 |
| Penataan dan Pembuatan Anjungan Di Pantai Melasti |
MANGUPURA - Pihak Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, akhirnya angkat bicara terkait penataan dan pengurukan untuk pembangunan anjungan di Pantai Melasti. Pihak desa adat membantah tudingan penataan dan pengurukan untuk kepentingan komersial. Versi desa adat, konsep pembukaan akses jalan ke pantai semata-mata untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan oleh 15 banjar adat di sana.
“Tujuan dari pembangunan anjungan itu untuk nganyut-nganyut sekah saat upacara ngaben atau mendem pakelem. Kalau tidak dibuat begitu, biasanya kami nyewa perahu atau minta bantuan oleh Basarnas,” kata Bendesa Adat Ungasan I Ketut Marcin, Rabu (22/4), saat menghadiri panggilan Satpol PP Badung di Puspem Badung di Sempidi. Awalnya, beber Marcin, pengerukan untuk pembangunan anjungan tidak terfikirkan dalam gambaran besar penataan Pantai Melasti. Ide pembangunan anjungan muncul dari hasil keputusan paruman desa demi memperlancar pelaksanaan prosesi upacara keagamaan. Fungisnya, bila saat air laut surut dengan anjungan itu bisa jadi akses jalan untuk menenggelamkan sekah (abu pembakaran). “Karena tidak mungkin menaruhnya di darat,” tegas Marcin. Kegunaan lain bila air laut sedang pasang, anjungan membantu saat menenggelamkan sekah tersebut. “Kadang ada kambing dan sapi, itu kan berat. Dengan anjungan jelas lebih memudahkan,” jelasnya.
Masih menurut Marcin yang kemarin didampingi sejumlah prajuru desa dan Prabekel Desa Ungasan Wayan Sugita Putra, pada awalnya jalan menuju Pura Segara di Pantai Melasti harus melewati jalan terjal, kalau itu ditata diperlukan sedikitnya 347 anak tangga. Nah, demi memperlancar pelaksanaan upacara keagamaan kemudian diputuskan oleh desa adat pembukaan jalan dengan membelah tebing. “Kalau tidak salah wacananya itu sejak tahun 2006. Atas dukungan pemerintah penataan sudah dilakukan, jalannya sudah diaspal, tapi memang sekarang masih dalam tahap karena yang tersisa ada senderan jalan.”
Dia mengaku bila pembangunan anjungan belum mengantongi izin. Maka pihaknya bersedia mengurus kelengkapan izin asalkan dibantu dan difasilitasi oleh pemerintah. “Januari baru dibangun (anjungan) rencana panjangnya 100 meter. Tapi sekarang baru 60-70 meter,” tegas Marcin. Berapa anggaran penataan Pantai Melasti dan pengurukan untuk pembuatan anjungan? “Itu swadaya Rp 8 miliar untuk penataan, kalau sampai bagus nanti bisa lebih Rp 10 miliar. Pada prinsipnya mau memperbaiki. Tidak mungkin merusak desa saya sendiri,” tegasnya lagi. Apakah penataan pantai tersebut akan dijadikan daya tarik wisata seperti Pantai Pandawa? “Kalau didukung oleh pemerintah wajar-wajar saja. Tapi sekali lagi penataan ini untuk mempermudah pelaksanaan upacara keagamaan di Desa Adat Ungasan,” tandasnya.
Marcin menambahkan, selama ini Pantai Melasti tidak pernah sepi dari aktivitas keagamaan. Setiap saat warga Desa Adat Ungasan yang memiliki 15 banjar, yakni Banjar Kangin, Kauh, Kelod, Mekar Sari, Santhi Karya, Wanagiri, Giri Dharma, Angas Sari, Wardhi Kosala, Bangkung Sari, Wijaya Kusuma, Kertha Lestari, Langwi, Cengiling, Sari Karya. Total ada sekitar 2.000 kepala keluarga (KK) di sana. Mengenai perizinan, pihak Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (Disnakanlut) Kabupaten Badung menyebut bahwa penataan Pantai Melasti belum mengantongi izin. “Hingga saat ini tidak ada pengajuan terkait pengurukan itu,” kata Kepala Disnakanlut I Made Badra, Senin (20/4). “Mungkin (pengajuan izinnya) ke provinsi, karena berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 (2) pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan sekarang,” katanya. Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Badung Ni Putu Dessy Darmayanti secara terpisah juga mengaku tak mengetahui penataan tersebut. “Kami belum tahu adanya pengurukan dalam penataan Pantai Melasti. Sudah lama itu (proyek penataan). Coba saya cek dulu,” kata Dessy.
sumber : nusabali
