 |
| Suasana penerimaan pendaftaran calon polisi wanita di Polresta Denpasar, beberapa waktu lalu. Polda Bali memperketat tes bagi calon polwan |
Tak Ada Tes Keperawanan, Ini Cara Polda Bali Rekrut Polwan
DENPASAR – Kepolisian Daerah (Polda) Bali memperketat tes bagi para calon siswi yang akan menjalani pendidikan sebagai polisi wanita (polwan) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Singaraja.
Belajar dari pengalaman pada 2014 lalu ketika ditemukan dua siswi hamil saat mengikuti pendidikan polwan di SPN Singaraja, Polda Bali kini akan melakukan dua kali tes kehamilan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali, Komisaris Besar (Kombes) Heri Wiyanto mengatakan panitia penerimaan anggota Polri akan melakukan pemeriksaan kesehatan khusus pada organ reproduksi para pendaftar polwan.
Namun, Heri menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengetahui apakah para pendaftar masih perawan atau tidak.
“Kami tidak memeriksa keperawanan, tetapi kesehatan organ reproduksinya,” jelas Heri di Denpasar, Senin (4/5/2015).
Untuk diketahui, pada September 2014 lalu, SPN Singaraja `kecolongan`, karena dua siswi asal NTT (Nusa Tenggara Timur) yang sedang menjalani pendidikan polwan di sana diketahui hamil.
Keduanya melakukan hubungan intim setelah dinyatakan lulus seleksi penerimaan polwan. Kehamilan baru diketahui di kemudian hari tatkala mereka sedang menjalani pendidikan di SPN Singaraja.
Heri memastikan kembali bahwa tidak ada tes keperawanan dalam tahapan tes penerimaan anggota Polri, khususnya polwan, untuk tahun 2015 ini.
"Kalau tidak perawan lantas dijatuhkan (tidak diluluskan), tidak ada seperti itu," tegas Heri.
Namun, untuk mencegah terulangnya kasus tahun lalu, Heri mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan dua kali tes kehamilan.
Pertama pada seleksi tahap pertama, dan kedua saat calon yang sudah diterima hendak mengikuti pendidikan di SPN Singaraja.
Ia mengakui, setelah calon dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan polwan, pihak Polri memang tidak bisa melakukan pengawasan terhadap satu persatu dari mereka.
Padahal, rentang waktu antara lulus seleksi dan pemanggilan untuk menjalani pendidikan di SPN merupakan masa yang rentan, yang memungkinkan hal-hal seperti kehamilan bisa terjadi terhadap calon peserta pendidikan polwan.
Dalam kasus tahun 2014 lalu diketahui bahwa siswi hamil karena ia melakukan hubungan intim dengan pacarnya setelah dinyatakan lulus seleksi, namun sebelum menjalani pendidikan di SPN.
“Karena itu Polda bersama Mabes Polri lantas memutuskan untuk melakukan tes ulang terkait kehamilan kepada calon siswi polwan,” kata Heri.
Calon Polwan 2 Kali Tes Kehamilan, Ketahuan Hamil Pasti Gugur
DENPASAR - Belajar dari pengalaman pada 2014 lalu ketika ditemukan dua siswi hamil saat mengikuti pendidikan polwan di SPN Singaraja, Polda Bali kini akan melakukan dua kali tes kehamilan.
Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Diapers Biro Sumber Daya Manusia Polda Bali, Komisaris Polisi (Kompol) IGA Suenaci mengatakan, antisipasi lain yang dilakukan panitia seleksi adalah mewajibkan seluruh calon anggota Polri membuat surat pernyataan belum menikah dan memiliki anak biologis.
Pihaknya juga memastikan akan melakukan tes kehamilan bagi calon anggota polwan setelah mereka lulus seleksi tapi sebelum mengikuti pendidikan.
"Kalau diketahui hamil pasti gugur," tegas Suenaci, Senin (4/5/2015).
Secara terpisah, wali calon siswi SPN, IA Werdhi Ginanti mengatakan, tes kehamilan wajib dilakukan sesuai dengan pakta integritas atau kejujuran yang telah diucapkan calon siswa.
Harapannya, kejadian siswi polwan SPN yang hamil tidak terulang kembali.
“Kejadian tahun lalu itu kan mencoreng nama baik panitia dan Polri secara umum," kata Ginanti usai mengikuti acara penandatanganan pakta integritas di Markas Polda Bali di Pakta integritas diikuti oleh panitia seleksi, calon siswa, serta orang tua calon siswa.
Pakta itu dimaksudkan agar setiap tahapan pendidikan dilakukan dengan mengacu pada aspek transparansi (keterbukaan), akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), dan humanis.
Ia berharap, pakta integritas tersebut dapat dipegang oleh setiap pihak yang berpartisipasi dalam tahapan tes penerimaan anggota Polri.
Pakta integritas, menurut Heri Wiyanto, mengandung konsekuensi berat jika dilanggar.
Jika pelanggarnya adalah anggota Polri, maka sanksinya bisa berupa pemecatan kalau terbukti ada unsur pidana dalam pelanggarannya.
“Misalnya menjadi calo dalam penerimaan anggota Polri. Kita sendiri upayakan agar tidak ada celah bagi calo untuk bermain,” kata Heri.
Di sisi lain, Heri juga meminta agar orang tua calon anggota Polri tidak tergiur dengan tawaran calo yang menjanjikan meluluskan anaknya dalam penerimaan anggota Polri.
“Tidak ada pungutan apapun dalam tes menjadi anggota Polri. Kalau ada yang menjanjikan kelulusan sebagai anggota Polri dengan meminta imbalan, itu jangan dipercaya,” tandas Heri.
Berdasarkan data yang ada, di Polda Bali jumlah peserta yang telah lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan calon polwan pada tahun 2015 sebanyak 452 orang.
Dari jumlah tersebut, 10 orang akan mengikuti pendidikan pada Akademi Kepolisian/Akpol (calon perwira) dan 442 orang mengikuti pendidikan brigadir.
Sedangkan secara keseluruhan, jumlah peserta yang lulus seleksi calon anggota Polri (pria dan wanita) untuk tahun 2015 ini sebanyak 2.436 orang.
Rinciannya, untuk Akpol sebanyak 160 orang, brigadir 2.110 orang, dan tamtama 166 orang.
sumber : tribun
