 |
| Sudja (tengah) bersama petinggi direksi dan komisaris BPD saat temu media di kantor BPD, Denpasar, Bali, Selasa (31/5/2016). |
DENPASAR - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, optimistis non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah bisa ditekan di bawah 2 persen.
Mengingat berdasarkan ikhtisar keuangan Bank BPD pada tahun 2015 menunjukkan, kredit bermasalah dari total kredit atau NPL gross hanya 1,96 persen sedangkan NPL netto hanya 1,33 persen.
“Kalau berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) limit NPL diharapkan tidak melebihi 5 persen saja. Untuk NPL ini juga kami telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN),” kata Direktur BPD Bali, I Made Sudja, di kantor BPD Bali, di Denpasar, Selasa (31/5/2016).
Lanjutnya, CKPN ini dibentuk guna menanggulangi kemungkinan terhadap pinjaman yang diberikan apabila terjadi kredit bermasalah dan macet.
“Bank BPD hampir 54 tahun, dengan total kredit Rp 14,4 triliun. Maka wajar ada kredit yang dalam perhatian khusus lancar, kurang lancar dan diragukan lancar,” katanya.
Ia menyebutkan, sektor penyumbang NPL didominasi oleh sektor produktif dibandingkan sektor konsumtif.
Sektor produktif ini, seperti sektor usaha makanan-minuman, restoran, dan akomodasi.
“Kalau dilihat ada 5-6 sektor yang berperan terhadap peningkatan NPL, tapi memang sektor produktif lebih tinggi. Tapi saya pikir semua perbankan pasti begitu,” imbuhnya.
Pihaknya juga menaruh perhatian pada sektor yang rentan seperti sektor perumahan.
“Seperti sektor yang tentunya menjual bahan-bahan bangunan, kami memang banyak membiayai itu. Di cabang-cabang ada sedikit problem, jadi kami melihat bahwa perumahan menengah ke bawah dan atas, tidak semarak seperti tahun 2012-2013 lalu,” katanya.
Sehingga untuk sementara waktu, pihaknya akan mencari zona aman dan lebih memilih kredit pada sektor aman.
Dalam rencana bisnis bank (RBB) tahun 2016, pihaknya berharap pertumbuhan kredit sebesar 12 persen dengan komposisi portofolio kredit produktif 42,5 persen dan kredit konsumtif 57,5 persen.
Sementara dalam target RBB 2016, pihaknya menargetkan rasio NPL hanya 1,97 persen saja.
“Kami berharap NPL brutonya 1,97 persen, tetapi dalam hati pengurus mudah-mudahan bisa jauh lebih rendah, meskipun di RBB maksimal 2 persen,” katanya.
Target ini moderat, tidak pesimistis maupun optimistis, mengingat prediksi pertumbuhan ekonomi dari berbagai pihak secara nasional masih antara 5 persen hingga plus minus 5,02 persen.
“Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak begitu menggembirakan dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya.
Sudja lebih berharap ada pertumbuhan kredit di tahun 2016. Sehingga selain kredit modal kerja, investasi, konsumsi, dan kredit UMKM.
Pihaknya telah membidik kredit usaha rakyat (KUR) yang rencananya disalurkan Juni 2016 ini.
“Tahun ini kami akan sediakan KUR sebesar Rp 305 miliar, yang terbagi menjadi dua jenis, yakni KUR mikro total Rp 10 miliar dengan plafond pinjaman maksimal Rp 25 juta dan KUR retail total Rp 295 miliar dengan plafond maksimal Rp 500 juta,” katanya.
Pihaknya telah menyelesaikan persyaratan interen mengenai aturan KUR sesuai SOP, selain mengikuti aturan kementrian.
Pihaknya akan menyebarkan KUR ini di seluruh wilayah Bali, dengan metode maping.
“Jadi wilayah yang telah disalurkan KUR oleh bank umum, tidak akan kami garap,” katanya.
sumber : tribun
