 |
| “Jelas-jelas itu tidak berizin, kenapa dibiarkan. Dulu tower besar dirobohkan, kini tower-tower kecil dibiarkan. Ada permainan apa ini?,” sindir Sekretaris Komisi I DPRD Badung I Made Duama, Senin (9/3) lalu. Politisi asal Ungasan, Kuta Selatan ini cukup menyesalkan karena kini sudah semakin banyak dijumpai tower rooftop berdiri dimana-mana. Padahal keberadaannya, sebut Duama, tidak berizin. Dari segi hukum melanggar demikian pula dari segi estetika juga kurang baik. Tidak itu saja, faktor keamanan dinilai membahayakan |
MANGUPURA - Desakan kalangan DPRD Badung agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap maraknya tower rooftop yang berada di atas atap bangunan, akhirnya mendapat respon dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Badung. Meski demikian Dishubkominfo menegaskan tak ingin gegabah dan akan berkonsultasi terlebih dahulu ke Kementrian Dalam Negeri, karena masalah ini berkaitan dengan regulasi.
“Kami akan rapat koordinasi dulu agar tidak melayalahi aturan agar nantinya tidak salah langkah. Kami mendapat jadwal pada tanggal 30 Maret 2015 mendatang,” kata Kepala Dishubkominfo Badung, I Wayan Weda Darmaja, Kamis (19/3) kemarin.
Pejabat asal Sembung itu mengakui jika keberadaan tower rooftop kian menjamur dan perlu disikapi secara cepat. Akan tetapi, Weda menegaskan tidak ingin gegabah terlebih main bongkar tanpa melihat aturannya terlebih dahulu. “Kami tidak mau gegabah main bongkar saja mesti ada rujukan aturan jelasnya,” ucapnya. Sebelumnya pun, mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Badung mengaku telah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung membahas tower monopole termasuk juga tower rooftop tersebut. “Kami sudah sampaikan datanya, mana yang berijin dan mana yang tak berizin,” tandasnya. Beberapa waktu lalu, kalangan dewan menyindir jangan-jangan ada permainan atau kong-kalikong terkait keberadaan tower rooftop atau tower yang berada di atas atap bangunan yang kini marak di Badung. Pasalnya walaupun diketahui tidak ditarik retribusi, anehnya pemerintah tak tegas dan terkesan membiarkan keberadaan tower rooftop maupun tower kamuflase berbentuk tandon air menjamur.
“Jelas-jelas itu tidak berizin, kenapa dibiarkan. Dulu tower besar dirobohkan, kini tower-tower kecil dibiarkan. Ada permainan apa ini?,” sindir Sekretaris Komisi I DPRD Badung I Made Duama, Senin (9/3) lalu. Politisi asal Ungasan, Kuta Selatan ini cukup menyesalkan karena kini sudah semakin banyak dijumpai tower rooftop berdiri dimana-mana. Padahal keberadaannya, sebut Duama, tidak berizin. Dari segi hukum melanggar demikian pula dari segi estetika juga kurang baik. Tidak itu saja, faktor keamanan dinilai membahayakan.
Menurut Duama, aturan sudah sangat jelas Perda 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung. “Kenapa pemerintah tidak mengambil tindakan tegas. Jalankan saja itu, tujuannya supaya Badung tidak menjadi hutan tower,” desaknya.
sumber : nusabali
