Tajam, Terpercaya dan Apa Adanya
Home » , , , » Keseruan Pilgub Bali 2018, Kakak Adik Beda Pilihan, Pastika Netral

Keseruan Pilgub Bali 2018, Kakak Adik Beda Pilihan, Pastika Netral

Written By Dre@ming Post on Sabtu, 13 Januari 2018 | 9:20:00 AM

(atas),
Kakak Adik Berhadapan di Pilgub Bali

Pilgub Bali 2018 tidak hanya menjadi ajang pertarungan partai politik dan para kandidat. Bahkan, dua bersaudara pun bisa saling berhadapan, karena beda dukungan, sebagaimana dilakoni AA Ngurah Adhi Ardhana dan AA Susruta Ngurah Putra, politisi kakak adik beda parpol asal Puri Gerenceng, Denpasar.

Si sulung AA Ngurah Adhi Ardhana mendukung pasangan Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (KBS-Ace), Cagub-Cawagub Bali yang diusung PDIP-Hanura-PKPI-PAN-PKB-PPP, dalam Pilgub Bali 2018. Maklum, Adhi Ardhana merupakan politisi PDIP yang kini duduk di DPRD Bali 2014-2019.

Sedangkan si bungsu AA Susruta Ngurah Putra berada di barisan IB Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), Cagub-Cawagub Bali yang diusung Golkar-Demokrat-Gerindra-NasDem-PBB-PKS, dalam Pilgub Bali, 27 Juni 2018. Maklum, Susruta Ngurah Putra adalah politisi Demokrat yang kini duduk di DPRD Denpasar.

Ini untuk kedua kalinya Adhi Ardhana dan Susruta Ngurah Putra saling bgerhadapan di ajang pesta gong demokrasi Pilkada. Sebelumnya, kakak adik ini juga tarung di Pilkada Denpasar 2015 lalu, karena partainya beda kandidat. Kala itu, Adhi Ardhana berada di kubu Rai Mantra-IGN Jaya Negara, pasangan Cawali-Cawawali yang diusung PDIP. Sedangkan Susruta Ngurah Putra mendukung pasangan Made Arjaya-AA Ayu Rai Sunasri, paket calon yang diusung Demokrat.

Adhi Ardhana mengatakan, beda pilihan dalam demokrasi merupakan hal biasa. Meskipun dalam satu keluarga, tidak boleh ada yang mengharuskan satu pilihan. “Pilihan dalam demokrasi itu dilindungi Undang-undang. Kami di keluarga sangat memahami perbedaan dukungan dan fokus perjuangan masing-masing,” ujar Adhi Ardhana saat dikonfirmasi di Denpasar, Rabu (10/1).

Menurut Adhi Ardhana, KBS-Ace paling layak memimpin Bali. KBS (Koster Bali Satu) dalam hal ini adalah Wayan Koster, politisi militan asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang kini menjabat Ketua DPD PDIP Bali dan telah tiga periode duduk di Komisi X DPR RI Dapil Bali. Sedangkan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace adalam tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud, yang mantan Bupati Gianyar 2008-2013.

“Kalau kami melihat figur KBS-Ace ini sudah matang untuk memimpin Bali. KBS-Ace punya program pembangunan yang bersinergi dan terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Banyak cendikiawan yang merancang ini, termasuk saya. Karenanya, saya yakin KBS-Ace paling layak memimpin Bali,” ujar Adhi Ardhana yang kini duduk di Komisi III DPRD Bali.

Urusan saling seluk suara di lingkup keluarga nanti, menurut Adhi Ardhana, pihaknya tidak terlalu khawatir. Sebab, keluarga besarnya di Puri Gerenceng sudah dewasa dalam berpolitik, berdikusi, dan berdemokrasi. “Ketika turun ke masyarakat, saya berikan pemahaman bahwa politik itu tujuannya mencapai cita-cita bangsa untuk kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran (sama rata, sama rasa),” papar politisi yang alumni ITS Surabaya ini.

