 |
| Sri Widianti pun mengutarakan hal yang sama, setelah melakukan kroscek ke lapangan. “Ada yang menyampaikan mereka membayar, sekitar Rp 30-50 juta. Katanya nama uang itu sumbangan sukarela,”tuturnya.Ada pula yang sumbangannya berjumlah, Rp 1-10 juta dan semua itu tercatat di komite sekolah. Gbr Ist |
DENPASAR - Menjelang masa ujian tengah semester (UTS), berembus kabar kurang sedap di lingkungan pendidikan Kota Denpasar. Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali mendapat laporan adanya migrasi siswa ke sekolah favorit dalam waktu bersamaan. Ada dugaan jual beli kursi di sekolah favorit tersebut.
Kecurigaan ini muncul karena ada proses seleksi ketat untuk masuk ke sekolah bersangkutan pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Juli 2014 lalu. Tidak sembarang siswa bisa lolos dari penjaringan itu. Kalau mereka tiba-tiba masuk di pertengahan semester, tentu tak melewati seleksi ketat tersebut.
“Selain itu, orangtua siswa juga khawatir fenomena ini akan berdampak efektivitas belajar siswa,” jelas Kepala ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Al Khatab, Minggu (8/2).
Umar mengatakan, ada beberapa orangtua siswa yang datang kepadanya dan bercerita bahwa tiba-tiba ada banyak siswa baru di kelas anaknya. Ombudsman sempat menerima dua laporan, yang mengeluhkan dua sekolah di Kota Denpasar menerima siswa melebihi kuota. Keduanya adalah sekolah favorit dan unggulan.
Modusnya sederhana, siswa yang sebelumnya tidak tertampung dalam proses PPDB akan bersekolah terlebih dahulu di sekolah lain. Setelah satu semester berjalan, barulah mereka ramai-ramai pindah ke sekolah favorit yang diidam-idamkan.
“Laporan orangtua siswa itu, ada perpindahan dalam jumlah yang banyak, itu yang kami soroti,” katanya.
Menurutnya, jika migrasi siswa itu hanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang mungkin tidak menjadi masalah. Namun nyatanya, ada puluhan siswa yang migrasi ke sekolah favorit.
Hal senada juga diungkapkan oleh Asisten ORI Perwakilan Bali, Nyoman Sri Widianti. Ia kebetulan ia yang menangani aduan orangtua murid ini. Ia mengatakan, pihak Ombudsman sudah turun lapangan untuk melakukan penelusuran dan pengecekan ke beberapa sekolah favorit sebagai sampel.
“Laporannya ada SMP dan SMA, kami sudah cek ke lapangan, dan hasilnya beragam,” ujarnya. Beberapa sekolah mengatakan hal ini legal dan ada aturannya, jadi setelah satu semester boleh dilakukan migrasi siswa.
Hanya saja, yang ia pertanyakan apakah semua sekolah memakai dasar hukum dan sesuai prosedur yang benar dan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen).
“Ada sekolah yang memasang syarat, harus dengan akreditasi sekolah yang sama. Ada juga yang tidak menerapkan syarat yang berarti. Ada Perbedaan versi di sini,” tuturnya. Namun sayang, baik Umar maupun Widianti enggan menyebutkan nama sekolah yang dilaporkan itu.
Pihak Sekolah Akan Dikumpulkan
Hal lain yang menjadi sorotan ORI Perwakilan Bali adalah adanya pungutan "sumbangan sukarela" dalam proses migrasi siswa ini. Menurut Umar Ibnu Alkathab, sumbangan sukarela ini memberikan peluang adanya transaksi jual-beli kursi di sekolah favorit.
“Tim kami sudah turun ke lapangan. Inilah yang akan kami cek, apakah ada transaksi jual-beli kursi,” katanya.
Jika definisinya sumbangan sukarela, tentu tidak ada patokan jumlah berapa uang yang harus dibayarkan. “Kalau ada angkanya kan bukan sukarela namanya,” tegas Umar.
Jika angka sumbangan itu dalam kisaran Rp 100-200 ribu, mungkin bisa dimaklumi. Sementara jika sampai jutaan, bahkan puluhan juta, tentu ini menjadi pertanyaan untuk apa dana sebesar itu.
“Apalagi untuk sekolah negeri, sudah menjadi perhatian pemerintah dengan dana BOS dan sebagainya,” tambahnya.
Sri Widianti pun mengutarakan hal yang sama, setelah melakukan kroscek ke lapangan. “Ada yang menyampaikan mereka membayar, sekitar Rp 30-50 juta. Katanya nama uang itu sumbangan sukarela,”tuturnya.
Ada pula yang sumbangannya berjumlah, Rp 1-10 juta dan semua itu tercatat di komite sekolah.
Inilah yang akan didalami oleh ORI Perwakilan Bali. Sebab akan dilihat apakah ada penyimpangan prosedur sumbangan sukarela. Ketakutannya adalah uang ini merupakan pungli berdalih sumbangan, sehingga perlu dipertanyakan kemana alokasi dana ini.
Untuk itulah, pihak Ombudsman RI Perwakilan Bali akan memanggil seluruh sekolah negeri di Denpasar, khususnya SMP dan SMA pada pertemuan, Selasa (10/2) mendatang. Umar dan Sri mengatakan, pertemuan yang akan dilangsungkan di kantor Ombudsman, Jalan Diponegoro dan turut mengudang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Denpasar guna memperjelas ihwal migrasi siswa ini.
“Kalau nama sekolah, nanti saja pas pertemuan dengan sekolah,” kata Umar. Lanjutnya, ia akan mendengarkan alasan sekolah favorit menerima migrasi siswa.
sumber : tribun
