Anggota
Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Ida Gede Komang Kresna Budi,
mengatakan pihaknya mengusulkan panggil Tim Pansel terkait proses
penerimaan pegawai kontrak RS Bali Mandara ini. Menurut Kresna Budi,
keluhan pelamar di media sosial patut ditelusuri.
“Kita
harus harus telusuri ini. Kalau memang benar seperti yang kita lihat di
media sosial facebook, maka harus ada evaluasi proses rekrutmen pegawai
kontrak di RS Bali Mandara,” ujar Kresna Budi, Minggu (9/4).
Kresna
Budi menyebutkan, ada seorang pelamar pegawai kontrak RS Bali Mandara
yang mengeluh melalui akun FB-nya. Pelamar bernama Mellysa Koawara itu
mengaku memperoleh ranking 2 dalam test tulis dengan sistem CAT
(computer assisted test). Namun, Mellysa malah gugur di sesi wawancara.
“Ini
ada kesan ketidakadilan yang diterima pelamar tersebut (Mellysa, Red).
Kalau memang itu terjadi, kami sangat sayangkan. Jika Mellysa
mendapatkan ketidakadilan, maka kami harus telusuri masalah ini. Kenapa
bisa terjadi, ranking 2 kok gugur di sesi wawancara? Kami akan turun dan
panggil Tim Pansel,” jelas politisi Golkar asal Desa Liligundi,
Kecamatan Buleleng ini.
Kresna
Budi menegaskan, Komisi I DPRD Bali akan rapat membahas masalah kisruh
rekrutmen pegawai kontrak di RS Bali Mandara. “Kami akan rapat di Komisi
I untuk ambil langkah-langkah terhadap persoalan ini. Besok (hari ini)
rencananya kami rapat. Setelah itu, kami pertanyakan kepada BKD (Badan
Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali,” tandas Kresna Budi yang juga Wakil
Sekretaris DPD I Golkar Bali.
Desakan
yang sama juga disampaikan anggota Komisi III DPRD Bali dari Fraksi
PDIP, I Wayan Disel Astawa. Menurut Disel Astawa, pihaknya memiliki data
soal adanya pelamar pegawai kontrak RS Bali Mandara yang dapat ranking
atas dalam proses tes CAT, namun gugur di sesi wawancara.
Disel
Astawa menyebutkan, versi pelamar tersebut, proses tes yang dilaluinya
sudah sangat maksimal. Yang bersangkutan pun seperti tidak percaya gugur
dalam sesi wawancara. “Wawancara yang hanya dalam hitungan 3 menit,
bisa mengugurkan, padahal dalam proses lainnya dapat nilai sangat bagus.
Kita tidak tahu bagaimana sistem penilaiannya. Kami sejak awal sudah
berharap supaya prosesnya transparan. Kalau sekarang ada pengaduan dan
keluhan, ya patut kita pertanyakan,” ujar Disel Astawa, Minggu kemarin.
Menurut
Disel Astawa, sejak awal eksekutif dan legislatif sudah punya komitmen
untuk mengawal proses rekrutmen pegawai RS Bali Mandara, supaya
benar-benar terbuka dan transpaaran. Apalagi, RS Bali Mandara adalah
rumah sakit yang diplot sebagai rumah sakit bertaraf internasional.
“Kita
sejak awal sudah tidak ikut campur dengan Tim Pansel yang sedang
bekerja. Tapi, sebagai fungsi pengawasan, kami tidak bisa diam kalau
dalam prosesnya ada dugaan-dugaan ketidakadilan dan tidak transparan.
Harus ada klarifikasi dari eksekutif, Gubernur, atau Tim Pansel,” papar
politisi asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang sudah
dua periode duduk di DPRD Bali ini.
Disel
Astawa berharap Gubernur Bali Made Mangku Pastika turun mengecek Tim
Pansel yang bekerja dalam rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara.
“Jangan sampai menjelang masa akhir jabatan periode keduanya, Gubernur
tercoreng dengan persoalan rekrutmen pegawai kontrak ini. RS Bali
Mandara adalah gagasan dan ide yang brilian dari seorang Mangku Pastika,
tetapi eksekusinya oleh Tim Pansel jangan sampai bikin persoalan,”
katanya.
Sementara,
Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya, mengatakan pihaknya akan
pertanyakan persoalan rekrutmen RS Bali Mandara terebut secara langsung
kepada Gubernur Pastika dalam rapat kerja, Senin ini. Tama Tenaya
mengatakan, kalau tidak ada klarifikasi Gubernur, masalah ini bisa
menjadi persoalan panjang dan kisruh.
