 |
| Ketut Suiasa dan Nyoman Wirya melawan dengan melolak tandatangani surat ‘tolak’ kepengurusan Plt Ketua DPD I Golkar Bali kubu Agung, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer. |
DENPASAR - Rapat ‘pengadilan’ terhadap Ketua DPD II Golkar Badung I Ketut Suiasa dan Ketua DPD II Golkar Tabanan I Nyoman Wirya, yang diduga membelot ke kubu Agung Laksono (Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Ancol), di Kantor Sekretariat DPD I Golkar Bali, Jalan Surapati 9 Denpasar, Selasa (7/4) malam, berlangsung tegang. Ketut Suiasa dan Nyoman Wirya melawan dengan melolak tandatangani surat ‘tolak’ kepengurusan Plt Ketua DPD I Golkar Bali kubu Agung, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer.
Rapat ‘pengadilan’ di Kantor Sekretariat DPD I Golkar Bali tadi malam dipimpin langsung Ketua DPD I Golkar Ketut Sudikerta yang pro Aburizal Bakrie alias Ical (Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Nusa Dua) ddidampingi Sekretaris DPD I Golkar Bali, Komang Purnama. Sedangkan Ketut Suiasa didampingi sejumlah pengurus DPD II Golkar Badung. Demikian pula Nyoman Wirya didampingi jajarannya dari DPD II Golkar Tabanan, termasuk Ni Made Meliani yang juga diisukan membelot ke kubu Agung.
Dalam rapat di Kamntor Sekretariat DPD I Golkar Bali tadi malam, baik Ketut Suiasa maupun Nyoman Wirya mengakui berada dalam struktur kepengurusan DPD II Golkar Kabupaten di bawah naungan DPP Golkar versi Munas Nusa Dua pimpinan Ical. Namun, keduanya menolak bubuhkan tandatangan surat pernyataan penolakan terhadap kepengurusan Agung di pusat dan Demer di Bali.
Ketut Suiasa berkali-kali dibisiki pendampingnya dari DPD II Golkar Badung soal risiko jika teken surat pernyataan tolak kepengurusan Agung dan Demer. "Bagaimana kalau Agung Laksono yang menang? Jangan diteken dulu," bisik salah satu rekannya dari DPD II Golkar Badung, hingga Suiasa benar-benar tolak tandatangan. Sementara, duet Ketut Sudikerta-Komang Purnama selaku nakhoda DPD I Golkar Bali kubu Ical, juga berkali-kali meminta Suiasa dan Nyoman Wirya untuk menandatangani surat pernyataan tolak masuk kepengurusan kubu Demer. Namun, permintaan mereka tidak digubris. Nyoman Wirya yang didampingi Made Meliani juga tak mau tandatangan.
Rapat ‘pengadilan’ di Kantor Sekretariat DPD I Golkar Bali tadi malam berlangsung sekitar 2,5 jam sejak pukul 19.00 Wita hingga 21.30 Wita. Rapat semalam berlangsung tertutup, suasana tegang dan suara-suara dalam ruangan terdengar jelas melalui ventilasi.
Dalam pertemuan itu, Sudikerta meminta trio Suiasa, Wirya, dan Meliani untuk menjelaskan isu yang menyebutkan mereka membelot dan duduk di kepengurusan kubu Demer. Dicecar seperti itu, Wirya mengatakan tidak pernah diundang dan menjadi pengurus Golkar kubu Demer.