Adhi Ardhana juga menegaskan tidak akan ada pengkavling-kavlingan suara dalam Pilgub Bali 2018 nanti. Pemahaman politik sangat penting disampaikan kepada konstituen atau masyarakat pemilih agar, mereka memilih dengan tepat figurnya. “Inilah pentingnya penyampaian pemahaman politik itu, supaya masyarakat tepat menentukan pilihan, memilih dengan tepat demi jalan terbaik untuk mereka menggapai cita-cita,” kata politisi PDIP peraih 10.840 suara untuk kursi DPRD Bali dari Dapil Denpasar dalam Pileg 2014 ini.

Sementara itu, Susrurta Ngurah Putra mengatakan dalam politik, beda pilihan adalah hal biasa. Susruta Ngurah Putra yang dulu kerap kritis terhadap pemerintahan IB Rai Mantra di Pemkot Denpasar, kini menyatakan siap fight memenangkan Mantra-Kerta.

Rai Mantra merupakan tokoh asal Desa Sumerta kelod, Kecamatan Denpasar Timur yang kini menjabat Walikota Denpasar dan diusung Demokrat sebagai Cagub Bali ke Pilgub 2018. Sedangkan Ketut Sudikerta adalah politisi asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang kini Ketua DPD I Golkar Bali dan masih menjabat Wakil Gubernur Bali 2013-2018.

Bagi Susruta, Mantra-Kerta yang terbaik. “Kekurangan pemimpin itu pasti ada. Manusia tidak sempurna kok. Karena dihadapkan dengan pilihan, ya kita harus memilih yang terbaik dari yang lainnya. Ya, yang mendekati sempurna,” ujar Suruta yang dikonfirmasi secara terpisah.

Susruta menegaskan, dirinya berada di barisan Mantra-Kerta, karena Demokrat sebagai partai pengusung. Sebagai pribadi pun, Susruta akan memilih yang bersih, cerdas, inovatif, dan santun. “Saya jelas ke Mantra-Kerta,” tandas Wakil Ketua Bidang Litbang DPC Demokrat Denpasar ini.

Soal perebutan suara di keluarga besar dan basis massa nanti, menurut Susruta, masyarakat Denpasar sangat cerdas. Dirinya akan menyampaikan bahwa Mantra-Kerta yang tepat untuk memimpin Bali.

“Visi-misi calon, sepak terjangnya selama ini akan saya sampaikan kepada keluarga dan pemilih saya. Dalam keluarga besar, beda pilihan bukanlah masalah. Sekarang tidak ada paksaan, silakan menurut keyakinan,” kata politisi Demokrat peraih 2.197 suara untuk kursi DPRD Denpasar dari Dapil Denpasar Utara dalam Pileg 2014 ini.

Pastika Tak Akan Jadi Jurkam dalam Pilgub Bali 2018

Meski menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Gubernur Made Mangku Pasatika tegaskan dirinya tidak akan menjadi juru kampanye (Jurkam) dalam Pilgub Bali 2018.

Gubernur Pastika pun ingatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral di Pilkada serentak 2018. Penegasan itu disampaikan Gubernur Pastika seusai pelantikan pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Jumat (12/1). Saat ditanya apakah bersedia menjadi Jurkam di Pilgub Bali 2018, Pastika geleng-geleng kepala. “Saya netral. Sudah? Jadi, jelas saya netral,” tandas Pastika.

Dalam Pilgub Bali, 27 Juni 2018 mendatang, Demokrat berkoalisi dengan Golkar-Gerindra-NasDem-PBB-PKS mengusung pasangan IB Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) sebagai Cagub-Cawagub Bali. Mantra-Kerta akan tarung head to head melawan KBS-Ace (Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati), Cagub-Cawagub Bali yang diusung PDIP-Hanura-PKPI-PAN-PKB-PPP.

Bukan sekali ini Pastika menegaskan netralitasnya di Pilgub Bali 2018, meskipun diinya adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Sebelumnya, Pastika juga menegaskan tidak akan memihak ke salah satu pasangan calon yang bakal bertarung di Pilgub Bali 2018.

