 |
| “Eksekutif (Gubernur) dan Dewan kan sama-sama dipilih rakyat. Ya, sama-samalah berkomitmen,” ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Gianyar, Wayan Disel Astawa, didampingi rekannya sesama politisi PDIP dari Dapil Gianyar, Kadek Diana, Senin kemarin.Gbr Ist |
DENPASAR - Kedatangan jajaran Pimpinan Dewan ini lantaran masalah pencairan bantuan sosial (bansos)/hibah kembali mentah, meskipun sebelumnya sempat muncul lampu hijau menggunakan payung hukum Peraturan Gubernur (Pergub).
Sebelum unsur Pimpinan Dewan mendatangi Gubernur Pastika, sempat terjadi kete-gangan antara legislatif dan eksekutif dalam pertemuan tertutup di Sekretariat DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin pagi. Saat pertemuan tertutup di Sekretariat DPRD Bali, jajaran eksekutif diwakili Plt Karo Hukum Setda Provinsi Bali yang juga Asisten I Provinsi Bali, Dewa Putu Eka Wijaya Wardana.
Pertemuan tertutup di Sekretariat DPRD Bali yang berlangsung selama 1,5 jam sejak pagi pukul 10.00 Wita hingga siang pukul 11.30 Wita itu dipimpin langsung Ketua Dewan Nyoman Adi Wiryatama. Pertemuan juga dihadiri Pimpinan Dewan dari unsur Fraksi, Komisi, Badan Kehormatan, dan Badan Legislasi (Baleg) DPRD Bali.
Dalam pertemuan di Sekretariat DPRD Bali tersebut, dibahas kembali Pergub dan Surat Edaran (SE) Mendagri tentang penerima bansos yang harus lembaga berbadan hukum. DPRD Bali berinisiatif memanggil Plt Karo Hukum Setda Provinsi, Dewa Putu Eka Wijaya Wardana, sekaligus sebagai persiapan jelang kedatangan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri) ke Bali, 7 November 2015 depan. Kedatangan Dirjen Otda Kemendagri nanti sebagai ajang penyamaan persepsi tentang pencairan bansos.
Informasi dari kalangan Dewan, pertemuan tertutup antara eksekutif dan legislatif di Sekretariat DPRD Bali berlangsung panas. Pasalnya, Pergub hasil verifikasi Mendagri yang dibawa Dewa Putu Eka Wijaya Wardana dari Jakarta, tidak bisa untuk mencairkan bansos. Karenanya, eksekutif dianggap main-main.
“Eksekutif (Gubernur) dan Dewan kan sama-sama dipilih rakyat. Ya, sama-samalah berkomitmen,” ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Gianyar, Wayan Disel Astawa, didampingi rekannya sesama politisi PDIP dari Dapil Gianyar, Kadek Diana, Senin kemarin.
Saat itu pula, Kadek Diana bergegas mengambil buku dan koran di mejanya dalam Ruangan Komisi III DPRD Bali. Politisi asal Desa/Kecamatan Sukawati, Gianyar ini mengatakan ‘tak boleh setengah-setengah urusan bansos’. ”Bocok (malu) kita di hadapan rakyat. Semua sudah verifikasi dan aturan hukumnya jelas,” tandas Kadek Diana.
Sementara, salah satu Pimpinan Fraksi DPRD Bali mengatakan Dewan mendatangi Gubernur Pastika, karena penerima bansos yang sudah mengajukan proposal melalui panatia pembangunan pura dan sebagainya, harus juga terdaftar sebagai lembaga berbadan hukum. Padahal, proposal yang mencantumkan panitia pembangunan pura ini sudah maju ke eksekutif dan diverifikasi dalam Perda APBD di Mendagri. Logikanya, lanjut dia, sudah lolos verifikasi dan tidak ada masalah lagi. ”Ini jadi bolak-balik, sekarang kita ke Kantor Gubernur saja,” ujarnya.
Hasil pertemuan antara Pimpinan Dewan dan Gubernur Pastika lantas diumumkan dalam Rapat Gabaungan Pansus APBD Induk 2016 dan Pansus Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Bali di DPRD Bali, Senin sore sekitar pukul 15.00 Wita. Hasil pertemuan diumumkan oleh anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Gianyar, I Kadek Diana.
Menurut Kadek Diana, dalam pertemuan dengan Gubernur Pastika, tidak ada masalah lagi terkait pencairan bansos. ”Tadi Pak Gubernur Pastika ketika ketemu Pimpinan Dewan di Kantor Gubernur, menyampaikan tidak ada masalah lagi,” ujar Kadek Diana.
Kadek Diana juga sekalian menirukan ucapan Gubernur Pastika. “Sambil melihat kalender kecil, Gubernur Pastika menyampaikan, ‘Kalau begini, minggu depan sudah harus cair. Kalau tidak bisa menjadi kayak kasus hibah tahun 2013’,” tandas Kadek Diana disambut tapuk tangan anggota Dewan lainnya.
sumber : NusaBali
