 |
| Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali, Ketut Teneng, Gubernur Pastika sangat serius ingin menuntaskan masalah dana hidan dan bansos kepada masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD Bali tersebut. Sebagai bukti keseriusan, setiap hari pekerjaan menandatangani proposal hibah dan bansos untuk dibuatkan SK sebagai dasar untuk pencairannya, sampai dibawa pulang oleh Gubernur Pastika. “Proposal dana hibah dan bansos itu sampai dibawa pulang, lalu dikerjakan sampai subuh. Apa itu tidak serius?” ujar Ketut Teneng, Minggu (22/12). |
Gubernur Made Mangku Pastika perintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Bali yang terkait langsung dengan pencairan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) supaya menyelesaikan tugasnya. Bila perlu, mereka harus lembur meskipun ada libur Natal dan Tahun Baru.
Menurut Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali, Ketut Teneng, Gubernur Pastika sangat serius ingin menuntaskan masalah dana hidan dan bansos kepada masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD Bali tersebut. Sebagai bukti keseriusan, setiap hari pekerjaan menandatangani proposal hibah dan bansos untuk dibuatkan SK sebagai dasar untuk pencairannya, sampai dibawa pulang oleh Gubernur Pastika. “Proposal dana hibah dan bansos itu sampai dibawa pulang, lalu dikerjakan sampai subuh. Apa itu tidak serius?” ujar Ketut Teneng, Minggu (22/12). Bukan hanya itu. Gubernur Pastika juga melarang para Kepala SKPD (baik di Dinas maupun Badan) ikut kegiatan menemui masyarakat di kawasan seberang Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung. “Pak Gubernur meminta SKPD yang terkait dengan pengerjaan hidah dan bansos tidak usah ikut ke Nusa Lembongan.
Mereka ‘kan biasanya ikut kalau menengok kegiatan masyarakat. Untuk sementara, mereka diminta standby untuk urus hibah dan bansos itu. Bila perlu, lembur saat libur,” ujar Teneng. Menurut Teneng, tidak ada istilah dana hibah dan bansos yang tak dicairkan kalau memang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Semua fraksi di DPRD Bali diperlakukan sama. “Kalau ada proposal bansos dikembalikan untuk perbaikan, ya harus diperbaiki. Nanti silakan bawa lagi, tentunya ada limit waktu. Kalau sudah memenuhi syarat dan tidak ada kekurangan, pasti diproses. Kami tidak ada mempersulit,” tegas Teneng. Soal adanya desakan dari masyarakat terutama soal bansos dan hibah saat Pemilu, menurut Teneng, bantuan hibah dan bansos ini sudah menjadi perencanaan anggaran. “Bansos dan hibah Dewan tahun ini sedang proses. Kami tidak mau nanti dibilang menghambat lagi. Kita tahu ini untuk masyarakat kok, apa kepentingan dan apa untungnya kita menghambat?” katanya.
Sementara itu, para calon legislatif (caleg) pendatang baru kursi DPRD Bali untuk Pileg 2014, teriak minta Pemprov Bali jangan cairkan dana hibah dan bansos. Pasalnya, dana hibah dan bansos miliaran rupiah itu hanya menguntungkan caleg incumbent (masih duduk di DPRD Bali hasil Pileg 2009). Desakan jangan cairkan dana bansos ini, antara lain, disuarakan Ketut Adi Saputra, caleg DPRD Bali dari Partai NasDem Dapil Klungkung, Minggu kemarin. Menurut Adi Saputra, hibah dan bansos DPRD Bali tidak sesuai dengan Peraturan Kemendagri Nomor 12 Tahun 2011 tentang bansos dan hibah. Seharusnya, bansos dan hibah itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami krisis ekonomi dan sosial. “Kami minta Pemprov Bali tidak mencairkan bansos dan dana hibah itu. Kalau dicairkan, bansos dan hibah itu khusus untuk masyarakat yang mengalami krisis ekonomi, terkena bencana,” ujar Adi Saputra. Mantan Ketua Harian DPD II Golkar Klungkung ini menambahkan, bansos dan hibah menjadi alat tawar menawar antara eksekutif dan legislatif ketika penyusunan anggaran. “Dewan hanya mau membahas anggaran kalau kepentingan mereka dituruti.
Sedangkan eksekutif juga begitu. Pokoknya, jadi tawar menawar tergantung dengan kepentingan,” ujar Adi Saputra. Adi Saputra mengongatkan, bansos dan hibah tetap harus diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan prosedur. Adi Saputra pun mendukung kalau masyarakat diperhatikan pemerintah. Namun, sekarang ada kesan caleg incumbent DPRD Bali menjajakan bansos dan hibah dengan harapan dapat suara. Menurut Adi Saputra, hal ini sangat tidak mendidik masyarakat, karena prakteknya jual beli. Desakan serupa juga muncul dari caleg newcomer asal Demokrat, sebagaimana disuarakan Sekretaris DPD Demokrat Bali, IB Komang Astawa Merta. Dia menuding bansos dan hibah yang dicairkan saat musim Pemilu sangat tendensius dan menguntungkan calon incumbent. “Pemprov Bali dan Bawaslu juga harus mencermati ini supaya tidak terjadi jual ‘beli suara’ dengan bansos,” teriak caleg DPRD Bali dari Demokrat Dapil Denpasar ke Pileg 2014 ini. Menurut Astawa Merta, secara politik, kandidat incumbent sangat diuntungkan dengan bansos dan dana hibah. Tapi, ini merusak tatanan demokrasi.
“Selain tidak mendidik, juga mencederai demokrasi. Kalau bansos dan dana hibah dicairkan tidak saat musim Pemilu, akan lebih lebih elegan,” kata Astawa Merta. “Tapi, kalau dicairkan saat musim Pemilu seperti sekarang, ya mencederai demokrasi. Pertandingan Pileg 2014 menjadi tidak fair. Bayangkan, bansos dan hibah miliran rupiah yang dibawa incumbent akan menghancurkan kantong suara. Ini tidak bisa dilawan oleh newcomer,” ujar politisi Demokrat asal Desa Tuakilang, Kecamatan Penebel, Tabanan ini.
sumber : NusaBali
