Selasa, 05 Juli 2011, 07:09
DENPASAR - Pansus Penyempurna Perda nomor 16 tahun 2009 tentang Rancangan Tata Ruang dan 
Wilayah (RTRW) sudah membuat sejumlah agenda penting, meskipun Pansus Penyempurna belum ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) DPRD Bali.
Wilayah (RTRW) sudah membuat sejumlah agenda penting, meskipun Pansus Penyempurna belum ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) DPRD Bali. Ketua Pansus Penyempurna yang terpilih Wayan Disel Astawa, Senin (4/7), di Gedung DPRD Bali mengatakan, karena sejumlah agenda ‘ditabrak’ Perayaan Galungan dan Kuningan, sejumlah jadwal harus dimundurkan.
Dikatakan Disel Astawa, sebenarnya agenda pertama nanti adalah mengundang rapat kerja semua komponen dari kabupaten dan kota, termasuk mengundang bupati dan walikota. “Kita rapat kerja dulu sebelum penyempurnaan ini masuk ke pusat. Kita lakukan pembahasan di dewan nanti. Bupati dan walikota kami undang rencananya,” ujar Disel Astawa.
Diingatkannya kepada kepala daerah yang akan diundang untuk membahas penyempurnaan dan langkah- langkah pansus, supaya tidak lagi ada istilah mewakilkan kepada bawahan. Sebab ini sudah menjadi pengalaman dengan pembahasan Perda RTRW sebelumnya. Kata politisi PDIP asal Ungasan, Kuta Selatan, Badung ini, kalau lagi ada perwakilan-perwakilan, substansi persoalan tidak akan terpecahkan. Apalagi gonta ganti orang. “Kita berharaplah jangan ada perwakilan atau istilah diwakilkan. Nanti tidak salah komunikasi protes lagi, lagi bubar dan amburadul,” ujar Disel Astawa. Menurut Disel, pembahasan Perda RTRW Bali dalam penyempurnaan ini akan dilaksanakan setelah perayaan Galungan dan Kuningan. Disampingi itu, dia juga menyebutkan Pansus Penyempurna masih menunggu SK penetapan. Artinya Pansus Penyempurna harus
berkekuatan hukum. “Agenda-agenda sudah dijadwalkan, Pansus Penyempurna saja belum ditetapkan. Dan Pansus Pengkajian RTRW juga belum bubar. Meski sudah ada take over sebelumnya. Kita tidak mau gegabah lah jalan begitu saja, ada rambu- rambunya,” tegas Disel Astawa.
berkekuatan hukum. “Agenda-agenda sudah dijadwalkan, Pansus Penyempurna saja belum ditetapkan. Dan Pansus Pengkajian RTRW juga belum bubar. Meski sudah ada take over sebelumnya. Kita tidak mau gegabah lah jalan begitu saja, ada rambu- rambunya,” tegas Disel Astawa.
Pansus Pengkajian Perda RTRW Bali resmi berganti nama menjadi Pansus Penyempurna Perda RTRW Bali semenjak diputuskan dalam rapat internal 28 Juni lalu. Ketua Pansus Penyempurna tetap dipercayakan kepada Disel Astawa dan diajukan ke pimpinan dewan. Demikian juga personil intinya dipercayakan kepada politisi-politisi lama. Seperti untuk Wakil Ketua Pansus masih Made Sudana (PDIP), Sekretaris Pansus Cokorda Raka Kerthayasa (Golkar). Pansus ini dikoordinatori Wakil Ketua DPRD Bali Ketut Suwandhi. Pansus akan melakukan penyempurnaan beberapa pasal yang selama ini menjadi pro dan kontra. Selain itu ada belasan pasal yang akan diperkuat dengan peraturan pelaksanaan.
Sumber : NusaBali