Tama
Tenaya mengingatkan, RS Bali Mandara bisa tercoreng kalau pegawai yang
direkrut tidak kompten orang-orangnaya. “Kalau tidak ada klarifikasi
Gubernur, persoalan ini bisa saja kinin kisruh. Makanya, Gubernur harus
jelaskan semuanya,” ujar Tama Tenaya secara terpisah, Minggu kemarin.
Ditambahkan
Tama Tenaya, pelamar pegawai kontrak RS Bali Mandara yang ngoceh di FB
tidak mungkin mengada-ngada. Kalau hoax kan bisa dilaporkan ke pidana.
“Sampai muncul di Medsos, sepertinya nggak mungkin mengada-ada,” ujar
politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan,
Badung ini.
Tama
Tenaya mengatakan, sejak awal Komisi I DPRD Bali (yang membidangi
Aparatur Sipil Negara dan perundang-undangan) komitmen untuk mengawal
proses seleksi dan rekrutmen pegawai RS Bali Mandara. “Saya waktu itu
panggil BKD, supaya transparan. Kalau sekarang muncul, ya kami akan
telusuri. Silakan masyarakat mengadu kalau ada masalah dan kita buka
semuanya. Jadi ocehan di Medsos itu harus ditelusuri,” tegas Tama
Tenaya.
Sementara
itu, Sekda Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun, yang sekaligus
bertindak sebagai Ketua Tim Pansel, mengatakan tidak ada yang ditutupi
dalam proses rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara. “Ketidakadilan
itu di mana? Apakah setiap hasil awal bisa menentukan kelulusan, ya
belum tentu. Kadang ada orang secara akademis merasa pintra dan hebat,
namun ketika wawancara dia kurang, kan bisa saja tidak lulus. Jadi,
tidak adilnya di mana?” tanya Tjok Pemayun saat dikonfirmasi secara
terpisah, Minggu kemarin.
Tjok
Pemayun mengaku akan mengecek semua data rekrutmen pegawai kontrak RS
Bali Mandara ini. Menurut dia, Tim Pansel sudah bekerja maksimal dengan
detail. “Kalau ada yang tidak terima, ya repotlah. Keponakan saya saja
rankingnya tinggi. Tapi, karena formasi terbatas dan persaiagan sangat
ketat, dia tidak lolos. Keponakan saya sendiri tidak lolos kok,” tegas
birokrat asal Puriu Madangan, Desa Petak, Kecamatan Gianyar ini.
Ketika
di tanya nama keponakan dan rankingnya, Tjok Pemayun mengatakan datanya
ada di kantor. “Saya tidak bawa data, hari libur sekarang. Tapi, saya
tegaskan semuanya transparan. Secara akademis bagus, belum tentu bagus
pula performance wawancaranya,” kata Tjok Pemayun.
Tjok
Pemayun sendiri menyatakan siap dipanggail DPRD Bali untuk menjelaskan
proses rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara. “Kami sangat siap dan
pasti datang. Kami akan jelaskan. Dalam proses seleksi ini kayak rwa
bhineda. Tidak lolos seleksi protes, salahkan panitia seleksi,” tandas
mantan Karo Tata Pemerintahan dan Kepoala Bappeda Provinsi Bali ini.
Sesuai
dengan data yang dibeber Tjok Pemayun, ada 5.000 pelamar pegawai
kontrak RS Bali Mandara. Dari kumlah itu, yang mengikuti seleksi sekitar
4.000 orang, sementara yang ikut tes wawancara 630 orang.
Sedangkan
yang dibutuhkan mengisi posisi pegawai kontrak di RS Bali Mandara hanya
520 orang. “Rincian formasi yang dibutuhkan di RS Bali Mandara
terbatas. Tentu ada yang puas dan ada pula yang tidak puas,” ujar Tjok
Pemayun.
Operasional
RS Bali Mandara berstandar internasional yang dibangun dengan biaya Rp
406 mi-liar ini rencananya akan dibuka secara resmi saat HUT ke-59
Pemprov Bali, 14 Agustus 2017 me-ndatang. Selain diarahkan menjadi
Hospital Tourism, RS Bali Mandara yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah
Rai Sanur, Denpasar Selatan ini juga siapkan layanan Kelas III dan
pengobatan alternatif.
sumber : nusabali