“Saya netral saja,” ujar Pastika ketika ditanya melalui sambungan telepon terkait arah dukungannya, beberapa jam sebelum DPP Golkar turunkan rekomendasi Mantra-Kerta sebagai Cagub-Cawagub Bali, Jumat (5/1) sore. Pastika lantas menjelaskan alasannya harus netral. Menurut Pastika, dirinya harus netral karena sebagai Gubernur Bali, yang merupakan murdaning jagat Bali. Dalam hal ini, seorang Gubernur adalah milik seluruh lapisan masyarakat, sehingga dalam posisi netral. “Ya, Gubernur harus netral,” katanya.

Sementara itu, saat pelantikan pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di Gedung Wiswa Sabha, Jumat kemarin, Gubernur Mangku Pastika mewarning lingkup Pemprov Bali untuk tidak terlibat dalam kegiatan Pilkada serentak 2018. ASN diminta netral, tapi tidak Golput (tidak memilih).

Pastika menegaskan kembali fungsi ASN sebagai abdi negara yang tidak boleh berpolitik praktis. “ASN itu harus netral, sesuai dengan Undang-undang ASN. Tidak boleh berpolitik praktis,” ujar Pastika yang kemarin didampingi Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pemayun, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prvinsi Bali I Ketut Rochineng, dan Karo Humas & Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra.

Pastika mengingatkan, ada sanksi bagi ASN yang melanggar dan coba-coba berpolitik praktis. Namun demikian, sebagai warga negara, bukan berarti ASN itu tidak boleh memilih. “Sebagai warga negara, tidak boleh Golput. Netral itu bukan Golput. Tetap bisa memilih. Cuma, hadir di kampanye kandidat nggak boleh, walaupun diundang,” tandas Gubernur Bali asal Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini.

Menurut Pastika, ASN bukanlah TNI-Polri yang tidak memiliki hak pilih dan dipilih. “Kalau TNI-Polri, sama sekali tidak boleh memilih dan dipilih. Kalau ASN, masih boleh memilih, tapi urusan Pilkada dia netral dan tidak boleh mempengaruhi siapa pun. Kalau diundang pun tidak boleh, kecuali Gubernur,” katanya.

Pastika menyebutkan, dirinya sebagai pembina politik di daerah sudah hadiri semuanya. Gubernur boleh hadir, tapai kalau ASN tidak. “ASN tidak boleh berpolitik praktis, nggak ada tawar-tawaran. Ada sanksinya nanti kalua melanggar,” papar Pastika.

Sementara, Sekda Tjok Pemayun juga mengingatkan ASN tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis, baik hadir di acara kandidat maupun menggunakan atribut kandidat. “Kalau ada pelanggaran, ada sanksinya. Sanksi terberat itu pemecatan,” tandas Tjok Pemayun.

Tjok Pemayun menegaskan, Pemprov Bali bakal melakukan pengawasan terhadap ASN terkait pesta gong demokrasi Pilkada 2018. Bukan hanya ASN saja yang akan diawasi, tapi juga pegawai Pemprov Bali yang berstatus tenaga kontrak maupun honorer. “Mereka yang digaji dengan APBN dan APBD, termasuk tenaga kontrak, tak boleh terlibat dalam politik praktis,” katanya.








sumber : nusabali
Share this article :

DKS

Visitors Today

Recent Post

Popular Posts

Post!!

Giri Prasta Bersyukur 10 Desa/Kelurahan dari Badung, Laoly: Sulit Capai Predikat Sadar Hukum

  MENTERI Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meresmikan 14 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Bali, Rabu (8/8) MANGUPURA - Menteri Hukum dan Ha...

The Other News

 
Support : Dre@ming Post | Dre@aming Group | I Wayan Arjawa, ST
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Ungasan - All Rights Reserved
Template Design by Dre@ming Post Published by Hot News Seventeen