 |
| Massa pendemo tolak Reklamasi Teluk Benoa long march dari Munumen Bajdra Sandhi menuju Kantor Gubernur Bali, Jumat (29/1). Situasi tegang terjadi di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Jumat (29/1) pagi. |
DENPASAR - Pasalnya, antar anggota Dewan bersitegang saat rapat uji analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Revitalisasi Teluk Benoa yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Selain itu, pada saat bersamaan ada demo besar-besaran ‘Tolak Reklamasi’ melibatkan ribuan massa dari berbagai pelosok Bali.
Uji Amdal Revitalisasi Teluk Benoa (Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung) di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Jumat kemarin, digelar oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) dan PT Dinamika Atria Raya. Rapat tersebut dihadiri Dirjen dari Kementerian Lingkungan Hidup Ari Sudijanto, Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pemayun, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry (dari Fraksi Golkar), dan sejumlah anggota Dewan lainnya.
Dalam uji Amdal Revitalisasi Teluk Benoa tersebut, ada pemaparan ahli tsunami dari PT TWBI, Abdul Muhari. Menurut sang Dirjen, Ari Sudijanto, rapat teresebut merupakan penyerapan pendapat dan mencari masukan terkait dengan rencana PT TWBI.
Bersamaan dengan digelarnya rapat uji Amdal Revitalisasi Teluk Benoa tersebut, ribuan massa dari ForBali menggelar aksi demo Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Massa dari berbagai elemen mulai kalangan aktivis, masyarakat adat, hingga Sekaa Teruna Teruni (STT) asal berbagai pelosok Bali ini menggelar demi di halaman Kantor Gubernur Bali.
Massa pendemo long march dari Monumen Perjuangan Rakyat Bali (Bajra Sandhi) Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Dendasar, lalu merangsek ke arah utara menuju Kantor Gubernur Bali. Karena dihadang petugas Polda Bali dan pintu gerbang Kantor Gubernur Bali ditutup, pendemo akhirnya beraksi di depan halaman Kantor Gubernur.
Aksi massa pendemo kemarin dipimpin Wayan ‘Gendo’ Suardana. Dalam orasinya, Gendo menyatakan kalaupun ada Amdal untuk Revitalisasi Teluk Bgenoa, hal itu dinilai sebagai Amdal abal-abal. “Kita menolak Reklamasi Teluk Benoa. Amdal yang ada itu abal-abal,” teriak Gendo.
Versi Gendo, penolakan Reklamasi Teluk Benoa ini sudah berlangsung 3 tahun. Para aktivis dan masyarakat pro lingkungan tidak akan pernah berhenti menolak. “Yang menolak bukan kami LSM saja, sudah ada masyarakat dan desa adat yang ikut menolak. Cabut Perpres 51 Tahun 2014 dulu,” katanya.
Sementara, situasi penyerapan masukan dari masyarakat soal Amdal Revitalisasi Teluk Benoa di dalam Gedung Wiswa Sabha Utama yang dipandu Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, Jumat kemarin, sempat memanas. Situasi panas terjadi saat anggota Komisi II DPRD Bali dari Fraksi PDIP, AA Ngurah Adhi Ardhana, tidak dizinkan bicara oleh Sugawa Korry, dengan alasan rapat kemarin bukan bidangnya Komisi II. Adhi Ardhana pun melawan. ”Kami Komisi II membidangi pariwisata. Jadi, ini terkait komisi kami,” ujar politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Denpasar ini.
Sugawa Korry akhirnya menanyakan kapasitas Adhi Ardhana kepada Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Kadek Diana. Ditanya seperti itu, Kadek Diana yang hadir bersama mantan Sekretaris Pansus Zonasi DPRD Bali, Wayan Disel Astawa, mengatakan mereka bukan datang atas nama Fraksi PDIP. Namun, sebagai anggota Komisi III DPRD Bali yang membidangi pembangunan dan lingkungan. Soal Adhi Ardhana bisa bicara atrau tidak, itu diserahkan Kadek Diana kepada Sugawa Korry selaku pemandu acara.
