Tajam, Terpercaya dan Apa Adanya
Home » , , » Demi Memaksimalkan Pendapatan Badung, Dewan Revisi Perda

Demi Memaksimalkan Pendapatan Badung, Dewan Revisi Perda

Written By Dre@ming Post on Selasa, 10 April 2018 | 11:35:00 AM

Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta menyerahkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi kepada Bupati Nyoman Giri Prasta (Gbr Ist)
MANGUPURA - DPRD Kabupaten Badung berencana merevisi sejumah peraturan daerah (perda), terutama perda yang dinilai sudah tidak relevan untuk diterapkan.

Peraturan yang akan direvisi merupakan produk dewan yang dominan dibuat pada 2010.“Perda yang akan kami revisi di antaranya Perda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Perda Pajak Hotel dan Restoran (PHR), dan Perda Pajak Parkir. Total kami perkirakan itu ada belasan,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Badung I Putu Parwata, Senin (9/4).

Menurutnya, sesuai perundang-undangan perda yang dapat direvisi adalah aturan yang telah berlaku selama lima tahun. “Perda yang akan direvisi dari tahun 2010, jadi sudah tujuh tahun lebih,” tegasnya.

Selain merevisi sejumlah perda, dewan juga merancang perda pajak parkir dalam gedung, pajak parkir tepi jalan, retribusi tempat parkir umum. Ini dilakukan, demi menggali potensi pendapatan daerah. “Sehingga potensi yang ada di Kabupaten Badung bisa maksimal,” kata politisi asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, ini.

Parwata juga berharap, dengan adanya revisi sejumlah perda dan pembikinan perda baru, pendapatan pemeritah bisa meningkat tanpa harus mengabaikan kepentingan masyarakat/publik.Mengenai waktu pelaksanaan pembahasan awal. Politisi PDI Perjuangan itu mengisyaratkan akan dilakukan pada April 2018. “Ini akan kami bahas bulan ini (April) dan kami akan masukkan dalam Baperda (Badan Pembuatan Peraturan Daerah) untuk difilter dulu,” tandasnya.

Untuk diketahui, dewan telah memparipurnakan sejumlah Ranperda pada masa persidangan pertama tahun 2018. Di antaranya Ranperda tentang Dana Bergulir, Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan, Ranperda tentang Penamaan dan Lambang Rumah Sakit Umum Daerah, Ranperda tentang Badan Pemusyawaratan Desa, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Ranperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta satu ranperda inisiatif, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.








sumber : nusabali
Share this article :

DKS

Visitors Today

Recent Post

Popular Posts

Post!!

Giri Prasta Bersyukur 10 Desa/Kelurahan dari Badung, Laoly: Sulit Capai Predikat Sadar Hukum

  MENTERI Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meresmikan 14 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Bali, Rabu (8/8) MANGUPURA - Menteri Hukum dan Ha...

The Other News

 
Support : Dre@ming Post | Dre@aming Group | I Wayan Arjawa, ST
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Ungasan - All Rights Reserved
Template Design by Dre@ming Post Published by Hot News Seventeen