 |
| Menteri ESDM RI, Ignasius Jonan (kanan), memantau Gardu Induk PLN Pemecutan Kelod, Denpasar, Kamis (21/12/2017). Jonan bersama menteri lainnya dan Menko Kemaritimin, Luhut Pandjaitan, akan mengikuti ratas terkait Gunung Agung dengan Presiden Joko Widodo di Bali hari ini. |
MANGUPURA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menilai tidak perlu adanya dua status untuk Bali.
Hal ini dianggap justru menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Hingga saat ini Kementerian ESDM melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) masih menetapkan status Awas (Level IV) pada Gunung Agung, sementara Kementrian Pariwisata menetapkan status Waspada (Level II) untuk wilayah Bali di luar radius 8 hingga 10 kilometer dari kawah Gunung Agung.
"Kalau status Awas (Gunung Agung) belum kita turunkan, radius 8 sampai 10 kilometer dari puncak kawah. Kalau untuk di luar (radius) itu biasa aja, mestinya gak ada masalah apa-apa, gak ada status apa-apa," ujar Jonan ketika ditemui di Hotel Sofitel Nusa Dua, Kamis (21/12/2017) siang.
Jonan menegaskan, pihaknya hanya memberikan informasi mengenai aktivitas vulkanologi.
Terkait hal-hal lain seperti aktivitas penerbangan, itu menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan atau stakeholder terkait serta komunitas bandara.
Meskipun demikian, informasi terkait perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Agung tetap diberikan oleh PVMBG.
Disinggung mengenai ada tidaknya desakan bisnis atau pelaku pariwisata di Bali terhadap petugas PVMBG, Jonan mengatakan tidak ada.
Petugas PVMBG, kata Jonan, tidak dalam keadaan tertekan.
Menurutnya, PVMBG hanya menjelaskan fakta terkait aktivitas Gunung Agung.
Dalam menetapkan status pun, sudah berdasarkan data-data yang diperoleh dari alat-alat yang sudah terpasang untuk memantau Gunung Agung.
Namun demikian, dia menyadari bahwa tidak selalu prediksi dari alat-alat itu akurat 100 persen.
"Pasti berdasarkan analisa, keilmuan, sebenarnya bagaimana. Kadang-kadang diturunkan statusnya, erupsinya makin tinggi," imbuh Jonan.
Kepala Badan Geologi, Rudy Suhendar, juga menegaskan hal yang sama.
Rudy menyebut pemberian status Awas itu dari awal memang hanya untuk Gunung Agung saja, bukan status Pulau Bali.
Itupun hanya radius 8 hingga 10 kilometer dari puncak kawah.
Pemberian status ini sebagai rekomendasi bagi masyarakat untuk tidak beraktivitas di radius tersebut.
Terutama sebagai antisipasi agar tidak terdampak awan panas.
"Status (Awas) itu menunjukkan bahwa aktivitas Gunung Agung dari hasil observasi, monitoring, dan pemantauan kita di beberapa pos yang ada di Gunung Agung dan Gunung Batur, menunjukkan aktivitas yang masuk ke dalam status awas," ujar Rudy yang ketika itu mendampingi Jonan.
Terkait adanya pemberian status Waspada untuk kawasan di luar radius 8 hingga 10 kilometer dari kawah Gunung Agung, Rudy mengatakan istilah 'waspada' itu juga sebenarnya ada di dalam penentuan status gunung.
Sehingga, ia menilai pemberian status Waspada untuk Pulau Bali terkesan membingungkan.
"Siapa yang menyampaikn itu? Itu bukan kita. Kita bertanggungjawab pada gunungnya. Kami dari Badan Geologi, Kementerian ESDM bertanggungjawab terhadap aktivitas Gunung Agung, memberikan informasi sesuai SOP baik kepada Pemda, BNPB, dan Perhubungan," imbuh Rudy.
Sementara itu, usai memantau Gardu Induk PLN Pemecutan Kelod, Denpasar, kemarin sore, Jonan memberikan tanggapan berbeda soal status Waspada untuk Bali yang diberikan Menteri Pariwisata Arief Yahya tersebut.
“Jadi begini waspada itu maksudnya, kita sebagai aparatur baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan semua pemangku kepentingan ini, yang kita semua harus waspada apabila misalnya erupsi lebih besar dan sebagainya terjadi. Jadi di luar 8-10 ya aman,” katanya.
Ia tidak menyalahkan Menpar dan mengatakan hal tersebut dimungkinkan karena salah persepsi atau miss komunikasi.
“Ya maksudnya yang waspada itu kita aparatur negaranya itu. Kita sebagai aparatur harus tetap waspada. Karena erupsi gunung ini walaupun banyak alat dipasang dan sebagainya, kita tidak bisa tahu persisnya,” ujar mantan Menteri Perhubungan ini.