“Kalau Pimpinan Dewan (Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama) sendiri sudah hadir diwakili Pak Sugawa Korry. Sekarang silakan, terserah Pimpinan, Pak Sugawa Korry,” tandas Kadek Diana, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali dari Dapil Gianyar.
Pada akhirnya, Sugawa Korry tidak memberikan kesempatan kepada Adhi Ardhana untuk berbicara. Kesempatan dialihkan kepada Disel Astawa, anggota Komisi III DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Badung. Disel Astawa mengatakan proyek Revitalisasi Teluk Benoa itu positif, sepanjang ada azas manfaat untuk masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja. Menurut Disel, pihaknya bisa menerima Revitalisasi Teluk Benoa, apalagi kalau dibuktikan dengan adanya kajian terkait dengan lingkungan yang tidak ada persoalan lagi.
“Untuk berbuat kebaikan itu memang ada risikonya. Harus siap kita. Kalau Amdal sudah dikaji oleh belasan profesor yang ahli di bidangnya, saya percaya dengan hal itu,” tegas politisi asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Bali dari Fraksi Demokrat, Nengah Tamba, mengatakan tidak masalah ada Revitaliasi Teluk Benoa, apalagi sudah dikaji oleh para profesor. ”Keilmuan para ahli ini saya bisa percaya. Perlu juga saya sampaikan secara sosial dipikirkan masa depan generasi kita. Kalau saya sekarang nyaman, tapi generasi ke depan bagimana? Pengangguran jelas akan ada. Sekarang kita minta komitmen PT TWBI terkait masalah sosial ini,” ujar Tamba.
Sebaliknya, Sugawa Korry meminta supaya yang dipekerjakan di Teluk Benoa nanti 80 persen tenaga kerja lokal. “Jangan nanti investor beralasan tidak ada kualifikasinya, lalu krama Bali ditinggal. Kalau mereka tidak siap pakai, ya disiapkan dengan kualifikasi,” ujar politisi Golkar asal Banyuatis Kecamatan Banjar yang juga Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.
Di sisi lain, Kadek Diana menegaskan dirinya sempat mendapat serangan di media bahwa Pansus Zonasi dibentuk untuk pintu masuk Reklamasi Teluk Benoa. “Saya tegaskan saya sebagai Ketua Pansus Perda Zonasi, karena Pansus Zonasi bertugas menindaklanjuti Perda RTRW Nomor 16 Tahun 2009 tentang Arahan Zonasi. Saya luruskan itu. Di media tidak saya ladeni,” ujar Diana.
Sementara itu, rapat uji Amdal Revitalisasi Teluk Benoa di Gedung Wiswa Sabha Utama kemarin mendapatkan kritik dari tokoh masyarakat, Ida Tjokorda Pemecutan XI. Menurut Tjok Pemecutan, seharusnya Sugawa Korry selaku moderator tidak menghalangi Adhi Ardhana untuk bicara.
“Kasihan Gung Adhi Ardhana tidak diberikan kesempatan bicara sebagai anggota DPRD Bali. Saya sayangkan itu. Saya pantau di media, seorang anggota Dewan tidak diberikan kesempatan bicara. Ada apa itu?” tanya Tjok Pemecutan yang notabene sesepuh Partai Golkar.
Tjok Pemecutan mengatakan, dirinya tidak memihak siapa pun, baik yang pro maupun kontra, terkait Revitalisasi Teluk Benoa ini. “Tapi, kalau mau terbuka, semua diberikan kesempatan berbicara, supaya jelas terungkap fakta-faktanya. Saya usulkan supaya adakan lagi rapat dan mencari masukan seluruh elemen,” tegas pewaris tahta Puti Pemecutan, Denpasar yang juga mantan Ketua DPRD Badung di era Orde Baru ini.
sumber : NusaBali
