 |
| Sudikerta juga menyampaikan bahwa Pemprov Bali dan KPU harus siap menghadapi apakah pelaksanaan pilkada tersebut dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.Terkait dengan waktu pelaksanaan pilkada 2015 yang belum bisa dipastikan bulannya, jika sampai terjadi kekosongan jabatan, Sudikerta menyampaikan bahwa nanti pihak provinsi yang akan memberikan pengganti (pelaksana tugas/Plt) dan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Gubernur Bali. |
Denpasar - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta Komisi Pemilihan Umum setempat mempersiapkan dengan matang rencana pelaksanaan tahapan pilkada serentak yang akan digelar di lima kabupaten/kota di Pulau Dewata pada 2015.
"Saya harapkan KPU persiapkan semuanya dengan baik mulai saat ini, baik perencanaan, pendanaan maupun keamanannya agar kita bisa menciptakan pemilu yang lancar dan aman," katanya saat menerima audiensi Ketua KPU Provinsi Bali, di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, dalam memantapkan persiapan pemilu, KPU Provinsi Bali bisa memanfaatkan pendampingan Badan Pengembangan Kualitas Kelembagaan (BPKK). Pilkada serentak akan dilaksanakan tahun depan di lima kabupaten/kota yakni Karangasem, Tabanan, Badung, Bangli dan Kota Denpasar.
Selain itu, Sudikerta juga menyampaikan bahwa Pemprov Bali dan KPU harus siap menghadapi apakah pelaksanaan pilkada tersebut dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.
Terkait dengan waktu pelaksanaan pilkada 2015 yang belum bisa dipastikan bulannya, jika sampai terjadi kekosongan jabatan, Sudikerta menyampaikan bahwa nanti pihak provinsi yang akan memberikan pengganti (pelaksana tugas/Plt) dan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Gubernur Bali.
"Prinsipnya saya harapkan KPU bekerja sesuai peraturan perundang-undangan sehingga KPU bisa menunjukkan kinerja sebagai lembaga yang transparan dan independen," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengemukakan bahwa ketidakpastian proses pemilu dan waktu pelaksanaannya menyebabkan pihaknya sedikit khawatir.
Pelaksanaan pilkada pada tahun depan, kata dia, kemungkinan bulan September atau Oktober, sedangkan bupati/wali kota masa jabatannya sampai sekitar Juli dan Agustus sehingga akan mengkibatkan adanya kekosongan jabatan.
Di sisi lain, belum pastinya sistem pilkada yang akan digunakan antara langsung atau tidak langsung akibat belum diputuskannya Perppu terbaru oleh DPR. Ini yang mengakibatkan KPU cukup kebingungan.
Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan yakni pencalonan kepala daerah, penjaringan kepala daerah, standar pengadaan barang dan jasa, rekapitulasi, persoalan internal KPU, anggaran dan lain-lain," kata Raka Sandi.
Terkait anggaran ia menyampaikan bahwa untuk pilkada 2015 masih menggunakan APBD sedangkan untuk tahun 2018 menggunakan APBN sehingga diharapkan Pemprov Bali bisa ikut memberikan bantuan agar pemilu bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cok Ngurah Pemayun menyampaikan untuk anggaran pemilu hendaknya dibuatkan secara tertulis, karena terkait pengajuan APBD 2015 yang akan segera ketok palu. Pihaknya mengharapkan KPU segera melaporkan tentang pendanaannya agar bisa dipersiapkan lebih awal serta tetap menjaga koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali.
ungasan.com
sumber : Antara Bali
