 |
| Nyoman Karyana (kiri) bersama Wayan Suyasa di DPRD Badung, Selasa (1/12). – Ari SiswantoKubu DPD I Golkar Bali pimpinan I Ketut Sudikerta memanggil Sekretaris DPD II Golkar Badung I Wayan Suyasa yang namanya direkomendasi DPP Golkar (Munas Ancol) pimpinan Agung Laksono. Surat Usulan PAW Suiasa Diduga Bocor |
Suyasa diminta klarifikasi soal surat DPP Golkar Agung Laksono yang merekomendasikan dirinya sebagai pengganti antar-waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Badung yang ditinggalkan I Ketut Suiasa karena mencalonkan diri sebagai Cawabup Badung yang diusung PDIP. Hadir elite DPD I Golkar Bali (Munas Bali) seperti Wakil Ketua DPD I Golkar Bali I Gusti Putu Wijaya, Sekretaris DPD I Golkar Bali Putu Yuda Suparsana, dan Ketua DPD II Golkar Badung I Wayan Muntra. Pertemuan dilakukan secara tertutup dari sekitar pukul 16.30 sampai 17.30 Wita.
Sekretaris DPD I Golkar Bali Yuda Suparsana usai meminta klarifikasi kepada Suyasa mengatakan tidak ada persoalan lagi. “Suyasa telah kami minta keterangan dan klarifikasi. Intinya Suyasa menyerahkan sepenuhnya kepada DPD I Golkar Bali dan DPP Golkar. Ini bukan berbicara kubu–kubuan. Intinya DPD I Golkar Bali dan DPP Golkar,” ujar Yuda Suparsana.
Menurut Yuda Suparsana, secara sah yang ditunjuk dan direkomendasikan menjadi PAW Wakil Ketua DPRD Badung adalah I Nyoman Karyana. Karyana direkomendasi DPP Golkar menjadi PAW Wakil Ketua DPRD Badung yang rekomendasinya ditandatangani Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham.
Yuda Suparsana mengatakan dari DPD I Golkar Bali pimpinan Sudikerta sebelumnya mengusulkan tiga nama menjadi PAW Wakil Ketua DPRD Badung yang diduduki Suiasa. Mereka adalah anggota Fraksi Golkar DPRD Badung yakni I Wayan Suyasa, I Nyoman Karyana, dan Anak Agung Ketut Agus Nadi Putra. “Kami usulkan dengan Surat DPD I Nomor 11/Golkarda/XI/2015 tertanggal 21 Oktober 2015. Kami duluan yang mengusulkan,” kata mantan Ketua Organisasi dan Hubungan Daerah DPD I Golkar Bali, ini.
Yuda Suparsana mengatakan, dengan keputusan DPP Golkar yang telah menunjuk Karyana sebagai pengisi kursi Wakil Ketua DPRD Badung, semua persoalan sudah selesai. “Sudah nggak ada masalah. Yang sah kan DPP Munas Bali. Jadi penunjukan Karyana sudah sah,” tandas Yuda Suparsana.
Sementara kubu DPD I Golkar Bali (Munas Ancol) melalui Ketua DPD I I Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, menyebutkan, harusnya kubu DPP Golkar Aburizal Bakrie berkoordinasi untuk melakukan penunjukan PAW Suiasa. “Sama dengan pola dukungan dan cara mengusung calon di pilkada. Ada koordinasi dong. Sampai saat ini SK Menkum dan HAM belum mencabut kepengurusan Munas Ancol lho. Jadi kami juga berhak menentukan calon PAW Suiasa,” tutur Demer.
Demer mengingatkan kepada DPRD Badung, dan pengambil kewenangan supaya hati-hati. Karena bisa dipersoalkan kalau dipaksakan ada keputusan. “Jadi harus hati- hati kalau mau ada keputusan. Jangan dipaksakan,” tegas Demer.
Sementara informasi yang dihimpun, ada persaingan di Golkar Bali antara kubu Sudikerta dan kubu Demer. Ada dugaan proses PAW yang diusulkan kubu DPD I Golkar Bali pimpinan Sudikerta bocor ke kubu DPD I pimpinan Sumarjaya Linggih. Tak mau kalah, sehingga kubu Sumarjaya Linggih juga mengusulkan nama untuk PAW Suiasa. Sehingga muncul nama I Wayan Suyasa.
Ketua KPU Bali Dewa Made Raka Sandhi secara terpisah dikonfirmasi soal teknis pengisian PAW Suiasa, mengatakan, sepanjang DPRD Badung belum mengusulkan pengisian ke KPU Badung maka pengisian PAW tidak bisa dibahas. “Artinya sekarang itu ranahnya di partai politik mengusulkan ke DPRD Badung. Setelah itu DPRD Badung meminta kepada KPU Badung. Kami tidak mau komentari itu karena belum menjadi ranah kami. Sekarang persoalannya apakah partai politik bersangkutan sudah mengusulkan ke DPRD Badung?” ucap Raka Sandhi.
