 |
| Ogoh-ogoh penari Bali diarak saat demo tolak reklamasi Teluk Benoa? Massa aksi damai tolak Reklamasi Teluk Benoa yang dihadang puluhan petugas Sabhara, Polda Bali di Jalan By Pass Ngurah Rai, seputar Pura Luhur Candi Narmada, Denpasar, Bali, Minggu (20/3/2016). |
Polisi Hadang Demonstran Lewat Tol Bali Mandara
DENPASAR - Aparat Kepolisian gabungan dari Polda Bali, Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan menjaga ketat titik-titik lewatnya massa Tolak Reklamasi yang akan berkumpul di kawasan bundaran Tol Tuban, Minggu (20/3/2016).
Dari pantauan polisi menjaga ketat perempatan Pesanggaran, Benoa, Denpasar, Bali siang ini.
Dari perempatan ini, polisi melarang seluruh massa demonstrasi memasuki Tol Bali Mandara.
Massa harus lurus melewati By Pass Ngurah Rai, hingga menuju kawasan Bundaran Tol Bali Mandara.
Hingga berita ini diturunkan, polisi masih berjaga-jaga dan mengatur lalu lintas jalan yang lumayan padat.
Massa Tolak Reklamasi rata-rata mengenakan pakaian adat madya Bali dan akan menggelar parade budaya di tol Tuban.
Hingga saat ini, sudah ratusan massa yang sempat dicegat polisi, yang kemudian dipersilahkan untuk melintas.
Damantra : Warga Bagaikan Ayam Kehilangan Induknya, MUDP Harus Desak Pastika
DENPASAR - Rencana proyek Reklamasi Teluk Benoa mendapat penolakan yang tak pernah habis dari masyarakat Bali.
Belasan ribu massa tolak reklamasi turun ke jalan.
Mereka memadati bundaran Tol Bali Mandara sepanjang hampir tiga kilometer.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Nyoman Damantra, menyebut jika persoalan desa adat yang sudah turun dengan jumlah warga tidak sedikit adalah satu hal yang serius yang harus disikapi Pempov Bali.
Sebab, dengan melihat kenyataan eskalasi penolakan reklamasi oleh desa adat semakin masif, maka yang perlu bertindak saat ini adalah Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali dengan
mendesak Gubernur Bali, Made Mangku Pastika agar segera membatalkan dukungannya terhadap rencana proyek tersebut.
"Jangan sampai membuat mereka (warga desa adat) seperti ayam kehilangan induknya. Dengan begitu, sudah saatnya majelis utama bersama majelis madya dan majelis alit desa pekraman untuk pro aktif memediasi aspirasi rakyat," ujarnya, Minggu (20/3/2016).
"Sikap MUDP itu ialah dengan mendesak gubernur membatalkan dukungannya terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa," imbuhnya.
Menurut Damantra, aksi warga ini adalah buah dari ketidakmauan warga sendiri atas apa yang dilakukan oleh pemerintah yang ingin menabrak kepercayaan warga Hindu Bali.
"Itulah yang harus dicermati dan Pemprov Bali harus tergerak untuk membatalkan (Proyek Reklamasi) sesuai keinginan rakyatnya," ungkapnya.
Antisipasi Aksi di Bundaran Tol Bali Mandara, Penumpang Pesawat Datang 4 Jam Sebelum Take Off
MANGUPURA - Belasan ribu massa Tolak Reklamasi memadati sepanjang Jalan Raya By Pass Ngurah Rai dari Kelan, Kedonganan, Badung Bali hingga ke Bundaran Tol Bali Mandara, Minggu (20/3/2016).
Aksi ini, ternyata tidak menyebabkan dampak signifikan terhadap aktifitas Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali.
Humas Ngurah Rai Airport, Sherly Yunita dalam pesan singkatnya melalui Whatsapp Massenger mengatakan, aksi itu tidak berdampak ke operasional penerbangan.
"Tidak berdampak pada operasional penerbangan," kata dia, Minggu (20/3/2016).
Dia melanjutkan, kemungkinan besar, penumpang sudah mengantisipasi kegiatan tersebut. Buktinya saja, ada beberapa penumpang yang sudah tiba di bandara empat jam sebelum take off.
"Empat jam sebelum jadwal keberangkatan, penumpang ada yang sudah datang," tukasnya.
Direktur TWBI : "Kami serahkan semua ke pemerintah"
DENPASAR - Belasan ribu massa dari 27 Desa Pakraman/Adat kembali menggelar aksi turun ke jalan dan menyuarakan penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa, Minggu (20/3/2016).
Menanggapi aksi itu, PT. Tirta Wahana Bali International (TWBI) tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Pemprov Bali dan Pemerintah Pusat.
Terkait aksi tolak reklamasi yang kian masif, PT. TWBI menganggap aksi tersebut sebagai bagian dari demokrasi.
Direktur PT. TWBI, Heru Budi Wasesa menyatakan, pihaknya mempunyai koridor sendiri dalam pandangan pelaksanaan proyek tersebut.
Pihaknya tetap bersikukuh bahwa segala putusan adalah dari Pemerintah.
"Kami serahkan semua ke pemerintah," ujarnya, Minggu (20/3/2016).
Disinggung mengenai Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Wasesa mengatakan revisi Amdal telah selesai dilakukan pihaknya.
Revisi itu rampung terhitung 30 hari setelah sidang Amdal terakhir di Wisma Saba, Kantor Gubernur Bali.
"Kami sudah melakukan Amdal. Sidang Amdal dan revisi-revisi sudah dilakukan. Sejak 30 hari setelah sidang Amdal, kami sudah menyerahkan dan sekarang kewenangan ada di Pemerintah," urainya.
TWBI Tak Terpengaruh Aksi Massa, Proyek Revitalisasi Tetap Berjalan
DENPASAR - Direktur PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), Heru Budi Wasesa, menyatakan pihaknya tidak terpengaruh dengan adanya aksi penolakan dari masyarakat Bali.
Pihaknya akan tetap melaksanakan proyek revitalisasi (reklamasi menurut warga Bali, red) meski banyak aksi penolakan yang terjadi belakangan ini.
Menurut Heru, aksi dari Desa Adat di Bali merupakan bagian dari demokrasi.
Sehingga, sah-sah saja ketika itu dilakukan oleh warga Bali.
Hanya saja, antara publik dan PT. TWBI memiliki pandangan yang berbeda.
Ia berharap sikap demokrasi itu tetap dijunjung tinggi semua pihak.
"Itu adalah bagian dari demokrasi, jadi sah-sah saja. Tapi, kami punya koridor sendiri dalam menjalankan hal ini," ucapnya, Minggu (20/3/2016).
Ia mengatakan Indonesia adalah negara hukum, untuk itu seluruh elemen wajib berpatokan pada pihak kepolisian dan pemerintah.
"Kami tidak menentang apapun yang sering warga desa adat lakukan dengan menolak. Tapi di sisi lain, juga kami lihat ada gerakan mendukung. Itu alam demokrasi, dan di alam demokrasi itu kan ada wasitnya. Intinya sederahana, jika ada warga yang menolak, bagi kami punya koridor patokan, itu adalah bentuk demokrasi," tukasnya.
sumber : tribun
