 |
| Suasana rapat evaluasi PPDB tahun 2018 di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, pada Rabu (11/7/2018). |
DENPASAR - Sebagai solusi untuk menampung siswa yang belum mendapat sekolah, baik negeri maupun swasta dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, Pemprov Bali berencana menggandeng Pemkab Badung untuk membangun SMA baru.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardhani, mengatakan Pemprov Bali dan Pemkab Badung bersepakat akan membangun dua sekolah di Badung.
Masing-masing di Sedang, Kecamatan Abiansemal, dan Mumbul, Kecamatan Kuta Selatan.
“Kemarin sudah disepakati karena Bupati Badung telah bersurat resmi kepada Pemprov Bali terkait rencana pembangunan dua SMA itu,” kata Wardhani usai rapat evaluasi PPDB di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (11/7/2018).
Dikatakan, untuk lahan disiapkan oleh Pemprov Bali.
Lahan milik pemprov yang akan disiapkan di Sedang luasnya sekitar 1,7 hektare.
“Sedangkan untuk bangunan beserta sarana prasarananya akan didanai oleh Pemkab Badung,” lanjutnya.
Dari Pemkab Badung, kata Wardhani, pembangunan gedung sekolah akan dialokasikan pada anggaran perubahan 2018 untuk pembuatan desain dan gambarnya.
Selanjutnya pada anggaran 2019 dialokasikan untuk pembangunan fisik gedung sekolah dan sarana prasarananya.
“Jadi, solusinya dengan membangun dua SMA baru. Kelebihan siswa di sekolah yang sekarang, mereka nantinya akan ditampung di dua sekolah yang baru. Seperti SMA di Mengwi sudah berjalan dua sif sejak tiga tahun yang lalu,” ujarnya.
Usulan Dewan
Terpisah, DPRD Badung juga mengusulkan penambahan SMA negeri di Badung, menyikapi permasalahan PPDB yang terus terjadi setiap tahun.
Ketua Komisi III DPRD Badung Putu Alit Yandinata mengatakan, pemerintah harus menambah sekolah negeri baru minimal satu sekolah per kecamatan yang ada di Badung.
“Setiap penerimaan siswa baru pasti ribut, seolah sudah menjadi budaya dan ini harus ada solusinya,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap pemerintah menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk dunia pendidikan ini.
Sebab, pendidikan adalah urusan wajib yang harus ditanggung oleh pemerintah.
Menurutnya, Badung punya anggaran cukup untuk membangun sekolah baru, kemudian dihibahkan ke provinsi.
“Kalau misal ada kendala di masalah regulasi, kita bisa sama-sama konsultasi ke pusat. Sehingga kisruh seperti ini bisa teratasi,” ucapnya.
Hal senada juga dikatakan anggota dewan lainnya, yaitu I Wayan Regep selaku anggota Komisi III dan I Nyoman Mesir selaku Komisi II DPRD Badung. Semua berharap penambahan sekolah ini dilakukan segera.
“Sekolah memang harus ditambah. Kami di Mengwi juga butuh sekolah baru, minimal SMK Negeri,” terang Regep.
Nyoman Mesir juga minta Kuta Selatan perlu tambahan satu sekolah.
“Kami di Kutuh juga punya lahan. Itu bisa digunakan sekolah. Dan kami sangat menyayangkan kisruh di tiap tahun ajaran baru ini terus berulang,” tukas Mesir.
Penambahan Rombel
Sementara terkait penambahan rombongan belajar (rombel), selain Kabupaten Badung, penambahan juga terjadi di Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar.
“Untuk Gianyar, SMA negeri yang mengalami penambahan jumlah rombel hanya beberapa sekolah,” kata TIA Wardhani.
Sedangkan, khusus untuk SMA di Kota Denpasar, supaya tidak bertentangan dengan Permendikbud, maka delapan SMA negeri yang ada di Denpasar yang daya tampungnya sudah maksimal, yakni 12 rombel, akan saling mengisi dengan sekolah yang masih memiliki kuota daya tampung.
Misalnya, SMAN 8 Denpasar bila yang mendaftar seluruhnya 14 rombel, bisa ditampung di SMAN 1 Denpasar atau SMAN 4 Denpasar yang memiliki jumlah rombel kurang dari 12.
Selanjutnya, dalam kaitannya protes dari sekolah swasta apabila muridnya pindah ke sekolah negeri, ia mengatakan apabila ada siswa diterima di sekolah negeri, namun terbukti sudah terdaftar di sekolah swasta, maka siswa tersebut dapat digugurkan karena telah menandatangani surat pernyataan.
“Misalnya, ada sekolah swasta kehilangan 5 anak dan ternyata diterima di SMAN 5 Denpasar, otomatis mereka dapat digugurkan dan sekolah swasta juga harus menerima balik mereka. Oleh karena itu diharapkan sekolah negeri dan swasta harus bersinergi menyangkut data siswa,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengurusi sekolah negeri saja, tetapi juga sekolah swasta.
Pengumuman PPDB
Wardhani menyampaikan bahwa proses PPDB gelombang II saat ini sedang berjalan. Hari ini, Kamis (12/7/2018), merupakan pengumuman bagi siswa yang diterima.
“Semua siswa yang mendaftar gelombang II dan belum mendapat sekolah akan diterima. Pengumumannya besok (hari ini, red) di masing-masing sekolah,” tegasnya.
Sesuai laporan yang diterima, menyebutkan bahwa di enam kabupaten tidak ada masalah.
Kalaupun ada jumlahnya masih dalam batas toleransi.
“Masalah PPDB yang terjadi tahun ini terkait dengan beberapa sekolah di tiga kabupaten/kota, yang memang karena konsentrasi jumlah penduduknya cukup banyak, sementara jumlah sekolah yang ada terbatas,” terangnya.
sumber : tribun
