 |
| Anggota F-PD DPR RI, Putu Sudiartana (tengah, insert), usai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan oleh MPR-RI, di Badung, Sabtu (18/06/2016) |
Terbongkar! Putu ‘Leong’ Sudiartana Diduga Terima Suap Rp 500 Juta, Kadis PU Sumbar Ditangkap!
JAKARTA – Nama anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana alias Putu Leong kian santer dibicarakan usai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Rabu (29/6/2016) dini hari.
Pertanyaan berikutnya, Putu Leong masuk dalam pusaran kasus korupsi seperti apa?
Informasi yang dikumpulkan, Putu Leong ditangkap karena diduga menerima suap proyek infrastruktur jalan di sejumlah lokasi di Sumatera Barat.
Proyek tersebut menggunakan anggaran yang dialokasikan dalam dana tambahan APBN-P.
"Suap terkait APBN-P," ujar seorang sumber, Jakarta, Rabu (29/6/2016).
Pimpinan KPK sendiri hingga kini hanya membenarkan menangkap I Putu Sudiartana.
"Betul. Informasi ditailnya tunggu konpers," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.
Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana diduga kuat menerima uang suap Rp 500 juta.
Suap tersebut diduga diterima Putu Leong melalui transfer antar bank.
"Diterima lewat transfer," kata sumber itu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain Sudiartana, turut ditangkap sekretaris Putu yakni Novianti, Muklis suami Novianti, Ipin staf fraksi Demokrat, Kadis PU Sumatera Barat Suprapto, dan dua orang dari kalangan pengusaha yakni Suhemi dan Yogan.
Lokasi penangkapan sendiri terjadi di Jakarta, Padang, dan Medan.
Putu Leong Disenangi Rekannya di DPR
Anggota Komisi III DPR asal Demokrat I Putu Sudiartana dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul.
Hal itu dikemukakan sejumlah koleganya di Komisi III DPR.
Putu memang aktif dalam rapat-rapat Komisi III DPR.
Ia dikabarkan terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
"Secara pribadi dia mudah bergaul dan enak dengan seluruh teman-teman Komisi III kita biasa saling becanda," kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/6/2016).
Bahkan, kata Arsul, Putu sering digoda karena mirip dengan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Gerindra Desmond J Mahesa.
Keduanya memang sama-sama berkepala plontos.
"Bahkan Putu kan tanpa rambut kan biasa dibecandain saudaranya Pak Desmond ha..ha. Makanya kita kaget juga. Komisi III kan komisi air mata bukan mata air," kata Arsul.
Sedangkan Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai sosok Putu rendah hati.
"Biasa-biasa saja, low profile," katanya.
Dasco mengaku hanya bertemu dengan Putu saat rapat di Komisi III DPR.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa.
Ia menuturkan Putu sangat aktif mengikuti rapat Komisi III DPR.
"Dia sangat aktif. Dan tiap kali rapat kerja atau tiap sidang selalu ada," katanya.
Ketua Demokrat Bali: Jangan Samakan Kasus Jero Wacik dengan Putu Sudiartana!
DENPASAR - Banyaknya kader Partai Demokrat yang tersangkut masalah hukum, tentunya akan berimbas pada image partai.
Namun, pendapat berbeda disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat, Mudarta.
Ia melihat bahwa hal tersebut tak bisa sepenuhnya disalahkan kepada partai.
Pasalnya, siapapun bisa saja mengambil langkah seperti itu.
“Tidak, itu oknum. Siapapun bisa saja bersalah,” jelasnya.
Dari Dapil Bali, sudah ada dua kader yang telah ditangkap oleh Lembaga Antirasuah tersebut.
Pertama, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik karena terbukti menyalah gunakan wewenang dan Dana Operasional Menteri (DOM) serta menerima gratifikasi.
Terbaru, KPK kembali menangkap anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Putu “Leong’ Sudiartana melalui OTT.
Akan tetapi, Mudarta menilai bahwa hal itu tak bisa disamakan kasusnya.
“Jero Wacik kan kasusnya DOM, itu full diskresi Menteri. Kalau Pak Putu kan, dugaan sementara menerima suap dari oknum pengusaha. Bukan mengambil uang rakyat,” tambahnya.
Akan tetapi, apapun yang dilakukan oleh para kader Partai Demokrat dan sampai berurusan dengan hukum, sudah pasti akan ada sanksi.
Namun terkait sanksi,kewenangan ada ditangan DPP.
“Semuanya tergantung DPP. Tapi kalau sesuai pakta integritas, bisa saja pemecatan,” pungkasnya.
Putu ‘Leong’ Sudiartana Resmi Dipecat Partai Demokrat!
JAKARTA- Nasib I Putu Sudiartana di Partai Demokrat akhirnya berakhir.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat resmi memberhentikan I Putu Sudiartana dari seluruh jabatan yang diembannya.
Keputusan itu diambil setelah partai pimpinan Susilo Bambang Yuhdoyono ini menerima informasi Putu ditangkap dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh Saudara Putu Sudiartana, sesuai pakta integritas di jajaran Partai Demokrat, maka yang bersangkutan akan mendapat dapat sanksi organisasi yang tegas berupa pemberhentian dari semua jabatan yang disandangnya," ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/6/2016).
Amir menyatakan Partai Demokrat konsisten dalam menegakkan prinsip pemberantasan korupsi.
Sehingga, Partai Demokrat mengapresiasi langkah yang dilakukan KPK, meskipun telah menangkap seorang anggota partainya.
Setelah mendapatkan kabar operasi tangkap tangan KPK, DPP Partai Demokrat menggelar rapat pleno yang dipimpin langsung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Sesuai tradisi di Partai Demokrat, seluruh anggotanya diwajibkan menandatangani pakta integritas.
Mana kala ada yang tersangkut kasus pidana, maka anggota tersebut akan langsung diberhentikan.
Seperti diberitakan, I Putu Sudiartana yang merupakan anggota Komisi III DPR menjadi salah satu dari enam orang yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan.
Dia pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap terkait proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.
KPK saat ini tengah mendalami keterlibatan Putu lantaran dia bukanlah anggota komisi yang membawahi infrastruktur.
Selain itu, Putu juga bukan berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat.
Putu ‘Leong’ Sudiartana Terlibat Kasus Korupsi Proyek Jalan Rp 300 Miliar!
JAKARTA- Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan terhadap Putu Sudiartana alias Putu Leong terkait proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.
Nilai proyek itu mencapai Rp 300 miliar.
"Kasusnya ini terkait pembangunan 12 ruas jalan di Sumbar. Nilainya Rp 300 miliar," ujar Basaria dalam jumpa pers di gedung KPK, Rabu (29/6/2016).
Wakil Ketua KPK Laode Syarif menambahkan proyek pembangunan jalan ini berasal dari APBN-P tahun 2016.
Proyek akan menggunakan tiga tahun anggaran.
Di dalam operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan enam orang.
Beberapa di antaranya termasuk Kepala Dinas Prasarana dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, sekretaris anggota DPR, hingga anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi.
KPK masih mendalami peranan anggota dewan itu lantaran dia mengurusi wilayah kerja yang bukan menjadi lingkup kerja Komisi III DPR.
sumber : tribun