"Kalau saya dibilang duduk jadi Plt di kubu Demer, tidak ada itu. Sampai saat ini saya tidak pernah terima SK sebagai Plt di sana. Lagian, saya tidak pernah hadir dalam rapat-rapat di sana. Kalau ada kedekatan dengan Demer secara pribadi, ya," tegas Wirya. "Saya tidak pernah keluar dari instruksi partai, baik saat Pilgub Bali 2013 maupun Pileg 2014. Malah, saat Pileg 2014, ada kader yang turun tidak paket dengan kader separtai, itu bagaimana? Di Pilkada juga ada kader membelot, itu bagaimana?" lanjut politisi Golkar asal Kerambitan, Tabanan yang dua kali periode duduk di DPRD Bali (2009-2014, 2014-2019) ini. Sedangkan Made Meliani juga mengklarifikasi bahwa sampai saat ini masih di Golkar. Apa pun yang terjadi, dirinya masih Golkar. "Saya tidak mau ribut dan dipaksa. Kalau dipaksa-paksa, nyak (mau) juga Pak," sebut Sekretaris DPD II Golkar Tabanan kubu Ical ini.
Meliani terus terang mengaku terkena isu. "Saya kena isu membelot. Nasib saya memang kader perempuan yang terus-terusan kena isu. Lacur saja nasibnya. Selalu disukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Semoga yang mengeluarkan isu supaya diluruskan oleh Tuhan,” tandas Srikandi DPRD Tabanan ini. Terkait berita di koran, Meliani mengaku tidak mau berbalas pantun. "Saya tidak mau angkat telepon dan berbalas pantun di koran. Saya mau cooling down. Saya pertegas saya di ARB (Aburizal Bakrie). Sampai saat ini saya tidak pernah diundang ke kubu Agung Laksono," tegas Meliani. Seusai pertemuan tadi malam, Sudikerta selaku Ketua DPD I Golkar Bali bantah mengadili trio Suiasa, Wirya, dan Meliani. "Kami minta klarifikasi, bukan mengadili. Ya, supaya isunya tidak melebar. Sekarang sudah jelas mereka tidak duduk di kepengurusan kubu Agung Laksono. Mereka tetap di ARB," tandas Sudikerta yang juga Wakil Gubernur Bali.
Sementara itu, Sumarjaya Linggih alias Demer selaku Plt Ketua DPD I Golkar Bali kubu Agung, menyayangkan sikap-sikap menekan terhadap kader yang masuk ke barisannya. Menurut Demer, dirinya dapat laporan kalau upaya menekan kader Golkar yang duduk di kepengurusan kubu Agung dilakukan DPD I Golkar Bali kubu Ical. "Janganlah menekan dan bersikap tidak dewasa seperti itu. Harusnya mereka melihat ini sebagai proses demokrasi. Mereka ada pilihan, ya biarkan memilih. Saya yakin kalau tidak ditekan dan diintimidasi, mereka pasti sudah sejak dulu gabung ke kita," ujar Demer secara terpisah, tadi malam. Demer bahkan menyebut Sudikerta sendiri sudah membelot ke kubu Agung, dengan mengirim utusan. Sudikerta disebutkan telepon minta jatah jabatan. "Sudikerta juga mau belok ke kita, sampai mengirim Komang Purnama. Tapi, sekarang ada putusan sela PTUN, Sudikerta jadi plin-plan. Itu kebohongan secara sekala-niskala. Berat hukuman karmanya itu," beber politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang juga anggota DPR tiga periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019) ini.
Sedangkan Plt Sekretaris DPD I Golkar Bali kubu Agung, Dewa Made Widiyasa Nida, tuding Sudikerta tebang pilih. "Kalau Sudikerta mengadili Nyoman Wirya dan Ketut Suiasa, kenapa Gung Danil (I Gusti Agung Danil Yunandha Yudha) yang gabung ke kubu Agung tidak dipanggil?" tanya Dewa Nida. Dewa Nida sindir Sudikerta memberlakukan pengelolaan organisasi tebang pilih. "Kayak jaring laba-laba. Kalau yang kelas nyamuk langsung disikat, kalau kumbang besar, biar hancur diterjang jaringnya malah dibiarkan. Saya dipecat tanpa pengadilan. Ini malah ada pengadilan, tidak dipecat kayak saya," lanjut politisi yang sebelumnya dilengserkan dari jabatan Ketua DPD II Golkar Klungkung karena membelot hadiri Munas Ancol ini.
sumber : nusabali
