 |
| Suwandhi - Arjaya |
DENPASAR - DPD II Golkar Denpasar menolak jika pasangan I Made Arjaya-I Ketut Rochineng yang diusung sebagai paket Cawali-Cawawali ke Pilkada 2015, menyusul buyarnya I Ketut Suwandhi-I Made Arjaya. Golkar lebih memilih alternatif paket I Made Arjaya-AA Ayu Rai Sunasri, yang ada unsur kader Beringin-nya.
Ketua DPD II Golkar Denpasar, Wayan Mariyana Wandhira, gerah dengan isu bahwa internal Koalisi Bali Mandara (KBM) kurang sreg usung AA Ayu Rai Sunasri sebagai tandem Made Arjaya, karena elektabilitasnya kalah dibanding Ketut Rochineng. "Survei mana yang mengatakan elektabilitas Bu Rai (Sunasri) kalah dari Ketut Rochineng? Di mana dilakukan survei itu, berapa respondennya? Jelas-jelas saat poling koran harian, Bu Rai menduduki posisi teratas," ujar Mariyana Wandhira di Gedung DPRD Denpasar, Selasa (25/8). Selain itu, kata Mariyana Wandhira, elektabilitas Rai Sunasri tak perlu diragukan lagi. Terbukti, Srikandi Golkar asal Puri Gerenceng, Denpasar ini berhasil meraup suara cukup banyak untuk duduk dua periode di kursi DPRD Denpasar. "Dulu ketika Pileg, meski Bu Rai pindah Dapil dari Denpasar Utara ke Denpasar Barat, pun beliau banyak mendapat dukungan. Nggak mungkin orang baru nongol (Ketut Rochineng, Red) mengalahkan elektabilitas Bu Rai," tegas Mariyana Wandhira yang juga Wakil Ketua DPRD Denpasar. Atas dasar itu, Mariyana Wandhira selaku kader Golkar lebih sreg pasangan Made Arjaya-Rai Sunasri yang diusung KBM (Golkar-Demokrat-Gerindra) sebagai Cawali-Cawali Denpasar guna menghadapi pasangan IB Rai Dharmawijaya Mantra-IGN Jaya Negara (incumbent yang diusung PDIP), ketimbang pasang Made Arjaya-Ketut Rochineng.
Made Arjaya yang didorong KBM menjadi kandidat Cawali Denpasar untuk tarung Pilkada, 9 Desember 2015, merupakan politisi militan PDIP mantan Ketua Komisi I DPRD Bali dua periode (2004-2009, 2009-2014). Sedangkan Ketut Rochineng merupakan birokrat asal Denpasar Barat kelahiran Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Buleleng yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali. Sebaliknya, AA Ayu Rai Sunasri merupakan Srikandi Golkar asal Puri Gerenceng, Denpasar. Politisi yang juga pengusaha perhotelan ini kini menjabat sebagai Sekretaris DPD II Golkar Denpasar. Rai Sunasri sebelumnya ikut berproses uji kandidat di internal KBM, yang melibatkan 11 akademisi bergelar Profesor dan Doktor. Semula, KBM sudah resmi mendaftarkan pasangan Ketut Suwandhi-Made Arjaya ke KPU Denpasar sebagai kandidat kontestan Pilkada 2015. Namun, Ketut Suwandhi—politisi senior Golkar berjuluk Jenderal Kota yang kini Ketua Komisi II DPRD Bali 2014-2019---pilih tidak lanjutkan tahap lengkapi syarat pencalonan, dengan dalih tak sudi tarung melawan incumbent yang dianggap curang galang dukungan gunakan duit APBD. Mariyana Wandhira menegaskan, didukungnya Rai Sunasri sebagai tandem Arjaya merupakan bagian dari kaderisasi partai. Jika Arjaya-Rochineng, jelas keduanya bukan kader partai pendukung KBM. "Golkar nggak ada istilah kekurangan calon. Golkar siap dukung kader sekaligus putra asli Denpasar, bukan putra daerah lain yang tinggal di Denpasar," sodok politisi Golkar asal Sanur, Denpasar Selatan ini. Golkar sendiri, kata Mariyana Wandhira, juga tidak setuju jika Pilkada Denpasar deadlock dan ditunda hingga 2017. Alasannya, penundaan Pilkada sama saja cermin bahwa pendidikan politik gagal. Tidak saja partai politik, tapi pemerintah juga dianggap gagal dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Denpasar. "Kami (Golkar) siap bertarung. Cari menang memang susah, tapi kemungkinan menang pasti ada," tandasnya.
