untuk gubernur dan wakil gubernur kan ada itu. Miliaran rupiah jumlahnya. Ya wajarlah tidak menuntut gaji naik. |
DENPASAR - Ribut- ribut masalah gaji anggota DPRD Bali yang diusulkan naik dengan mempertimbangkan juga kenaikan gaji gubernur dan wakil gubernur disikapi Wagub Ketut Sudikerta. Dia menegaskan, kenaikan gaji anggota dewan mengacu dengan gaji di eksekutif (gubernur-wakil gubernur) memang bisa dijadikan acuan. Namun gaji gubernur dan wakil gubernur juga kecil.
Soal kenaikan gaji dewan yang diusulkan, Sudikerta menegaskan sah-sah saja sebagai hak DPRD Bali mengusulkan. “Kita usulkan nanti ke pusat. Kalau pusat memberikan lampu hijau, kita laksanakan. Kalau mengacu dengan gaji gubernur dan wakil gubernur gaji kita juga kecil kok. Gaji saya cuma Rp 7 juta. Gaji gubernur kalau tidak salah Rp 8 juta. Sama-sama kecil kita gajinya,” ujar Sudikerta, Rabu (24/9).
Sudikerta menegaskan, gaji kecil sebagai wakil gubernur dinilai sebagai rezeki ngayah. Karena dirinya iklas dengan gaji segitu. “Gajinya kecil mau bagaimana. Saya niatnya memang ngayah. Mungkin saja masyarakat mengira gaji gubernur dan wakil itu besar. Padahal kan setara dengan gaji dewan. Nanti kalau memang ada usulan naik gaji dewan ya kita sama-sama mengusulkan ke pusat. Ada proses dan mekanismenya. Kalau usulan ini diterima saat verifikasi dan lolos itu kita laksanakan,” ujar Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Sementara gaji kecil yang disampaikan Wagub Sudikerta tidak membuat kalangan dewan begitu saja percaya. Anggota Fraksi PDIP I Wayan Disel Astawa yang getol menyuarakan supaya gaji dewan naik dengan pertimbangan PAD yang sudah tinggi, mengatakan Wagub Sudikerta enteng saja menyebutkan gaji kecil tidak masalah. Pasalnya menurut Disel Astawa, gubernur dan wakil gubernur dapat tambahan dari upah pungut. “Upah pungut untuk gubernur dan wakil gubernur kan ada itu. Miliaran rupiah jumlahnya. Ya wajarlah tidak menuntut gaji naik. Upah pungutnya miliaran,” ungkap politisi PDIP asal Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Badung ini, kemarin. Sementara, menurut dia, DPRD Bali tidak mungkin mendapatkan penghasilan dari upah pungut pajak kendaraan dan retribusi lainnya. Karena aturan tidak memberikan hal itu. “Ayo tidak mengambil UP (Upah Pungut). Kita sama-sama iklas. Saya juga tidak naik gaji nggak masalah. Kalau bicara kesetaraan antara eksekutif – legislatif. Persoalannya sekarang tidak setara. Di Pusat DPR RI itu setara dengan menteri dalam hal pendapatan. Ya, di Pemprov Bali setara dengan kepala daerah-lah,” ujar mantan anggota DPRD Badung dua periode ini.
Sementara itu, sebelumnya, anggota DPRD Bali masing-masing, I Wayan Tagel Arjana (Gerindra), I Gusti Putu Budiartha (PDIP), dan Dewa Nyoman Rai Adi (PDIP) pernah menyampaikan tidak ada jalan lain untuk peningkatan pendapatan dewan kecuali dengan menaikkan gaji. Menurut mereka, kalau dewan mau naik gaji, gaji gubernur harus dinaikkan dulu. “Ya nggak apa-apa memang harus naikkan gaji gubernur-wakil gubernur, karena itu adalah salah satu syarat,” ujar Budiartha beberapa waktu lalu di ruangan Komisi II Kantor DPRD Bali.
Ungasan.com
sumber : NusaBali
