Tajam, Terpercaya dan Apa Adanya
Home » , , » Alih Fungsi Lahan di Bali, Pulau Pudut di Teluk Benoa Tak Lama Lagi Hilang

Alih Fungsi Lahan di Bali, Pulau Pudut di Teluk Benoa Tak Lama Lagi Hilang

Written By Dre@ming Post on Kamis, 15 Januari 2015 | 8:02:00 AM

Nyoman Dhamantra mengunjungi Pasar Sudha Merta Sidakarya, Denpasar di masa reses selaku anggota DPR RI.
Bahaya! Pulau Pudut di Teluk Benoa Tak Lama Lagi Hilang

MANGUPURA - Ketua Sekretariat Kerja Penyelamat dan Pelestari Lingkungan Hidup (SKPPLH) Bali, I Made Mangku mengkritisi pola pembangunan yang diterapkan PT Pelindo 3 dalam membangun Pelabuhan Cruise di Pelabuhan Benoa, Rabu (14/1/2014).

Menururnya, pembangunan tersebut telah mengakibatkan rusaknya sejumlah ekosistem yang berada di sekitar Teluk Benoa.

"Pembangunan Pelabuhan Cruise ini telah menciptakan sebuah kerukan dan penumpukan pasir di sekitar Pelabuhan Benoa membuat terkikisnya Pulau Pudut yang berada di Teluk Benoa tersebut," jelasnya.

Oleh sebab, itu ia menuntut pihak PT Pelindo 3 untuk melakukan proses revitalisasi tehadap Pulau Pudut. Sebab, jika tidak dilakukan bukan tidak mungkin pulau tersebut akan hilang.

"Iya lah nanti akan hilang, oleh karena itu kami mengimbau kepada manajemen Pelindo untuk memperhatikan hal tersebut," jelasnya.

Nyoman Dhamantra Dikeluhi Maraknya Alih Fungsi Lahan di Bali

DENPASAR - Reses yang dijalani Nyoman Dhamantra selaku anggota DPR RI dibajiri keluhan dari masyarakat yang ditemui selama kegiatan reses dilakukan sejak 14 Desember 2014 hingga 13 Januari 2015.

Di berbagai daerah yang dikunjungi, yakni di Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita), keluhan yang banyak disampaikan warga adalah 'kerusakan' alam Bali, khususnya soal alih fungsi lahan.

Bali tinggal menunggu waktu kehancuran akibat daya dukung alamnya yang terus terancam. Daya dukung alam Bali sudah tak seimbang dengan jumlah penduduk, kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sumber air, pasar, dan terutama adalah tingginya alih fungsi lahan.

Menurut Dhamantra, yang paling parah merosotnya daya dukung saat ini adalah kawasan Sarbagita, terlebih dengan adanya rencana reklamasi Teluk Benoa.

"Jika tak diimbangi oleh daya dukung daerah atau kabupaten lainnya, kondisi Bali akan semakin mengkhawatirkan. Harus diakui jumlah penduduk sangat tak mungkin dibatasi dan diawasi, namun kita masih bisa mengerem bahkan menyetop terjadinya alih fungsi lahan pertanian, asal ada kemauan politik dari para pemimpin, khususnya para kader PDIP," kata Dhamantra menyimpulkan keluhan warga selama masa reses.

Perbuatan manusia, menurut Dhamantra, menjadi penyebab utama merosotnya daya dukung Bali yang semakin memprihatinkan. Dhamantra banyak melihat alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman dan industri pariwisata seperti hotel di kawasan Sarbagita.

"Kita semua tahu, sangat tak mungkin setelah lahan pertanian berubah menjadi hotel, dan kemudian hotel itu bisa beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Sehingga, perlu hati-hati dalam menentukan kebijakan, dan itu semua dirumuskan dari desa (dinas dan adat) seperti diatur dalam UU Desa No 6 tahun 2014," kata Dhamantra.

Dhamantra mengingatkan, alih fungsi lahan ini sangat penting diawasi, agar Bali tak menjadi pulau yang kecil, sesak dan macet.

"Program Bali Green and Clean dari Gubernur Mangku Pastika, bisa dijadikan model untuk penyadaran terhadap pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan usaha, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat daya dukung Bali dan orang Bali. Asalkan, dijalankan secara transparan, konsekuen dan konsisten di segenap wilayah Bali, dan bukan sebaliknya hanya menjadi jargon politik," katanya.

Anggota FPDIP ini mengilustrasikan kerusakan lingkungan Indonesia berada pada posisi 102 di dunia yang terparah. Ini disebabkan aturan dan manajemen lingkungan tak dilaksanakan secara konsekuen.

"Bali memiliki komitmen tinggi untuk pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, seperti diatur dalam Perda 16 tahun 2012 tentang RTRW, yang berlandaskan atas Tri Hita Karana. Makanya, para wakil rakyat yang berasal dari kader PDIP di DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/ kota di kawasan Sarbagita, harus segera membuat Pansus guna mencegah kehancuran, berikut langkah-langkah perbaikan untuk Bali," tandas Dhamantra.

Dhamantra tidak memungkiri bahwa kerusakan lingkungan di Bali tak lepas dari kegiatan masyarakatnya yang masih merusak lingkungan 'demi isi perut'. Jika masyarakat Bali sudah mencapai pendapatan perkapita yang tinggi, di situlah biasanya muncul kesadaran akan lingkungan. "Sebagian besar masyarakat kita belum sampai di sana, makanya menjadi tugas pemerintah dalam memenuhi isi perut rakyat," papar Dhamantra.

Untuk itu, Dhamantra mengingatkan tiga hal penting dalam menejemen pembangunan berkelanjutan di Bali. Menyelamatkan Bali dari kehancuran, melalui falsafah Tri Hita Karana atau Tri Sakti-nya Bung Karno, yang meliputi pembangunan ekonomi untuk menekan kesenjangan, serta seimbang dengan daya dukung lingkungan.

Kemudian perlunya kebijakan provinsi, serta kabupaten/ kota yang pro-rakyat, pro-pemerataan pertumbuhan, dan pro-lingkungan. Terakhir, mengembangkan sumber daya manusia, alam dan lingkungan yang berkepribadian dan berbudaya Bali.











sumber : tribun
Share this article :

DKS

Visitors Today

Recent Post

Popular Posts

Post!!

Fakta Terungkap, Diperkirakan 10 Kg Sabu-sabu Senilai Rp 15 Miliar Lolos di Ngurah Rai

Manjet Singh (23) bersama rekannya Harvinder Singh (26) asal India diamankan polisi. Keduanya diamankan saat tinggal di kamar hotel nomor...

The Other News

 
Support : Dre@ming Post | Dre@aming Group | I Wayan Arjawa, ST
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Ungasan - All Rights Reserved
Template Design by Dre@ming Post Published by Hot News Seventeen