Mariyana Wandhira menegaskan, kehadiran Rai Sunasari untuk bertarung ke Pilkada juga memberikan warna tersendiri. Pasalnya, selama ini belum pernah ada Srikandi (tokoh perempuan) yang tampil jadi Calon Walikota (Cawali) maupun Calon Wakil Walikota (Cawawali) Denpasar. "Bu Rai kami nyatakan layak dan pas untuk menjadi Wakil Walikota Denpasar. Selain karena alasan kesetaraan gender, masalah di Denpasar memerlukan sosok seorang Ibu untuk mencarikan solusi. Dan, beliau adalah sosok Ibu yang visioner," katanya. Sementara itu, kubu PDIP teriak dengan indikasi ancaman Pilkada Denpasar deadlock. Ketua DPD PDIP Bali, Dr Ir Wayan Koster MM, mengingatkan kalau sampai Pilkada Denpasar tidak dilaksanakan akibat partai tidak mengajukan pasangan calon, sama artinya mencederai demokrasi. Koster menyebutkan, masyarakat akan mencatat dan menjatuhkan sanksi dengan cara tidak memberikan dukungan suara di Pileg 2019 kepada parpol yang tak mau ajukan calon ke Pilkada Denpasar, 9 Desember 2015 ini. “Kalau sampai Pilkada Denpasar 2015 tidak dilaksanakan karena parpol tak mengajukan pasangan calon, saya mengajak warga Denpasar mencatat dengan tinta tebal parpol mana saja yang tidak mau mengajukan calon dan pantas memberikan hukuman kepada parpol tersebut,” tegas Koster di sela-sela pengundian nomor urut pasangan Cabup-Cawabup Badung ke Pilkada 2015 di GOR Mengwi, Kecamatan Mengwi, Badung, Selasa siang Koster mengatakan, DPD PDIP Bali memberikan apresiasi dan penghormatan kepada parpol, KPU, dan Panwaslu seperti di Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, dan Karangasem yang telah mampu mengajukan pasangan calon hingga ada penetapan calon untuk bertarung ke Pilkada 2015. “Di 5 kabupaten itu, rakyat dapat menggunakan hak pilihnya, bisa menggunakan hak politiknya dalam menentukan pemimpin di daerahnya untuk 5 tahun ke depan,” ujar Koster yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali.
Soal penundaan tahapan Pilkada Denpasar karena gagalnya menetapkan paket calon sesuai agenda, Senin (24/8), menurut Koster, hal itu sudah sesuai protap dan ketentuan perundang-undangan. “Kami apresiasi menghormati keputusan KPU Denpasar yang melakukan penundaan penetapan pasangan calon, dengan membuka kembali masa sosialisasi dan pendaftaran selama 9 hari sejak 25 Agustus sampai 2 September 2015. Ini keputusan yang sangat tepat dan bijaksana dalam menyukseskan hajatan politik Pilkada serentak sesuai dengan perundang-undangan,” kata politisi militan PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini. Pihaknya berharap parpol-parpol di Denpasar memanfaatkan penundaan tahapan Pilkada ini dengan mengajukan calon. “Sejatinya, partai politik memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab konstitusional, dan tanggung jawab secara politik kepada masyarakat bangsa dan negara untuk mengikuti dan menyukseskan Pilkada,” katanya.
sumber : nusabali
