Tajam, Terpercaya dan Apa Adanya
Home » , , » Lahan Pura Banjar Jelas, WSP: "Alam Sutra Ingkar, Malu Dong"

Lahan Pura Banjar Jelas, WSP: "Alam Sutra Ingkar, Malu Dong"

Written By Dre@ming Post on Rabu, 14 Maret 2018 | 5:36:00 PM

Parum Br. Adat Giri Dharma dengan Manajemen GWK
Ungasan - Parum antar Managemen GWK dengan warga banjar Giri Dharma untuk menentukan letak pura banjar Genah Ida Bethara Begawan Penyarikan akhirnya menentukan titik terang. Letak pura tetap diposisi semula dan SHM lahan banjar akan dijadikan satu dengan tegak banjar sehingga pas 10 Are luasnya. Kepastian ini diperkuat dengan akte Notaris yang mempunyai kekuatan hukum. Erwin yang berbicara mewakili PT Gain dengan tegas menyatakan bahwa akte Notaris ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan didasarkan atas bukti-bukti yang riil. Ia juga mengatakan bahwa PT Gain akan bertanggung jawab penuh jika terjadi masalah-masalah yang timbul karena hal ini.

"Saya Erwin, saya berbicara disini atas nama PT Gain, Akte Notaris ini berlandaskan hukum dan bukti-bukti yang nyata, dan jelas dengan adanya akta ini kami bertanggung jawab penuh atas pensertifikatan lahan 3,57 Are dan akan digabung dengan sertifikat 6,43 Are sehingga pas menjadi 10 are", jelasnya.

Saat warga mendesak kapan akte tersebut bisa diselesaikan sampai menjadi sertifikat, manajemen menjawab bahwa ia membutuhkan waktu paling lama 12 bulan atau satu tahun, dan jika dalam kurun waktu tersebut atau batas akhir yaitu tanggal 13 Maret 2019 belum selesai warga dipersilahkan menutup Akses GWK.

"Mengenai batas waktu untuk menyelesaikan menjadi sertfikat manajemen butuh waktu 12 bulan, mengenai sanksi jika dalam batas waktu tersebut tidak dapat diselesaikan silahkan kembali sesuai aturan sebelumnya untuk menutup akses GWK", tegas Agung Kompyang.

Agung Kompyang merupakan HRD GWK yang pada rapat hari Selasa, 13 Maret 2018 bersama  Arifin Tirta Wijata (Direktur Commercial), Nila Permata Sari (Direktur Finance) dan Bu Dewi (Legal) mendampingi Pak Erwin yang menjadi mewakil. PT Gain. Sementara dari Giri Dharma dihadiri pengurus Banjar seperti I Wayan Kurma (Kedat), Nyoman Widana (Kedis) berserta tokoh masyarakat Diesel Astwa (Mantan DPRD I Bali), Wayan Sugita Putra / WSP (tokoh masyarakat Mantap Perbekel Desa Ungasan) dan tentu Krama Adat Agung Br. Giri Dharma.

Dalam urun pendapat Desel Astawa kembali menegaskan agar pihak manajemen jangan sampai mengingkari janji yang sudah di sepakati dan meminta segera diselesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak warga Giri Dharma.

Menanggapi statemen Erwin yang meminta tolong agar masyarakat bisa membantu dan memahami manajemen GWK dalam menyelesaikan permasalahannya, Kelian Adat Br. Giri Dharma dengan tegas menyatakan: "Jangan lagi minta kami memahami, jangan lagi minta dibantu, kurang bantu bagaimana lagi sekian kesepatan sudah ditandatangi, hampir 20 tahun kami menunggu, kurang dipahami bagaimana lagi, kami contohkan lahan Br. Sk. Dk Giri Dharma sesuai akte notaris di berikan 10 Are dan akhirnya terpaksa kami terima 6 are, kurang apa lagi, masih banyak contoh lainnya, jadi bukan kami yang harus memahami managemen tapi managemen lah yang harus memahami dan membantu kami", jawabnya berapi-api.

WSP juga memberikan penegasan agar pihak managemen jangan terus mangkir dari janji yang telah disepakati dan meminta manajemen GWK segera menyelesaikan persoalan yang ada, serta memenuhi janjinya kepada warga Br. Adat Giri Dharma.

Wayan Sugita Putra optimis janji yang sudah dibuat per hari Selasa, 13 Maret 2018 akan ditepati. "Tiyang kira apa yang disampaikan oleh Pak Erwin dann Tim tadi Sore pasti akan direalisasikan sesuai Item yang masuk dalam pembahasan. Jadi malu dong apabila tidak menepati, apalagi Perusahan sekaliber Alam Sutra dan juga tadi kan dihadiri oleh pihak Kepolisian, Babin Polmas dan Babinsa".