Apakah ada batas waktu pengisian kursi Wakil Ketua DPRD Badung yang lama kosong? “Sesuai dengan aturan tidak ada batasan waktu. Bahkan ada kursi pimpinan dewan yang tidak terisi sampai masa jabatan habis,” ujar Raka Sandhi.
Karyana yang mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari kubu Ical, melalui surat Nomor B-126/ Golkar/X/2015, perihal persetujuan PAW Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, telah diumumkan dalam rapat paripurna intern di DPRD Badung pada Jumat (13/11). Pengangkatan Karyana sebagai pimpinan dewan bahkan hanya tinggal menunggu SK dari Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.
Sementara itu, kedua politisi, Suyasa dan Karyana, justru tampak tenang-tenang saja. Baik Suyasa dan Karyana bertemu seperti biasa, berjabat tangan, dan bersendagurau layaknya tidak terjadi persoalan. Walau sejatinya masing-masing memegang rekomendasi dari induk Partai Golkar untuk duduk dan melenggang sebagai Wakil Ketua I DPRD Badung.
Karyana, politisi asal Nusa Dua, Kuta Selatan, menanggapi turunnya rekomendasi dari kubu Agung Laksono kepada Suyasa, itu adalah kewenangan induk partai. Ia berkomitmen sebagai petugas partai siap ditempatkan di mana pun. “Di mana pun harus siap, seperti ketua komisi, ketua dewan, wakil ketua dewan, induk partai yang menentukan,” ucapnya, Selasa (1/12).
Tetapi ketika kembali disodok pertanyaan soal rekomendasi yang berbeda antara kubu Ical dan AL, politisi berambut putih tersebut enggan memberikan komentar. “Masalah itu untuk lebih pastinya silakan konfirmasi ke DPD, kami di sini baik-baik saja. Saya dengan Pak Suyasa tidak masalah. Itu urusan partai,” tandasnya sambil berlalu.
Sedangkan, Suyasa, politisi asal Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, itu menyerahkan sepenuhnya kepada induk partai. “Masalah itu kan keputusan partai. Saya selaku kader atau prajurit di bawah, menyerahkan sepenuhnya kepada induk partai. Saya bersama dengan Pak Karyana baik-baik saja, kami bersahabat,” kata dia.
Meski begitu dia menepis anggapan bila masuk gerbong AL. Menurut dia, masalah rekomendasi berbeda antara kubu Ical dan AL itu mutlak kewenangan induk partai. “Saya tidak mau berkomentar soal kubu ARB atau kubu AL, karena faktanya memang sampai saat ini masih ada dua kubu kepengurusan. Saya selaku kader mematuhi pada saat rekomendasi kubu ARB diberikan kepada Pak Karyana. Walaupun sekarang saya juga mendapat rekomendasi dari kubu AL, itu urusan induk partai,” kata Suyasa.
“Pada intinya selaku kader Partai Golkar saya menyerahkan sepenuhnya kepada induk partai. Itu saja,” tandasnya.
Sementara itu, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Badung, memutuskan jadwal pelantikan PAW ketua dan wakil ketua DPRD Badung pada 15 Desember 2015. Sedangkan pelantikan PAW untuk tiga anggota dewan ditetapkan 22 Desember. Yang menarik, walupun jadwal telah ditentukan, Sekretariat Dewan belum menerima SK pelantikan dari Gubernur Bali hingga Selasa (1/12).
Setelah diumumkan dalam rapat paripurna intern beberapa waktu lalu, dua nama calon pimpinan parlemen yang diusulkan DPRD Badung melalui Penjabat Bupati Badung adalah Putu Parwata sebagai calon ketua dewan dari PDIP dan Nyoman Karyana sebagai calon wakil ketua dewan dari Golkar. Ada dugaan digantungnya nama Karyana ini lantaran masih ada gejolak di tubuh Golkar yang memiliki jatah kursi wakil ketua dewan.
“SK gubernur memang belum turun. Mungkin setelah pilkada,” kata salah seorang sumber di DPRD Badung, Selasa (1/12).
Walaupun SK gubernur belum keluar, DPRD Badung tetap merancang jadwal pelantikan pimpinan dan PAW DPRD Badung. Sekretaris DPRD (Sekwan) Badung Made Wira Dharmajaya tidak membantah SK gubernur belum turun. Tapi dia membenarkan bila jadwal pelantikan sudah ditetapkan melalui rapat Banmus DPRD Badung.
Sesuai rapat Banmus yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarta, kemarin, pelantikan PAW ketua dan wakil ketua DPRD Badung dijadwalkan pada 15 Desember 2015. Sedangkan pelantikan PAW untuk tiga anggota dewan ditetapkan tanggal 22 Desember.
“SK memang belum turun. Tapi jadwal kan kita rancang dulu. Karena semua sudah berproses ke gubernur,” kata Wira Dharmajaya.
Pihaknya pun tidak bisa memastikan kapan SK tersebut turun ke Badung. “Jadwal kita tetapkan dulu. Kalau SK turun kita laksanakan, tapi kalau belum kita sesuaikan lagi,” kata mantan Asisten III Pemkab Badung, itu.
sumber : nusabali
