 |
| Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika saat menggelar rapat koordinasi dengan pejabat Karangasem di Posko Induk Tanah Ampo, Desa Tanah Ampo, Kecamatan Manggis, Senin (9/10/2017) kemarin. |
AMLAPURA - Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, kecewa dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem. Kekecewaan ini diungkapkan saat menggelar rapat koordinasi dengan pejabat Karangasem di Posko Induk Tanah Ampo, Desa Tanah Ampo, Kecamatan Manggis, Senin (9/10/2017) kemarin.
Mantan Kapolda Bali kecewa lantaran data jumlah penduduk kawasan rawan bencana (KRB) yang diberikan Pemkab Karangasem salah.
Data yang dihimpun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, jumlah pengungsi (KRB) sebanyak 185.865 jiwa atau 54.788 KK.
Tersebar di 202 dusun di 28 desa yang masuk KRB dampak erupsi Gunung Agung.
"Saya minta maaf atas kesalahan info tentang jumlah penduduk yang mendiami 28 desa. Dari 28 desa jumlah jiwa 185.865 orang, 54.788 KK tersebar di 202 dusun. Saya ralat apa yang disampaikan berapa hari ini karena kesalahan informasi," kata Pastika.
Sebelumnya, Pemkab Karangasem mengumumkan jumlah penduduk yang berada di zona merah sekitar 70 ribu orang.
Angka itu jauh beda dengan jumlah yang ditemukan Pemprov Bali.
Data yang diperoleh staf Provinsi Bali disebut lebih akurat dibandingkan data dari Pemkab Karangasem.
Data yang dihimpun, saat ini jumlah penduduk yang mengungsi sekitar 141 ribu.
Sisanya sekitar 41 ribu masih tinggal di rumah atau mengungsi ke luar Bali seperti Lombok dan Jawa.
Pastika berjanji akan mendata penduduk kawasan zona merah yang belum mengungsi.
Menurutnya, kesalahan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah mungkin disebabkan karena kepanikan pejabat Karangasem saat status Gunung Agung naik dari level III ke level IV.
Infonya para pejabat di Karangasem langsung mengungsi setelah status Gunung Agung meningkat.
Cetak Kartu Pengungsi
Untuk memudahkan mendata para pengungsi, Pemprov Bali meluncurkan Kartu Khusus Pengungsi.
Hari ini kartu tersebut telah dicetak dan siap didistribusikan. Kepala Desa diharapkan mengisi kartu itu dengan data yang valid.
"Jadi hari ini kartu tersebut sudah dicetak, saya minta para camat kasi tahu kepala desa biar diisi, dengan data yang benar, karena yang tahu jumlah warganya ya itu kepala desa. Dalam waktu tiga hari agar sudah selesai itu semua," tegasnya.
Kartu tersebut sangat berguna selain sebagai kartu kontrol pengungsi, dalam kartu itu akan terdata dengan detail jumlah pengungsi, baik dewasa, anak-anak, maupun balita dan bayi, sehingga kebutuhan logistik bisa didistribusikan dengan tepat.
Selain itu, kartu tersebut juga bisa digunakan untuk berobat bagi para pengungsi di rumah sakit pemerintah.
"Para pengungsi yang sakit dan tidak punya BPJS bisa menggunakan kartu tersebut di rumah sakit pemerintah dan akan dibiayai oleh pemprov," kata Pastika.
Dalam kartu itu juga akan didata jumlah pelajar, sehingga memudahkan proses belajar mengajar bagi para pengungsi.
Kepada seluruh jajarannya, Pastika menginstruksikan untuk bergerak dengan cepat mendistribusikan kartu tersebut.
Ia memerintahkan mendatangi para pengungsi by name by addres, sehingga data yang didapat bisa akurat.
Masalah akurasi data sangat penting karena menyangkut persiapan logistik, unit-unit kesehatan, sekolah-sekolah, pusat tempat bernaung, dan keamanan.
"Kita perlu akurasi data karena menyangkut anggaran. Akurasi data harus 100 persen, tidak boleh dikira-kira. Kita harapkan pejabat yang hadir agar langsung kerja," kata Pastika ditemui usai rakor.
Selain mengunjungi Posko Tanah Ampo, Pastika juga berkesempatan mengunjungi pengungsian di GOR Swecapura, Klungkung, serta bertemu Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta.
Mereka membicarakan update data terbaru pengungsi serta langkah-langkah konkrit menangani bencana Gunung Agung ke depan.
sumber : tribun
