 |
| Gubernur Bali meresmikan pembangunan awal RS Internasional Bali Mandara di Jalan By Pass Ngurah Rai, Denpasar, Jumat (11/9/2015). (pojok kanan atas). Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Drs. I Dewa Gede Mahendra Putra,SH.MH (pojok kanan bawah) |
Warga Luar Bali Boleh Daftar Jadi Pegawai RS Bali Mandara, Ini Ketentuannya!
DENPASAR - Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Bali, dr. Ketut Suarjaya mengatakan ada perubahan terkait rekrutmen pegawai RSUD Bali Mandara.
Jika sebelumnya mewajibkan pendaftar harus ber-KTP Bali, kini diubah.
Pendaftar boleh dari luar Bali, asal WNI.
“Tadi (kemarin) setelah kita rapat, diketuai oleh Pak Sekda dan wakil dari BKD dan Dinkes ada perubahan peraturan. Sebelumnya yang boleh mendaftar harus ber-KTP Bali sekarang semua WNI boleh,” jelas dr Suarjaya selepas Sidang Paripurna Pertama Tahun Sidang 2017 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Jumat (13/1/2017).
Ketika ditanya mengenai alasan ketentuan tersebut, Suarjaya mengatakan Pemprov Bali tidak ingin diskriminatif kepada WNI lainnya.
Ia melihat jika ada orang yang memiliki kompetensi yang memadai dan siap tinggal di Bali, maka pihaknya akan memperhitungkan orang tersebut.
“Jadi biar tidak diskriminatif, sesuai rapat, kita ingin transparan dan tidak diskriminasi, kalau kita batasi orang Bali saja nanti protes yang lain. Ini kan kita NKRI kalau dia siap tinggal di Denpasar walaupun dia orang Papua, why not,” jelasnya.
Suarjaya mengatakan, selain itu ada juga ketentuan lainnya yakni jika awalnya para lulusan Sarjana (S1) harus memiliki kampus minimal akreditasi B, maka ada perubahan dimana para peserta tidak harus memiliki akreditasi B, melainkan terakreditasi.
“Itu dua saja perubahannya,” jelasnya.
Selepas sidang paripurna di DPRD Bali, Komisi I DPRD Bali bidang pemerintahan dan hukum menggelar rapat tertutup dengan Dinkes Pemprov Bali dan BKD Bali, serta Biro Hukum Pemprov Bali mengenai rekrutmen RSUD Bali Mandara.
Walaupun demikian ternyata tidak semua anggota DPRD Bali tahu perubahan ketentuan ini.
“Masak ada begitu? Tadi enggak ada dibahas. Kan kami melihat sesuai ketentuan, ini coba dilihat hanya ber-KTP Bali,” jelas anggota Komisi I DPRD Bali, Ngakan Samudra sembari menunjukkan persyaratan administrasi rekrutmen lama yang dipegangnya.
Walaupun begitu ketika dikonfirmasi mengenai perubahan ini, Ngakan Samudra menilai bahwa perubahan dari persyaratan minimal ber-KTP Bali dan menjadi seluruh WNI ini kurang sesuai dengan ketentuan.
Karena tenaga kontrak/non PNS ini akan menjadi tanggung jawab APBD Bali.
“Ini berbeda dengan PNS karena gaji PNS dibayar melalui APBN melalui DAU (dana alokasi umum),” jelas mantan Plt. Sekda Pemprov Bali ini.
Ia mencontohkan beberapa hal terkait program-program yang dibayar melalui APBD misalkan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan bedah rumah.
Semua persyaratannya harus memiliki KTP-Bali dan tidak bisa dari orang luar Bali.
“Ini APBD patokannya, karena APBD notabennya dibayar dari uang rakyat Bali semua,” jelas politisi Demokrat asal Nusa Penida ini.
Hal berbeda justru dinyatakan anggota komisi I DPRD Bali lainnya, Nyoman Adnyana.
Ia menjelaskan, kalau tetap hanya berlandaskan pada KTP Bali maka itu dinamakan diskriminatif.
Oleh karena itu pihaknya setuju dengan KTP WNI.
“Itu susahnya kalau kita diskriminatif bagaimana dengan orang Bali yang di luar? Kan itu problemnya, kita diam di Bali saja enggak ngurus apa-apa bisa berpikir begitu. Kalau mereka melakukan hal yang sama terhadap kita bagaimana? Saudara kita di Jawa misalnya nanti enggak boleh ikut rekrutmen bagaimana? Penduduk Bali di luar Bali itu 7 juta jiwa seluruhnya Penduduk Bali di Bali hanya 3,5 juta jiwa,” jelas politisi PDIP ini selepas pertemuan.
Walaupun begitu ia berharap nantinya harus ada prioritas kepada penduduk lokal Bali walaupun boleh KTP WNI.
Ia berharap nanti ada keterbukaan dari panitia seleksi terkait siapa-siapa saja yang lolos administrasi.
“Tetapi kalau boleh prioritas lah penduduk lokal setempat, gak apa-apa WNI. Nanti kan ada rankingnya misalnya prosentase 80% orang lokal,” terangnya.
Dari beranda resmi dinkes Pemprov Bali di dinkes.baliprov.go.id atau laman resmi BKD Bali di bkd.baliprov.go.id, perubahan persyaratan sudah tertera. Pemberitahuan ini tertanggal 13 Januari 2017 pukul 06.50 Wita dan peserta bisa mengunduh untuk melihat dengan Surat BKD No. 814/484/BKD.
Adapun seluruh persyaratan berkas pendaftaran dimasukkan dalam amplop cokelat lanjut dikirim melalui pos dan ditujukan kepada Panitia Pelaksana Penerimaan Non PNS/Kontrak RSUD Bali Mandara Provinsi Bali PO BOX 3802.
Guna mewujudkan rekrutmen yang bersih dan bebas dari KKN, pihak panitia tidak akan memproses berkas pendaftaran yang dikirim selain melalui pos.
Pelamar RS Bali Mandara Diperkirakan Capai 6 Ribu, Perebutkan 520 Posisi
DENPASAR - Kepala Dinas Kesehatan Bali, dr Ketut Suarjaya mengatakan hari pertama rekrutmen RSUD Bali Mandara sudah ada 70 orang.
Ia memperkirakan akan ada 6.000 peserta yang ikut mendaftar untuk merebutkan 520 lowongan.
“Hari ini baru sebanyak 70 orang, mungkin ada yang masih nyiapin berkas. Perkiraan saya ada sekitar 5.000 sampai 6.000 peserta yang akan mendaftar,” jelasnya.
Ia mengatakan pada tahap administrasi yang pertama pihaknya akan memangkas minimal 1.500 peserta untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tanaya selepas pertemuan tertutup mengatakan, tahapan administrasi yang harus dikirim via pos, hal ini akan menutup tatap muka antara panitia seleksi dengan peserta.
“Pendaftaran melalui pos, jadi peserta jangan datang ke sana (dinkes atau BKD), pansel ini tidak kontak langsung untuk independensi dan transparansi,” jelasnya.
“Sistemnya CAT, nanti diumumkan sesuai ranking. Nanti kita pantau terus katanya nanti dites masuk setiap 100 orang dan dites pakai komputer,” jelasnya.
sumber : tribun
