 |
| Anggota Fraksi PDIP Badung, Wayan Sandra, yang juga anggota Komisi III DPRD Badung mengatakan, Rp 282 miliar PAD Badung disumbangkan kepada enam kabupaten/kota di Bali.Ironi, dana hibah untuk kesejahteraan masyarakat Badung malah tidak boleh keluar.Diapun meminta agar pemerintah, baik kabupaten dan provinsi memikirkan logika dari keputusan tersebut. Gbr Ist |
MANGUPURA - Ruang tunggu komisi I DPRD Badung menjadi ruang rapat dadakan anggota DPRD Badung, Bali dari berbagai fraksi, Senin (5/10/2015) pagi.
Rapat dadakan yang berjalan penuh emosional tersebut membahas terkait belum cairnya 1.207 permohonan hibah dari masyarakat.
Dewan pun berencana akan menghentikan alokasi dana dari Pemda Badung pada enam kabupaten/kota di Bali.
Bahkan, Sekretaris Fraksi Gerindra, Nyoman Sentana mengaku siap dipenjarakan bila harus diselesaikan di meja hijau.
Anggota Fraksi PDIP Badung, Wayan Sandra, yang juga anggota Komisi III DPRD Badung mengatakan, Rp 282 miliar PAD Badung disumbangkan kepada enam kabupaten/kota di Bali.
Ironi, dana hibah untuk kesejahteraan masyarakat Badung malah tidak boleh keluar.
Diapun meminta agar pemerintah, baik kabupaten dan provinsi memikirkan logika dari keputusan tersebut.
"Kalau dilihat dari akal sehat, masuk akal gak itu? Enam kabupaten/kota dengan mudah mendapatkan dana, kenapa masyarakat Badung malah tidak dapat? PAD itu kan milik masyarakat," ujarnya.
Dewan mengaku kecewa atas sikap eksekutif.
Seandainya dalam rapat berikutnya tidak ada kejelasan terkait perbup yang mengatur legalitas hibah pada masyarakat, dewan akan menghalalkan segala cara untuk mencabut alokasi dana kepada enam kabupaten/kota di Bali.
"Saya siap dikerangkeng demi masyarakat Badung akibat dari pencairan hibah," ujar Sekretaris Fraksi Gerindra, Nyoman Sentana yang mendapat tepuk tangan dari anggota.
propinsibali.com_____
sumber : tribun
