Tajam, Terpercaya dan Apa Adanya
Home » , , , , , , » GWK, Akankah PB Bernasib Sama Dengan MOU?

GWK, Akankah PB Bernasib Sama Dengan MOU?

Written By Dre@ming Post on Sabtu, 13 Februari 2016 | 2:47:00 PM

ungasan.com - Ketua PUK FSPPAR unit GWK, Nyoman Suka Artha Negara menandatangani PB didampingi pengusaha GWK, Kadisosnaker Badung Ida Bagus Oka Dirga, Ketua PC
FSPPAR SPSI Badung beserta staf. (Atas). Karyawan GWK menanti keputusan (Bawah)
Camplik – Ancaman mogok kerja yang dilayangkan oleh Pengurus Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSPPar) SPSI Unit GWK Cultural Park, akhirnya urung dilakukan.

Hal itu mengacu pada hasil kesepakatan bersama antara seluruh karyawan, usai menyepakati poin dari negosiasi dan mediasi yang dilakukan oleh tokoh desa Ungasan (secara internal). Kemudian dilanjutkan dengan mediasi kembali oleh PC FSPPar dan Dinas Sosial Tenaga Kerja Badung.

Setelah kami rapatkan kembali, mogok diputuskan tidak jadi dilakukan. Melihat dasar semangat mediasi yang berhasil menyepakati beberapa poin, dan mediasi berhasil dilakukan oleh Mantan Perbekel Desa Ungasan Wayan Sugita Putra (WSP) dan Kelian Adat Br. Giri Dharma Wayan Kurma (IWK), Ketua PC FSPPar Badung dan Kadisosnaker Badung, tegas Ketua PUK FSPPar unit GWK, Nyoman Suka Artha Negara, Jumat (12/2) kemarin.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil dari hasil rapat bersama pada tanggal 11 Pebruari dini hari, pukul 02.00 Wita. Hal tersebut berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan dengan dua jalur, yaitu melalui mediasi PC FSPPar SPSI Kabupaten melalui pengurus cabang dan mediasi internal melalui tokoh desa. Perjanjian Bersama (PB) ini kita sepakati hari ini dengan dimediasi ketua PC SPSI dan Kadisosnaker Badung. Dari pertemuan tanggal 11 dan sebelumnya, telah menghasilkan notulen kesepahaman yang dituangkan dalam PB, jelas Suka Arnatha.

Dari sembilan poin yang tuntutan, kata dia, telah terangkum dalam PB. Kesembilan tuntutan tersebut meliputi transparansi lowongan dan penerimaan pekerja, kenaikan persentase service charge, mengakhiri pekerja outsourcing ticketing, pengaturan hak-hak orang Hindu terkait melaksanakan kegiatan agama, pemberian bonus tahunan, pembayaran dana pensiun BPJS, pengangkatan pekerja harian serta pengangkatan tenaga kontrak, sosialisasi dan informasi perhitungan Key Performance Indicator (KPI).

Namun untuk poin service charge dan KPI masih memerlukan proses pembicaraan lebih lanjut. Negosiasi itu dibicarakan Pebruari ini terkait tiket 10 persen. Dari sekarang kami menyiapkan data-datanya agar sudah siap negosiasi, papar Suka Arnatha sembari mengakui dalam menuju negosiasi bulan Pebruari diberikan kompensasi Rp 90 juta untuk bulan Maret-April 2016.

Melalui PB yang disepakati, Jumat (12/1) kemarin, dia berharap pengusaha menjalankan kewajiban begitu juga para pekerja. Jika PB tersebut diingkari, hal itu diserahkan kepada pemerintah untuk mengawal dan menegakkan aturan yang ada. Dia menegaskan agar ke depan segala sesuatu harus berani dikomunikasikan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Kendali kebijakan kewewenangnya diberikan ke Dirut, sehingga komunikasi nanti, Dirutlah yang akan kami hubungi. Sebab selama ini, komunikasi dengan pihak manajemen tidak bisa memutuskannya, termasuk menyepakati penerapan UMK. Dalam negosiasi nanti kami tetap meminta mengacu dalam PB sebesar 10 persen, imbuh Suka Arnatha.

Pihak pengusaha yang diwakili Direktur PT Garuda Adhimatra Indonesia (Gain), Seno Andhikawanto menerangkan, pihaknya mengakomodir sembilan poin tuntutan pekerja yang sudah dibicarakan, dan telah mendapatkan kesepakatan. Hal tersebut tidak ada yang sampai menggantung dan sudah terselesaikan lewat mediasi tersebut. Kesepakatan berlaku mulai hari ini, tidak ada poin yang direvisi dan semua poin terakomodir, papar Seno.

Selama ini, diakuinya, mungkin harapan pekerja terkendala terkait proses yang kemungkinan belum pas. Dengan adanya kesepakatan tersebut, dia berharap agar hal tersebut menjadi lebih baik ke depannya.

Ya, PB memang sudah ditandatangani dan disaksikan tokoh masyarakat serta berbagai pihak yang berkepenten, namun jika melihat cara penyelesaiannya sama seperti dengan penyelesaian janji-janji GWK terhadap warga Giri Dharma yang dituangkan dalam MOU tahun 2000 bahkan diperkuat dengan Adendum Notaris Sugitha No. 7 Tahun 2015, dimana sanksi yang tertuang disana sangat tegas, yaitu warga Giri Dharma bisa menutup akses GWK jika janji-janji yang tertuang dalam MOU itu tidak dipenuhi. Pada kenyataannya sampai sekarang point utama yaitu pemberian jalan lingkar dengan lebar 6 M dan tegak banjar belum jelas apakah akan dipenuhi atau tidak oleh GWK. Maka tidak berlebihan juga jika dipertanyakan : Apakah nasib PB akan serupa dengan MOU?. Kita kembali menunggu niat baik GWK untuk menyelesaikannya. Sabar!.




sumber : MBR, posbali
Share this article :
  • Membuat Kartu Nama - Hampir setiap orang baik yang bekerja sebagai karyawan maupun orang yang merintis usaha pribadi berkeiinginan untuk menambah relasi. Salah satu sarana yang...
    2 jam yang lalu

Visitors Today

Recent Post

Popular Posts

Post!!

Lawan Politik PDIP Badung Di Gawangi Giri Prasta Malu, Kenapa?

Bupati Giri Prasta jauh lebih besar ketimbang bansos yang dibawa kader non PDIP untuk masyarakat Badung DENPASAR - Lawan-lawan politik...

The Other News

 
Support : Dre@ming Post | Dre@aming Group | I Wayan Arjawa, ST
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Ungasan - All Rights Reserved
Template Design by Dre@ming Post Published by Hot News Seventeen