Mengenai sanksi penutupan jalan jika GWK mangkir Mantan Perbekel Desa Ungasan ini menyatakan memang sudah semestinya karena hukum mengaturnya. "Kalau melihat dari Penjelasan Pak Agung Kompyang yang menyatakan bahwa Sanksi tetap berlaku surut jadi tidak ada kata Layak dan Tidak Layak disini, jadi harus diterapkan sanksi itu sebagai Komitmen yang sudah dibuat yaitu Penutupan Kawasan GWK", papar Ketua PAC PDIP Kuta Selatan Ini.

Bila terjadi penutupan karena mangkirnya GWK lagi, berapa sebenarnya GWK rugi jika ditutup dalam sehari?. Menurut info yang kami terima dari staff GWK yang tak mau disebutkan namanya, diperkirakan kerugiaan GWK bisa mencapai Rp. 300 Juta sampai 400 Juta. Sanksi ini pun sesungguhnya sangat ditakutkan terjadi kembali. Melihat sekian banyak kerugian yang ditimbulkan dan efek yang muncul bagi dunia pariwisata di Bali serta pertimbangan bahwa GWK merupakan bagian dari Br. Adat Giri Dharma (Sehingga setiap event besar yang terjadi di GWK harus mendapat ijin dari Kedat dan Kedis) kemudian dari salah satu warga menanyakan jika GWK mangkir kembali, maukah disanksi dengan pemberian saham 10% misalnya kepada Br. Adat Giri Dharma?. Terlihat Pak Erwin menggelengkan kepalanya pertanda tidak dan inipun diperkuat oleh Agung Kompyang, "sesuai dengan pasal sanksi jika GWK mangkir bisa ditutup akses jalannya dan aturan ini berlaku surut (terus berlaku), jika harus mengubah sanksi seperti pemberian saham tentu harus ada perjanjian kembali", sambungnya.

Tokoh masyarakat WSP yang juga menjadi tokoh di banjar Giri Dharma saat ditanya mengenai sanksi pengganti berupa Saham menurutnya bisa pas atau bisa juga tidak pas. "Tiyang kira kalau berbicara masalah pengganti berupa saham ada yang pas dan ada yang tidak karena pas yg dimaksud adalah janji hutang piutang bisa saja diganti saham dan tidak pas yang dimaksud adalah ndak mungkin janji bangunan diganti dengan saham", demikian jelasnya.

Lalu janji apa saja yang belum diselesaikan oleh PT Gain selaku pemilik dari GWK?. Berikut kami jabarkan kembali janji GWK yang belum terselesaikan sampai saat ini:
  1. Letak pura Br. Giri Dharma serta SHM tanah dengan luas 3,57 are.
  2. Pematchingan sertifikat 6,43 are dengan kondisi lapangan yang kini menjadi tegak Br. Adat Giri Dharma.
  3. Pembangunan Br. Sk. Dk Giri Dharma yang meliputi pembangunan pelinggih, pagar penyengker, pemapingan serta upakaranya.
  4. Jalan akses ke Br. Sk. Dk. Giri Dharma
  5. Pensertifikatan lahan tegak Br. Sk. Dk. Giri Dharma
  6. Jalan Lingkar lebar 6 M di wilayah Giri Dharma
  7. Air kepemukiman yang masih sangat kecil warga hanya hanya memperoleh air 2 minggu sekali
  8. Masalah ketenagakerjaan dimana warga Giri Dharma diutamakan sesuai kesepakatan namun pada kenyataannya diabaikan.
  9. Pensertifikatan lahan Gandrung
Point 1 dan 2 akan diselesaikan paling lambat 12 bulan yaitu sampai tanggal 13 Maret 2019, sementara point 3 sampai dengan 9 akan digeber untuk diselesaikan mulai bulan April 2018 ini.

Semoga apa yang sudah dijanjikan bahkan sudah dituangkan dalam akte notaris dan mempunyai kekuatan hukum bisa segera dipenuhi. Mudah-mudahan manajemen GWK yang baru mampu menuntaskan peninggalan tugas managemen lama sehingga terjadi hubungan harmonis antara Warga Br. Giri Dharma dengan GWK.











Mr. Brain Revolution
Share this article :

DKS

Visitors Today

Recent Post

Popular Posts

Post!!

Kecuali Jalur Unud, Koster Stop Sarbagita Ganti Kereta Api

“Jalur kereta api yang kita mau bangun tidak seperti di Bandung dan Jakarta. Nanti dirancang dengan interior yang bagus untuk publik dan ...

The Other News

 
Support : Dre@ming Post | Dre@aming Group | I Wayan Arjawa, ST
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Ungasan - All Rights Reserved
Template Design by Dre@ming Post Published by Hot News Seventeen