 |
| Disel Astawa pun menuding SKPD Pemprov Bali tidak profesional. “Kenapa tidak sekalian saat koreksi disuruh memperbaiki? Seperti ada factor kesengajaan dengan memberikan limit waktu yang pendek untuk mempersulit masyarakat, sehingga dana hibah tidak cair,” protes Disel Astawa. “Kalau ia menjadi Silpa sisa lebih anggaran, kami di DPRD Bali janji akan mengecek itu. Tapi, kenapa pelit dengan masyarakat?” lanjut mantan anggota Fraksi PDIP DPRD Badung dua kali periode ini. Disel Astawa memaparkan, di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali, beberapa proposal dana hibah yang dia fasilitasi dari APBD Induk dan APBD Perubahan 2013, juga tidak cair. Alasannya klasik: proposal salah, perlu diperbaiki. Dan, itu waktunya mendadak. |
DENPASAR - Inilah buntut kisruh pencairan bantuan keuangan dalam bentuk dana hibah dan bansos yang difasilitasi DPRD Bali. Ada masyarakat yang pilih membuang proposalnya, karena merasa dipingpong lantaran dikembalikan secara mendadak dan diminta untuk diperbaiki dalam waktu sehari.
Kasus buang proposal ini terjadi di Badung, yang dana hibah dan bansosnya difasilitisan anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Wayan Disel Astawa. Menurut Disel Astawa, proposal bantuan hibah dari Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Badung yang akhirnya ‘terbuang’ itu dikembalikan pihak eksekutif per 18 Desember 2013 lalu, dengan alasan salah dan harus diperbaiki. Kemudian, masyarakat diberi waktu sehari hingga 19 Desember 2013 untuk mengajukan lagi proposal yang telah diperbaiki. Karena mendadak dan waktunya mepet, kata dia, tidaklah mungkin bisa ajukan kembali proposal pasca perbaikan dalam sehari. Akhirnya, masyarakat setempat menolak mengajukannya lagi. Karena tidak diajukan lagi, hibah dan bansos tersebut otiomatis tak bisa diproses alias hangus. Disel Astawa menyesalkan, kenapa proposal dikembalikan begitu mendadak dan mesti diperbaiki dalam waktu sehari. Padahal, proposal tersebut sudah cukup lama diajukan.
“Sistem administrasi apa ini? Kita setor proposalnya sudah berbulan- bulan, tapi baru sekarang dikembalikan dan diberikan waktu perbaiki cuma sehari. Padahal, itu perlu ngurus tandatangan kepala desa, kelian, dan lainnya,” ungkap Disel Astawa, Jumat (20/12). Bukan hanya proposal dana hibah untuk masyarakat Desa Baha, Kecamatan Mengwi yang harus hangus karena dikembalikan mendadak. Menurut Disel Astawa, ada lagi proposal yang difasilitasinya di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Dharma Pertiwi, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang juga dikembalikan eksekutif dengan alasan salah. “Masyarakat kami mengadu dan menyampaikan bahwa mereka pilih tidak usah memperbaiki proposal. Dibuang saja, karena katanya capek harus bolak-balik. Apalagi, jika melihat waktunya yang sudah tidak ada harapan,” tegas politisi PDIP asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Disel Astawa pun menuding SKPD Pemprov Bali tidak profesional. “Kenapa tidak sekalian saat koreksi disuruh memperbaiki? Seperti ada factor kesengajaan dengan memberikan limit waktu yang pendek untuk mempersulit masyarakat, sehingga dana hibah tidak cair,” protes Disel Astawa. “Kalau ia menjadi Silpa sisa lebih anggaran, kami di DPRD Bali janji akan mengecek itu. Tapi, kenapa pelit dengan masyarakat?” lanjut mantan anggota Fraksi PDIP DPRD Badung dua kali periode ini. Disel Astawa memaparkan, di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali, beberapa proposal dana hibah yang dia fasilitasi dari APBD Induk dan APBD Perubahan 2013, juga tidak cair. Alasannya klasik: proposal salah, perlu diperbaiki. Dan, itu waktunya mendadak.
“APBD Induk 2013 yang sudah mau habis tahun anggaran saja tidak cair, apalagi untuk APBD Perubahan 2013 sepertinya tidak cair. Tapi, inilah kenyataan yang harus dihadapi: masyarakat sekarang tidak percaya lagi. Kami kena imbasnya sebagai bagian dari pemerintahan (eksekutif dan legislatif). Kalau memang tidak mau diberikan dana, seharusnya sampaikan sejak awal,” sergah Disel Astawa. Sementara itu, Kepala Dinas PU Provinsi Bali, Nyoman Astawa Riadi, membantah pihaknya disebut mempersulit proses dana hibah dan bansos yang difasilitasi anggota Dewan. Menurut Astawa Riadi, dia tidak tahu urusan proposal di Dinas PU Bali.
“Saya nggak tahu itu, nggak tahu. Nanti saya hubungi,” tandas Astawa Riadi sembari langsung menutup teleponnya, Jumat kemarin. Tak lama berselang, Astawa Riadi yang menghubungi balik, menanyakan proposal siapa dan di mana alamatnya? Siapa pula yang memfasiltasinya? “Saya harus cek dulu, karena proposal kan banyak itu. Saya nggak tahu apa sudah lengkap atau belum? Saya cek dulu,” ujar Astawa Riadi yang mantan Sekretaris Badan Kegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali.
sumber : NusaBali
