 |
| Upacara melaspas kepada pesawat pribadi milik Ketua DPP Golkar yang juga Ketua DPR-RI, Setya Novanto dilakukan di Bali. |
DENPASAR - Pemilik sebuah pesawat jet pribadi Embraer Legacy 600 yang terparkir di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, masih simpang siur.
Pesawat seharga Rp 250 miliar itu sempat diupacarai melaspas oleh Wakil Gubernur (Wagub) Ketut Sudikerta pada Jumat (21/4/2017) sore di apron (tempat parkir pesawat) bagian selatan Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Saat itu, Sudikerta menyebut pesawat tersebut milik Setya Novanto, Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Namun sehari kemudian, Sabtu (22/4/2017), Sudikerta meralat penjelasannya dan menyatakan pesawat itu milik Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal.
Uniknya, saat dikonfirmasi, Bendahara Umum DPP Golkar, Robert Joppy Kardinal membantah memiliki pesawat tersebut .
Ia mengatakan bahwa dirinya hanya menyewa pesawat tersebut dari sebuah perusahaan persewaan pesawat di Kanada.
"Itu bukan milik pribadi siapa-siapa, itu saya sewa atau leasing dari perusahaan Kanada," kata Kardinal saat dihubungi dari Denpasar, Sabtu (22/4/2017).
Robert Kardinal juga membantah bahwa pesawat tersebut diberikan oleh investor terkait rencana pembangunan bandara baru di Buleleng, yakni Airport Kinesis Canada (AKC).
Namun Kardinal tidak menjelaskan perusahaan yang menyewakan pesawat tersebut.
"Pesawat itu bukan dari AKC, saya sewa dari perusahaan dari Kanada, cuma saya lupa nama perusahaannya," ujarnya.
Per Bulan Rp 665 Juta
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini mengatakan bahwa dirinya menyewa pesawat tersebut untuk memudahkan mobilitas para pengurus DPP Golkar, termasuk Ketua Umum Setya Novanto, dalam mengurus organisasi ke berbagai penjuru Nusantara.
"Saya sewa untuk kegiatan partai," kata Kardinal.
Dirinya tidak menyalahkan pandangan orang yang menyebutkan pesawat tersebut milik dirinya. Pasalnya, dalam penandatanganan kontrak penyewaan tersebut, dirinya yang melakukan teken kontrak adalah dirinya selaku Bendahara DPP Golkar.
"Orang ngira saya punya, orang saya yang teken (tanda tangan) kontrak. Kan saya Bendahara Umum DPP," jelasnya.
Politisi asal Papua ini mengatakan bahwa pihaknya menyewa pesawat tersebut selama satu tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya.
"Kita sewa setahun, nanti kita lihat diperpanjang atau tidak nantinya," paparnya.
Kardinal juga menambahkan bahwa biaya sewa pesawat tersebut sejumlah 50 ribu dolar AS (sekitar Rp 665 juta) per bulan.
Namun, jelas dia, uang sewa baru dibayarkan apabila pesawat dipakai untuk terbang.
"Setiap bulan biaya sewa 50 ribu dolar AS. Kalau dipakai baru dibayar, jika nggak dipakai ya nggak bayar," jelasnya.
Kardinal juga membantah isu bahwa pesawat tersebut berhubungan dengan rekomendasi maju cagub kepada Sudikerta di Pilgub Bali 2018.
Ia mengatakan, pihaknya melakukan upacara melaspas karena kebetulan pesawat itu sedang berada di Bali usai diantarkan oleh perusahaan persewaan pesawat tersebut dari hanggarnya di Kanada.
"Itu kan kebetulan saja pesawatnya pas di Bali, jadi jangan dikait-kaitkanlah dengan Pilgub," jelasnya.
Selain itu, dengan melaspas, pihaknya berharap agar pesawat tersebut mendapat keselamatan selama dipakai oleh jajaran DPP Golkar.
"Kita ini kan orang Indonesia, jadi kalau orang Jawa ada ruwatan, ya di Bali ini diupacarai serupa juga, biar diberi keselamatanlah," jelas Kardinal.
Sementara itu, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer memilih tidak mau terlibat polemik terkait keberadaan pesawat bagi DPP Golkar itu. Bahkan Demer mengaku tidak tahu-menahu soal pesawat tersebut.
"Wah apa itu? Saya belum tahu tuh. Maaf saya tidak mau komentar," kata Demer saat dihubungi, Sabtu (22/4/2017).
Pun saat disinggung tentang isu apakah pesawat tersebut berhubungan dengan rekomendasi cagub kepada Sudikerta untuk Pilgub Bali 2018, Demer juga tidak mau menjawabnya.
"Maaf saya tidak tahu," tukasnya.
Seperti diketahui, riak-riak Pilgub Bali di internal Partai Golkar makin melebar.
Demer sebagai kader senior Golkar yang juga anggota DPR-RI disebut-sebut sedang berebut tiket dengan Sudikerta untuk memperoleh rekomendasi DPP Golkar.
Bahkan Demer dalam satu kesempatan sempat mempertanyakan rekomendasi tertulis DPP kepada Sudikerta.
sumber : tribun