Menkomar Keluarkan Surat
Terpisah, pemerintah dengan detail dan seksama terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Agung.
Hasilnya, kepariwisataan di Bali dinyatakan aman dan boleh dikunjungi wisatawan. Status Bali normal.
Kecuali pada radius 10 km dari pusat erupsi Gunung Agung yang masih Awas atau level IV.
Penegasan melalui surat itu mengakhiri kesimpangsiuran soal status Bali.
Hanya 2% di seputar gunung saja yang masih level IV. Pulau Bali aman.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Agus Purwoto, dalam surat yang dialamatkan ke Kementerian Pariwisata pada Rabu (20/12/2017).
Sesmenkomar Agus menyebutkan bahwa surat itu berdasarkan rapat pembahasan mengenai status Gunung Agung pada 15 Desember lalu di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Rapat itu lengkap dihadiri semua stakeholder, terkait Gunung Agung.
"Untuk daerah di Bali lainnya dinyatakan normal," tulis Agus Purwoto.
Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh aparat keamanan diimbau untuk mengambil langkah tindak dan tanggap cepat bila keadaan berubah.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pemerintah selalu memperhatikan secara detail perkembangan Gunung Agung.
Hal ini guna memberi rasa aman dan nyaman bagi kehidupan pariwisata di Bali.
Yang menjadi kehidupan utama masyarakat Bali.
"Di tengah keamanan ini, sudah saatnya industri dan seluruh stakeholder untuk dapat bersama-sama melakukan recovery Bali," ujar Menpar Arief Yahya.
Bagi wisatawan mancanegara, sejatinya bukan pada status gunung yang membuat khawatir.
Tetapi penutupan bandara yang membuat mereka repot mencari escape dari Pulau Dewata.
“Ya, kami sudah merapatkan dengan Pemda dan Pelaku usaha pariwisata di Bali selama dua hari berturut-turut, 18-19 Desember 2017. Hasilnya, kami sepakat akan mengantarkan wisman sampai ke bandara internasional terdekat. Bisa Lombok, Banyuwangi atau Surabaya,” kata Arief Yahya.
Hasil rapat ini akan dijadikan masukan untuk Presiden Joko Widodo.
Presiden akan melakukan rapat terbatas membahas mengenai dampak letusan Gunung Agung yang rencananya akan dihelat pada Jumat (22/12/2017) hari ini di Denpasar.
“Rapat kabinet terbatas akan dilakukan di Denpasar pada malam hari, dan rencananya akan dihadiri 20 menteri, panglima TNI, kapolri, serta beberapa lembaga pemerintah non kementerian seperti BNPB dan BMKG,” sebut Staf Khusus Presiden RI, Anak Agung Gde Ari Dwipayana, Kamis (21/12/2017).
Beberapa menteri yang hadir dalam rapat terbatas ini, kata dia, di antaranya menko, dan menteri terkait sesuai dengan penanganan sektor pariwisata.
“Sebab yang bertanggungjawab terhadap aspek vulkanologi kan Menteri ESDM, jadi hadir juga,” imbuhnya.
Sebelum rapat terbatas ini, Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan akan mengunjungi Pos Pantau Rendang bersama Menkeu, Sri Mulyani membahas pelaksanaan IMF-World Bank 2018.
Sedangkan Menteri ESDM, Jonan, akan mendatangi TBBM Manggis untuk mengecek ketersediaan pasokan BBM dan elpiji.
Setelah itu, para menteri akan bertemu Presiden Joko Widodo di Denpasar.
Menurut Ari Dwipayana, fokus ratas kabinet itu membahas langkah-langkah penanganan dampak erupsi Gunung Agung pada pariwisata Bali.
“Selain merespon aspirasi pelaku pariwisata Bali, ratas yang diselenggarakan secara khusus di Bali juga ingin memberikan pesan terutama kepada dunia internasional bahwa Bali aman untuk dikunjungi,” jelasnya.
Walau demikian, penanganan terhadap para pengungsi tetap menjadi perhatian utama presiden.
“Sebab dalam kunjungan kerja sebelumnya, presiden menekankan agar keselamatan jiwa warga di wilayah-wilayah terdampak harus tetap menjadi prioritas,” katanya.
Adapun pantauan dari Pos Pantau kemarin, Gunung Agung kembali mengalami erupsi dan mengeluarkan asap pekat berwarna abu-abu.
Ketinggian asap pekat mengandung abu vulkanik tersebut terpantau sekitar 1.500 meter dari puncak kawah.
"Arah abu vulkanik tersebut ke timur. Sesuai rekomemdasi kita, masyarakat harus tetap mengosongkan radius bahaya 8 Kilometer sektora 10 Kilometer dari kawah Gunung Agung," ujar Kepala Sub-Bidang Mitigasi Pemantauan Gunung api Wilayah Timur PVMBG, Devy Kamil Syahbana, Rabu (20/12).
sumber : tribun
