 |
| "Masyarakat Bali, atau kami memang ramah dan selalu tersenyum. Tapi jika harga diri kami diinjak dan tidak didengarkan kami juga akan melakukan perlawanan. Sampai titik darahpenghabisan," kata seorang warga Desa Adat Sumerta, Kamis (25/8/2016). |
Warga Desa Adat Bali Bakar Ban di Beberapa Titik Jalanan, Buntut Kriminalisasi Gendo!
DENPASAR - Warga Desa Adat di wilayah Bali melakukan aksi pembakaran ban di beberapa desa usai melakukan aksi penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa di Kantor DPRD Provinsi Bali.
Aksi ini menyusul adanya pengkriminalisasian terhadap aktivis ForBALI Wayan Suardana alias Gendo.
Dari informasi yang dihimpun, aksi ini antara lain di daerah Kedonganan, Sumerta dan Kesiman.
Bahkan, informasinya di Renon.
Massa melakukan ini karena selain ada pengkriminalisasian, juga menilai sudah ada upaya untuk membungkam hak tradisional yang dinilai tidak boleh diganggu gugat.
"Masyarakat Bali, atau kami memang ramah dan selalu tersenyum. Tapi jika harga diri kami diinjak dan tidak didengarkan kami juga akan melakukan perlawanan. Sampai titik darahpenghabisan," kata seorang warga Desa Adat Sumerta, Kamis (25/8/2016).
Sehingga, kata warga Desa Adat Sumerta lagi, pihak atau siapapun yang telah merencanakan pengurukan kawasan sucinya supaya segera dibatalkan.
Sebab, aksi massa ini adalah bentuk kekecewaan karena tidak pernah didengar oleh pemerintah dan juga pejabat di Bali.
Massa Duduki Kantor DPRD Bali
Warga Adat atau Krama Adat Bali melakukan aksi demonstrasi menolak pengurukan laut atau Reklamasi Teluk Benoa.
Proyek itu mendapat penolakan dengan alasan penggunaan Hak Tradisional Warga Adat yang dilindungi Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Yaitu, tentang hak menjaga kawasan suci yang dijunjung tinggi Krama Adat dan tertuan di Pasal 18B UUD 45.
Untuk menjaga kawasan sucinya, krama adat Bali Kamis (25/8/2016) siang ini menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.
Dalam beberapa orasinya perwakilan dari Warga Desa Adat, Baik Legian, Buduk dan desa adat lainnya juga menyatakan untuk melawan kriminalisasi aktivis ForBALI.
Selain itu, warga yang sedari pukul 15.00 Wita sudah menduduki Kantor Wakil Rakyat itu juga naik hingga atap gedung.
Aksi massa tetap berjalan damai. Mereka tidak melakukan tindakan anarkis.
Meskipun demikian, puluhan anggota kepolisian juga nampak berjaga dengan senjata lengkap.
Namun, hingga pukul 15.55 Wita, aksi massa tetap berjalan aman.
Hingga saat ini, orasi-orasi terus dilakukan.
Massa meminta untuk Wakil Rakyat tidak 'Buta' hati dengan tidak sekalipun pernah berusaha merapat pada barisan rakyat dan sama-sama menolak dan mengagalkan proyek tersebut.
Dalam aksinya, para Bendesa Adat dan perwakilannya memimpin langsung aksi demonstrasi ini.
Sebelum naik untuk berorasi, massa pun meneriaki 'Ini Bendesa Kita' dengan beberapa kali seruan.
Dan para Bendesa Adat pun menyuarakan, agar semua rakyat bersatu padu menjaga kawasan sucinya dengan teriakan lantang 'Tolak Reklamasi Teluk Benoa'.
Detik-Detik Warga Desa Adat Bali Bakar Ban di Jalanan Usai Geruduk Kantor DPRD
DENPASAR - Usai menggeruduk dengan aksi damai di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Bali, massa melakukan gerakan bakar-bakar.
Serangkaian kekesalan itu,karena empat tahun aksinya tidak pernah didengar oleh pemerintah dan wakil rakyat.
Dari informasi yang dihimpun, aksi warga ini dilakukan usai aksi damai dilakukan di kantor dewan dan usai sekitar pukul 17.00 Wita.
Mereka kemudian pulang ke daerah masing-masing dan melakukan aksi bakar ban di daerahnya.
Aksi tersebut merupakan ekspresi dari kekecewaan atas dua hal, yakni adanya pengkriminalisasian Wayan Suardana alias Gendo dan perjuangan rakyat untuk membela adatnya dinilai tidak pernah dihiraukan pemerintah.
Aksi ini dilakukan di Kesiman, Kuta, Kedonganan, Sumerta dan beberapa daerah lain.
Bakar-bakar ban sendiri sempat memacetkan lalu lintas jalan.
Bendera ForBALI Dikibarkan Satu Tiang Bersama Bendera Merah Putih di Kantor DPRD Bali
DENPASAR - Sekitar 30 puluh ribu warga dari 39 Desa Adat dan beberapa komunitas Penolak Reklamasi Teluk Benoa menduduki Kantor DPRD Bali di kawasan Renon, Denpasar Bali, Kamis (25/8/2016).
Dalam aksinya, warga mengibarkan bendera ForBali ditiang bendera merah putih yang berada di depan kantor tersebut.
Ketua Pasubayan Desa Adat/Pakraman Bali Tolak Reklamasi, Wayan Swarsa mengatakan bahwa ada 39 bendesa adat yang sudah menyatakan penolakan reklamasi Teluk benoa.
“25 agustus 2016 adalah batas akhir ijin lokasi reklamasi. Menteri susi tidak bersikap dan berarti memperpanjang ijin reklamasi. Ada gedung dan rumah rakyat ada hiasan ornamen siapa yang membuat? Ada simbol perjuangan, kita pernah menduduki rumah ini, ini adalah milik kita. Pada saat Amdal itu dipaksakan nanti, sehingga terjadi reklamasi di tanah Bali ini, saat itu juga tidak ada pemimpin dalam gerakan adat, tidak ada tokoh dalam gerakan rakyat. Bendesa adat akan menjadi rakyat juga, saat itu tidak ada komando, tidak ada perintah apapun, rakyat punya cara untuk menunjukkan jalannya,” jelasnya.
Wakil rakyat juga seharusnya tidak diam dan tuli dalam mendengarkan tuntutan desa adat.
Ia pun menjelaskan bahwa wakil rakyat seharusnya memperjuangkan Tanah Bali baik pemimpin eksekutif dan legislatif.
“Ada sekian anggota dewan, seandainya jika mereka di Bali apakah mereka berani berhadapan dengan ida dane (kalian)? Mereka tidak akan berani jika tidak ada hati nurani yang bersih. Kami ingin DPRD ini tidak diam dan tidak tuli. Anda (DPRD Bali) tanyakan kepada kolega anda Gubernur Bali. Sekarang tidak ada yang mendampingi rakyat untuk memperjuangkan tanah bali baik legislatif dan eksekutif,” jelasnya.
Aksi sendiri dimulai dari Lapangan Timur Parkir Renon dan melakukan longmarch. Dari lapangan Timur Renon, ke Jalan Raya Puputan hingga memutar ke kanan menuju ke Gedung DPRD Bali.
Dalam orasinya warga meminta supaya secepatnya ada pencabutan Perpres Nomor 51 Tahun 2014.
sumber : tribun
